Teror terhadap demokrasi Jumat, 14 April 2017 11:16 WIB | 760 Views
Oleh M Sunyoto Sejumlah aktivis berunjuk rasa memberi dukungan kepada penyidik KPK Novel Baswedan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (11/4/2017). (ANTARA/Adwit B Pramono) Teror adalah bentuk kekejaman yang hendak melumpuhkan nyali publik dalam meneguhkan nilai-nilai keutamaan dalam proses politik. Semakin keji bentuk kebengisan itu, semakin tinggilah efektivitasnya dalam melumpuhkan nyali masyarakat. Dalam film-film tentang gerombolan mafia yang diciptakan Hollywood, The Godfather misalnya, aneka kekejaman yang brutal itu dipertontonkan. Penonton dibuat terhenyak dalam kengerian saat menyaksikan adegan ini: seseorang yang bangun dari tidurnya, ketika menyibakkan selimut yang dikenakannya, didapatinya sepenggal kepala kuda yang disanyanginya. Teror yang lahir dari perseteruan antarkelompok mafia mungkin berhenti pada perebutan lahan bisnis. Namun teror terhadap pejabat atau aparat publik punya jangkauan implikasi yang tak berhenti pada perkara materi. Meski dalang di balik teror terhadap aparat itu tak menyadarinya, implikasi yang serius dari teror semacam itu adalah runtuhnya bangunan demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Itulah spekulasi yang kira-kira bisa ditarik dari tragedi penyiraman air keras ke wajah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan oleh penjahat yang kini sedang dikutuk semua orang yang waras. Penyiram pastilah cecunguk yang menjalankan perintah dari penjahat lebih tinggi yang sedang terancam oleh kerja KPK yang telah diwujudkan dengan memuaskan oleh sang penyidik. Presiden Joko Widodo langsung melontarkan kutukan terhadap aksi teror itu. Seluruh percakapan media sosial mengkristal untuk menyatakan bahwa polisi harus menangkap pelaku penyiraman itu. Warga dunia maya saling berbagi analasis bahwa teror terhadap KPK bisa diasumsikan dilakukan oleh mereka yang merasa terancam dengan kegigihan dan keahlian penyidik KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi. Logika yang secara terang benderang dimaklumi publik adalah: Novel Baswedang sedang menangani skandal raksasa korupsi dana pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik senilai Rp2,3 triliun. Dengan demikian teror itu ditujukan untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi. Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo secara sigap mengeluarkan pernyataan setelah terjadinya teror terhadap Novel Baswedang bahwa KPK tak gentar dan akan meneruskan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi, termasuk korupsi KTP elektronik yang mungkin akan menyeret para politisi berpengaruh. Dalam menemukan pelaku penyiraman air keras, polisi boleh jadi akan mengalami kesulitan menemukan penjahat itu. Setidaknya, tak semudah membekuk teroris yang tak melibatkan banyak politisi sebagai dalang teror. Juga tak semudah menemukan penjahat pembantai nyawa satu keluarga. Kenapa demikian? Karena sangat mungkin akan ada kekuatan di dalam sistem institusional yang akan bermain untuk menghadang kerja dalam pencarian terhadap peneror aparat KPK itu. Sesulit apa pun pekerjaan menemukan penjahat penyiram air keras itu, publik tetap menuntut polisi sanggup menemukan sang penjahat. Syukur-syukur, dalaing di balik penyiraman itu juga terkuak. Namun, dengan pernyataan bahwa KPK tak gentar dengan teror yang dilakukan terhadap penyidiknya, satu langkah penyelamatan terhadap demokrasi sudah terlewati. Teror yang dilakukan oleh koruptor terhadap institusi pemberantas korupsi jelas muaranya kepada penghancuran nilai-nilai demokrasi. Masih ingat bagaimana korupsi di era Orde Baru yang berkorelasi dengan nihilnya nilai-nilai demokrasi? Karena korupsi merajalela, para elite di zaman itu tak perlu berlomba melakukan kebaikan pada publik untuk menjadi pemimpin politik. Kekuasaan saat itu tak perlu diraih dengan membuktikan kerja politisi buat rakyat. Dengan korupsi, suara rakyat dalam pemilu dapat dibeli dengan uang hasil korupsi. Proses politik di masa itu adalah rangakaian peristiwa institusional yang sarat dengan korupsi. Teror, yang dijalankan oleh politisi yang berkuasa, memperburuk keadaan sehingga yang terjadi adalah penindasan elite politik yang berkuasa terhadap mayoritas warga yang tak bisa menjadikan suara mereka bermakna. Itulah korelasi antara teror dan demokrasi. Perbedaannya antara teror yang terjadi di era Orba dan sekadang hanya di sisi konteks pelaku. Jika di masa Orba pelakunya adalah politisi penguasa dengan korban rakyat, di masa kini pelakunya kemungkinan besar adalah kelompok yang terancam oleh kinerja aparat pemberantas korupsi. Efek terakahirnya adalah kerugian yang dirasakan rakyat sebagai salah satu pemangku kepentingan paling utama demokrasi. Itu sebabnya dapat dimengerti jika rakyat saat ini di media sosial dengan aklamasi menuntut polisi segera menemukan peneror penyidik KPK. Reaksi Agus Rahardjo dan para komisoner KPK yang tak gentar terhadap teror agaknya pelu didukung dengan semakin tingginya kewaspadaan polisi dalam menjaga para aparat pemberantas rasuah itu. Jangan sampai nyali aparat pemberantas korupsi yang berkobar itu tak diimbangi dengan perlindungan terhadap mereka dari ancaman teror yang mungkin akan menimpa mereka. Kontinuitas perlindungan dan pengawalan terhadap aparat pemberantas korupsi harus menjadi program tetap kepolisian. Sikap lengah atau mengendorkan pengawalan terhadap mereka akan menjadi celah bagi penjahat yang akan meneror mereka. Publik, sebagaimana terbaca dalam percakapan di media sosial, tampaknya juga tak keberatan jika aparat pemberantas korupsi diberi fasilitas yang dapat digunakan untuk membela diri ketika menghadapi penyerangan seperti yang dialami oleh Novel Baswedan. Editor: Heppy Ratna Wisatawan China ingin pengembangan daya tarik Bali Jumat, 14 April 2017 05:31 WIB | 1.867 Views Pewarta: M Irfan Ilmie Bendera Indonesia dan China. (crossed-flag-pins.com) Beijing (ANTARA News) - Para wisatawan di China menginginkan pengembangan daya tarik objek wisata di Pulau Bali agar tidak monoton pada keindahan alam dan budaya saja. "Keinginan wisatawan di sini mengenai Bali sudah saya sampaikan kepada pemerintah daerah di Bali agar dikembangkan lebih lanjut," kata Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia, Soegeng Rahardjo, di Beijing, Jumat. Jika masih ingin mendapatkan kunjungan dari wisatawan mancanegara, termasuk asal China, maka pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata di Bali harus berpikir cerdas dan inovatif. Sebagai parameter keindahan objek wisata Nusantara, Bali harus bisa mewakili keindahan seluruh wilayah di Indonesia. "Bali harus memberikan kesempatan kepada UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di seluruh Indonesia untuk memasarkan produk-produknya. Kalau bisa semua kerajinan dan masakan khas daerah di seluruh pelosok Nusantara harus ada di Bali agar bisa diketahui oleh masyarakat dunia," ujar Soegeng. Selain itu, dia menyarankan agar Bali bisa membangun rumah sakit bertaraf internasional sehingga orang datang ke Pulau Dewata itu tidak hanya bertujuan wisata melainkan juga keperluan perawatan kesehatan seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya kesehatan dan kebugaran. "Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah Bali juga harus bisa mengembangkan diri sebagai pusat penelitian ilmu pengetahuan," katanya menambahkan. Jumlah wisatawan mancanegara asal negeri Tirai Bambu itu yang berkunjung ke Bali menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Pada bulan Januari 2017 jumlah wisatawan China ke Bali telah mencapai angka 194.975 orang, jauh melampaui target Kementerian Pariwisata RI yang hanya 154 ribu orang dan lebih tinggi dibandingkan kunjungan pada periode yang sama tahun lalu yang hanya 108.563 orang. Kunjungan wisatawan China ke Indonesia pada bulan Januari 2017 juga melampaui beberapa negara lain di kawasan Asia-Pasifik. Pada 2016, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara asal daratan Tiongkok itu tercatat sebanyak 1.452.971 orang atau meningkat 27,31 persen dibandingkan kunjungan pada 2015 yang tercatat 1.141.330 orang. Untuk merealisasikan target tersebut Kementerian Pariwisata gencar menggelar pameran wisata di beberapa daerah di daratan Tiongkok. Pada tahun ini tercatat beberapa pameran digelar Kemenpar, di antaranya promosi paket wisata golf di Langfang, Provinsi Hebei, Kamis (6/4). Jajaran Pemkab Badung, Bali, juga memasarkan pariwisata Bali di Tianjin dan Mongolia Dalam pada pekan ini. Dalam Forum Boao Asia yang digelar di Provinsi Hainan menjelang akhir bulan lalu, Wakil Perdana Menteri China Zhang Gaoli menyebutkann bahwa 700 juta warganya akan melakukan perjalanan wisata ke luar negeri selama lima tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa pihaknya membuka pintu yang seluas-luasnya bagi warganya yang hendak berwisata ke luar negeri, termasuk ke Indonesia, seiring makin meningkatnya taraf hidup masyarakat Tiongkok tersebut. (T.M038/B/T007) Editor: Ruslan Burhani
