Jangan cuma ditekankan, mulailah dengan disiplin mengumumkan laporan harta kekayaan pada tahun ke-2 masa jabatan. - Presiden Jokowi tekankan kebangkitan disiplin nasional Kamis, 18 Mei 2017 | 14:29 WIBPewarta : Bayu Prasetyo “Apa yang salah dengan kita?” Jakarta (ANTARA News) - PresidenJoko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya disiplin etos kerja nasional danpengawasan anggaran di daerah, termasuk mengubah pola pikir (mindset) ditengah persaingan antar-bangsa dan negara.
"Inilah yang harus kita bangkitkan, disiplin nasional, etos kerja nasionalkita yang harus kita ubah. Mindset kita, pola pikir kita, harus kitaubah semuanya. Tidak bisa kita seperti yang kemarin-kemarin," kataPresiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Pengawasan InternPemerintahan 2017 di Istana Negara, Jakarta pada Kamis. Menurut Presiden, sejumlah negara lain telah menyusul Indonesia yang dahulukala menjadi pelopor sejumlah pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Dia mencontohkan dahulu Indonesia mengirim guru-guru untuk membantu membangunpendidikan di Malaysia, namun saat ini Indonesia terkalahkan dalam sektorpendidikannya. Kemudian, Presiden merujuk kemampuan Korea Selatan membuat kapal selam secaramandiri, padahal Indonesia memiliki industri pembuatan kapal laut, PT PAL,namun belum membangunnya. Indonesia juga pernah menjadi sebagai salah satu negara yang menjadi contohbagi negara lain dalam pembangunan jalan tol di Jakarta-Bogor dan Ciawi(Jagorawi) pada 1970-an. Namun, Presiden menyatakan saat ini panjangjalan tol di Indonesia masih kurang. "Apa yang salah dengan kita? Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkankepada siapapun bahwa kita sekarang harus mengubah pola pikir kita, etos kerjakita, disiplin kita kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain,"ujar Presiden Jokowi. Presiden juga mengamahkan kepada para kepala desa untuk mengelola dana desadapat memanfaatkan secara baik dan memberikan laporan secara transparansekaligus efektif. Selain itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para kepala desa untukselalu berhati-hati dalam menggunakan anggaran yang jumlahnya terusmeningkat setiap tahunnya. Anggaran desa pada 2015 tercatat senilai Rp20 triliun, sementara itu pada 2016mencapai Rp47 triliun dan pada 2017 senilai Rp60 triliun. "Saya titip Rp60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kitabaik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalaucara-cara pengelolaannya tidak baik,"demikian Presiden Joko Widodo. Editor: Priyambodo RH
