Pada Jumat, 31 Maret 2017 5:24, "jonathango...@yahoo.com [GELORA45]"
<GELORA45@yahoogroups.com> menulis:
Nyepi itu hari libur nasional bung Chan.
---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> wrote :
Lho, ... bukankah NYEPI sampai sekarang TETAP berlangsung dengan baik di Bali,
...?! Dan diikuti seluruh warga bahkan pendatang di Bali juga harus
mengikutinya dengan tertib untuk menghentikan segala kegiatannya. Bukankah ini
bentuk menghormati dan melindungi Adat suku Bali yang terjadi, ...?! Mungkin
yang terjadi KESULITAN bagi orang Bali, seperti bung yang berada di luar Bali
untuk menjalankan NYEPI itu. Atau bung ada jalan keluar yang baik kiranya bisa
dijalankan? Sebab TIDAK mungkin diluar Bali semua warga haruus mengikuti yang
jumlahnya kecil, sangat minoritas. Artinya, dari jumlah orang Bali yang
tersebar di Nusantara ini belum cukup banyak untuk diperhitungkan menjadi libur
nasional spt Natal dan Imlek??? Yaa, ... memang cukup menarik ada adat NYEPI
suku Bali itu, saya kira itu adat Agama Hindu. Tapi, bagaimana memperhitungkan
hari jatuhnya NYEPI setiap tahunnya, ya? Salam,ChanCT From: Karma, I Nengah
[PT. Altus Logistic Service Indonesia] Sent: Friday, March 31, 2017 9:01 AMTo:
'GELORA45@yahoogroups.com' ; 'Chan CT' Subject: Membedah dakwaan Ahok yang
dinilai cacat hukum Wah … kalau begitu kami yang minoritas dilindungi hukum
dong. Mengingat saat nyepi banyak yang ngolok kami, katanya bali yang merupakan
bagian dari indonesia tidak bisa sewenang-wenang membuat aturan adat sendiri,
padahal adat nyepi ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Kalau kita lihat di
india dan negara negara hindu lainya tidak ada adat nyepi, berarti nyepi bukan
tradisi asli weda/hindu melainkan tradisi bali dan umat lain wajib mengikuti.
From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Friday, March 31, 2017 8:24 AM
To: GELORA_In
Subject: [**EXTERNAL**] Fw: [GELORA45] Membedah dakwaan Ahok yang dinilai cacat
hukum Wleeeh, ... ternyata Sidang atas diri Ahok Penista Agama yang sudah
berlangsung lebih 5 bulan ini (16 X Sidang) CACAT HUKUM! Sedang tuntutan
“PENJARAKAN Ahok” tetap makin gencar saja, ... dimana letak KEADILAN
sesungguhnya?!
- "Di situ jelas mengatakan, bahwa 156 a KUHP tidak bisa dijeratkan tanpa
peringatan keras terlebih dahulu," tutup Trimoelja.
- Pertama pasal 156 jelas-jelas kasus penodaan hanya ditujukan bagi golongan
dan bukan soal agama.
- Pada dakwaan pasal alternatif yang lain adalah pasal 156a KUHP yang juga
dinilai tak mengenai substansi persoalan.
- Alasan kedua, dia juga menyinggung seharusnya ada upaya penyelesaian oleh
pemerintah pusat sebelum dibawa ke ranah pidana. Ini seusai dengan Penetapan
Presiden Republik Indonesia tahun 1965 yang sudah diubah menjadi UU Nomor
1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.
From: Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45] Sent: Friday, March 31,
2017 6:48 AM
Membedah dakwaan Ahok yang dinilai cacat hukum
Kamis, 30 Maret 2017 09:03Reporter : Wisnoe Moerti · Sidang ke-16
Ahok. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman Merdeka.com - Setelah menjalani
15 kali persidangan, kasus dugaan penistaan atau penodaan agama akan memasuki
babak baru. Semua saksi baik dari pihak JPU maupun terdakwa Basuki Tjahaja
Purnama ( Ahok) telah diperiksa. Persidangan selanjutnya akan mengagendakan
tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa menjerat Ahok dengan Pasal 156
dan pasal alternatif 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejak awal
bergulirnya kasus ini di pengadilan, dakwaan jaksa dianggap janggal dan cacat
hukum. Menengok ke belakang di saat masa-masa sidang awal, pengacara Ahok
sempat protes karena JPU menjerat Ahok dengan Pasal 156a. Ada persyaratan
formil yang dilewatkan jaksa sebelum membawa kasus Ahok ke ranah pidana.
Sebelum seseorang terjerat Pasal 156a KUHP harus mendapatkan peringatan keras
terlebih dahulu dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
Aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Dengan dalil itu, JPU tidak
dapat dengan serta merta menggunakan Pasal 156a untuk menjerat Ahok. "Pasal
156a KUHP tidak bisa dijeratkan pada seseorang tanpa melalui peringatan keras
lebih dahulu oleh Menteri Agama, Mendagri dan Jaksa Agung," pengacara Ahok,
Trimoelja D. Soerjadi di PN Jakarta Utara, Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat,
Selasa (20/12/2016). Mantan Pengacara Marsinah ini menuturkan, kliennya belum
pernah sekalipun diberikan peringatan keras mulai dari tersangka hingga
berujung berstatus terdakwa. Sehingga, Pasal 156a KUHP tidak dapat menjerat
Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut. "Di situ jelas mengatakan, bahwa 156 a
KUHP tidak bisa dijeratkan tanpa peringatan keras terlebih dahulu," tutup
Trimoelja. Tim Kuasa Hukum Ahok lainnya, Sirra Prayuna berpendapat, JPU tidak
bisa menjerat Ahok dengan pasal tersebut sebab yang dituduhkan JPU tidak
berdampak sebagaimana delik hukum materil. "Makanya tidak bisa dong pendapat
jaksa itu delik formil. Cukup dengan perbuatannya terjadi tidak perlu
mempertimbangkan akibat dari perbuatannya itu. Itu definisi delik formil. Kalau
delik materil kan titik tekan akibat yang ditimbulkan. Peristiwa itu harus
nyata nyata ada dan berakibat karena sikap batin si pelaku harus berkolerasi
dengan maksud kehendak itu," jelas Sirra. Majelis hakim bergeming. Hakim tidak
sependapat dengan keberatan tersebut. "Menimbang bahwa pendapat penasihat hukum
yang mendalilkan bahwa terdakwa harus diperingatkan terlebih dahulu sebelum
diproses perkaranya di peradilan sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 1
PNPS Tahun 1965, pengadilan menilai bahwa dalil tersebut tidak benar," kata
majelis hakim saat membacakan putusan sela. Dalam kacamata majelis hakim, objek
yang dimaksud dalam PNPS Nomor 1 Tahun 1965 adalah organisasi atau aliran
kepercayaan. Majelis hakim menimbang, Pasal 156a huruf a KUHP yang dikenakan
kepada Ahok merupakan pasal baru setelah PNPS 1965. Dari situ hakim menilai
Ahok tak masuk kriteria di PNPS 1965 dan tak perlu diperingatkan terlebih
dahulu. "Atas dasar ketentuan Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 sehingga penerapan
Pasal 156 a KUHP tidak perlu melalui proses peringatan keras terlebih dahulu,"
tutur majelis hakim. Kejaganggalan dakwaan ini kembali mencuat di sidang
pemeriksaan saksi terakhir. Tim pengacara Ahok menghadirkan saksi ahli hukum
pidana I Gusti Ketut Ariawan. Dia menilai, dakwaan yang ditujukan kepada Ahok
sebenarnya cacat hukum. Ada dua alasan hal tersebut bisa terjadi. Pertama, dua
pasal yang ditujukan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu tidak tepat.
Karena pada akhirnya tidak substansi terkait penodaan agama. "Ada dua pasal
alternatif yang dikenakan. Pertama pasal 156 jelas-jelas kasus penodaan hanya
ditujukan bagi golongan dan bukan soal agama," katanya di Auditorium
Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (29/3). Pada dakwaan pasal
alternatif yang lain adalah pasal 156a KUHP yang juga dinilai tak mengenai
substansi persoalan. Dari sisi historisnya, pasal tersebut digunakan untuk
menghindari perpecahan. "Pasal itu untuk menghindari hadirnya
kepercayaan-kepercayaan baru di Indonesia pada masa itu (dikeluarkan pasal
156a). Jadi dakwaannya tidak jelas dan tak dapat diterima," jelas Ariawan.
Alasan kedua, dia juga menyinggung seharusnya ada upaya penyelesaian oleh
pemerintah pusat sebelum dibawa ke ranah pidana. Ini seusai dengan Penetapan
Presiden Republik Indonesia tahun 1965 yang sudah diubah menjadi UU Nomor
1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.
"Harusnya diselesaikan dengan ketentuan prosedur yang ada. Tapi ini tidak,
langsung pakai hukum," katanya. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Noor
Aziz Said yang dibacakan pengacara Ahok juga menilai dakwaan penodaan agama
tidak terjadi. Dalam BAP, ahli hukum pidana Universitas Soedirman itu
mengatakan, Ahok tidak bersalah karena pernyataan Gubernur nonaktif DKI Jakarta
tersebut di Pulau Pramuka pada 27 September 2016 silam tidak mengandung unsur
penodaan agama sesuai dengan Pasal 156 dan 156a KUHP yang disangkakan JPU. Noor
juga menganggap mantan Bupati Belitung Timur itu tidak memiliki niat untuk
memusuhi agama Islam, apalagi melakukan penistaan. Menurut dia, walaupun
menyinggung surat Al Maidah ayat 51, Ahok tidak menyampaikan kebencian kepada
umat muslim. "Apa yang dikatakan Pak Basuki tidak memenuhi unsur 156 KUHP.
Karena tidak bermaksud memusuhi membenci umat Islam. Untuk dapat masuk pada
pasal 156 KUHP harus masuk delik hukum barang siapa dan unsur dengan sengaja."
Menurutnya, Pendapat dan Sikap Keagamaan (PSK) yang dikeluarkan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang menyebut Ahok melakukan penistaan agama tak bisa dijadikan
landasan hukum untuk kasus pidana. "Pendapat dan sikap keagamaan bukan sumber
hukum nasional dan tak bisa dijadikan landasan untuk menuduh seseorang
melakukan tindak pidana," kata salah seorang penasihat hukum Basuki atau akrab
disapa Ahok itu membacakan BAP Noor di Auditorium Kementerian Pertanian,
Jakarta Selatan, Rabu (29/3). Sumber hukum lain yang bisa dijadikan landasan
adalah seperti yurisprudensi maupun doktrin. Sehingga PSK MUI tidak bisa
membuat seseorang terjerat dengan hukum pidana. "Jadi PSK MUI tak punya
kekuatan hukum. Sikap keagamaan MUI tak bisa dijadikan ukuran ada atau tidaknya
tindak pidana di Pasal 156 atau 156a KUHAP," tegasnya. Cacat hukum kasus ini
juga sempat disampaikan saksi ahli hukum pidana C Djisman Samosir pada
persidangan sebelumnya. Dia sempat menceritakan sejarah pasal yang menjerat
Ahok yakni Pasal 156a KUHP yang merupakan hasil dari Penetapan Presiden (PNPS)
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965. "Ada kondisi-kondisi di negara ini, yang
menurut penglihatan pemimpin negara, ada persoalan-persoalan keagamaan.
Sehingga disisipkan lah 'a'-nya untuk membedakan antara Pasal 156 dengan 156a,"
katanya di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).
Pemerintah mengeluarkan PNPS karena KUHP tidak secara tegas mengatur hukum
untuk tindakan penodaan agama. Walaupun sebenarnya sudah ada pasal-pasal yang
membahas tindakan penodaan atau terkait kebencian terhadap suatu golongan. "Ada
sebenarnya pasal yang mengatur (hukuman untuk tindakan) penodaan agama, tetapi
saya berpendapat, tidak diatur secara tegas, secara eksplisit. Sementara hukum
pidana itu harus gramatikal, mengatur secara tegas," tegas Djisman. Dia
menyampaikan alasannya memaparkan itu semua. Tujuannya agar jalannya sidang
kasus dugaan penodaan agama berlaku adil. Djisman khawatir jika prosedur keliru
dijalankan, maka jalannya persidangan akan ke arah sesat. "Tidak ada hukuman
tanpa kesalahan. Jika tidak, muncullah peradilan yang sesat," tutupnya. [noe]
#yiv8477722956 #yiv8477722956 -- #yiv8477722956ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv8477722956
#yiv8477722956ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv8477722956
#yiv8477722956ygrp-mkp #yiv8477722956hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-mkp #yiv8477722956ads
{margin-bottom:10px;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-mkp .yiv8477722956ad
{padding:0 0;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-mkp .yiv8477722956ad p
{margin:0;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-mkp .yiv8477722956ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-sponsor
#yiv8477722956ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv8477722956
#yiv8477722956ygrp-sponsor #yiv8477722956ygrp-lc #yiv8477722956hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv8477722956
#yiv8477722956ygrp-sponsor #yiv8477722956ygrp-lc .yiv8477722956ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv8477722956 #yiv8477722956actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv8477722956
#yiv8477722956activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv8477722956
#yiv8477722956activity span {font-weight:700;}#yiv8477722956
#yiv8477722956activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv8477722956 #yiv8477722956activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv8477722956 #yiv8477722956activity span
span {color:#ff7900;}#yiv8477722956 #yiv8477722956activity span
.yiv8477722956underline {text-decoration:underline;}#yiv8477722956
.yiv8477722956attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv8477722956 .yiv8477722956attach div a
{text-decoration:none;}#yiv8477722956 .yiv8477722956attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv8477722956 .yiv8477722956attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv8477722956 .yiv8477722956attach label a
{text-decoration:none;}#yiv8477722956 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv8477722956 .yiv8477722956bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv8477722956
.yiv8477722956bold a {text-decoration:none;}#yiv8477722956 dd.yiv8477722956last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8477722956 dd.yiv8477722956last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8477722956
dd.yiv8477722956last p span.yiv8477722956yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv8477722956 div.yiv8477722956attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv8477722956 div.yiv8477722956attach-table
{width:400px;}#yiv8477722956 div.yiv8477722956file-title a, #yiv8477722956
div.yiv8477722956file-title a:active, #yiv8477722956
div.yiv8477722956file-title a:hover, #yiv8477722956 div.yiv8477722956file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv8477722956 div.yiv8477722956photo-title a,
#yiv8477722956 div.yiv8477722956photo-title a:active, #yiv8477722956
div.yiv8477722956photo-title a:hover, #yiv8477722956
div.yiv8477722956photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv8477722956
div#yiv8477722956ygrp-mlmsg #yiv8477722956ygrp-msg p a
span.yiv8477722956yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv8477722956
.yiv8477722956green {color:#628c2a;}#yiv8477722956 .yiv8477722956MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv8477722956 o {font-size:0;}#yiv8477722956
#yiv8477722956photos div {float:left;width:72px;}#yiv8477722956
#yiv8477722956photos div div {border:1px solid
#666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv8477722956
#yiv8477722956photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv8477722956
#yiv8477722956reco-category {font-size:77%;}#yiv8477722956
#yiv8477722956reco-desc {font-size:77%;}#yiv8477722956 .yiv8477722956replbq
{margin:4px;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8477722956
#yiv8477722956ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv8477722956
#yiv8477722956ygrp-mlmsg select, #yiv8477722956 input, #yiv8477722956 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8477722956
#yiv8477722956ygrp-mlmsg pre, #yiv8477722956 code {font:115%
monospace;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-mlmsg #yiv8477722956logo
{padding-bottom:10px;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-msg
p#yiv8477722956attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv8477722956
#yiv8477722956ygrp-reco #yiv8477722956reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-sponsor
#yiv8477722956ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv8477722956
#yiv8477722956ygrp-sponsor #yiv8477722956ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv8477722956
#yiv8477722956ygrp-sponsor #yiv8477722956ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv8477722956 #yiv8477722956ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv8477722956
#yiv8477722956ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv8477722956
