Karena masyarakatIndonesia umumnya menjunjung budaya panutan maka para pemimpin harus berani jadi teladan anti-korupsi. Itu yang diyakini para tokoh anti-korupsi di Indonesia waktu membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Maksudnya, pemberantasan korupsi difokuskan pada birokrasi yang bersih dulu, cegah mental korup masuk lingkar kekuasaan. Tujuannya, mencegah bangsa ini berkubang dalam korupsi panutan. Bagaimanapun, semua orang tahu tentang bahaya kekuasaan, tentang power tends to corrupt. Apa masih ada yang belum tahu? Berantas korupsi sejak dari hulu. Jangan beraninya cuma mengejar-ngejar koruptor di hilir. --- dimaswur77@... wrote: bagaimana mau mencegah memberantas saja yang lebih mudah keleleran On 5/28/17, ajeg wrote: Salahsatuagenda reformasi adalah Berantas KKN, dengan tambahan catatan: untuk birokrasi bersih dan demokrasi yang sehat. Karena itu dibentuklah Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Sayangnya,ketika Gus Dur jatuh, sang pengganti membentuk KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) atas rekomendasi Paris Club dan meleburKPKPN lalu hanya dijadikan bagian dari KPK. Seperti bisadisaksikan, KPK akhirnya cuma sibuk mengejar koruptor, dan bukanmemberantas / mencegah korupsi sebagaimana amanat reformasi. --- ilmesengero@... wrote: http://fajaronline.com/2017/05/22/reformasi-dalam-retorika Reformasi dalam Retorika Opini22 Mei 2017 Andi Haris DosenDepartemen Sosiologi FISIP Unhas rika Tak terasa sudah hampir dua dasawarsa,Indonesia memasukki Era Reformasi pasca tumbangnya pemerintahan OrdeBaru di bawah kendali Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Kala itu, berbagai persoalan yang muncul sehinggasejumlah elemen masyarakat, terutama yang terkena langsung dampakkrisis moneter yang mana mereka menuntut segera dilakukannyaperubahan, termasuk menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya.Sebenarnya istilah reformasi dalam ilmu sosial bukanlah merupakansesuatu yang baru. Pasalnya slogan ini untuk pertama kalinyadigunakan. Pada masa pemerintahan Paus Gregorius VIII (1073–1085)yang memang waktu itu menginginkan terjadinya reformasi dalam kontekstatanan, kaidah, dan nilai dalam kehidupan bermasyarakat danbernegara (reformatio otius orbis). Sementara itu, arah reformasiyang diinginkan rakyat Indonesia selain perlunya dilakukan perubahandalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum, juga masyarakat menginginkandilakukannya perubahan politik yang mencakup di dalamnya turunnyaSoeharto dari takhta kekuasaannya, karena diduga selama masakepemimpinannya muncul beragam persoalan sosial. Lalu,pertanyaan yang kemudian mencuat kepermukaan yaitu, apakahpascaruntuhnya pemerintahan Orde Baru dalam arti memasukki erareformasi masalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah tidakditemui sama sekali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara?Faktanya ternyata tidak sepenuhnya benar. Buktinya, praktik KKNkhususnya korupsi dan juga pungli masih bisa ditemui di berbagaisektor kehidupan masyarakat. Bahkan ada sebagian orang beranggapanjika kasus korupsi masih tumbuh subur, tak hanya di tubuh birokrasijuga di luar institusi pelayanan publik tersebut. Simaklah umpamanyakasus mega korupsi yang dalam beberapa waktu belakangan ini kembaliramai diwacanakan publik, misalnya mulai dari kasus BLBI, BankCentury, proyek sarana olahraga Hambalang, sampai skandal proyekKTP-el yang diduga menyeret sejumlah nama elite politik danpengusaha. Meskipun begitu, harus diakui jika salah satu fenomenasosial yang cukup menonjol di era reformasi, terletak pada semakinluas dan longgarnya ruang kebebasan publik baik itu dalammenyampaikan pendapat, berorganisasi, menentukan pilihan politikdalam proses rekrutmen pejabat publik, maupun kebebasan dalam bentuklain. Namun tentu tidak tertutup kemungkinan masih terjadinyasejumlah perilaku antisosial masyarakat.
Karena itu, apabilakita mencoba mengkomparasi antara satu masa pemerintahan dengan yanglainnya, maka dapat diyakini kalau setiap periode kepemimpinan, suaturezim memiliki kelebihan dan kelemahan. Di masa pemerintahan OrdeBaru umpamanya, yang dalam agenda programnya jelas bertujuan untukmemantapkan stabilitas kehidupan sosial dan politik masyarakat,berkeinginan untuk melaksanakan nilai Pancasila serta UUD 1945 secaramurni dan konsekuen, bertekad memerangi ajaran komunisme, danmemiliki orientasi yang amat kuat bagi tercapainya tujuan pembangunannasional. Sementara itu, di era Reformasi yang pada prinsipnyadiarahkan untuk terbentuknya iklim politik yang lebih demokratis,melalui dilembagakannya proses rekrutmen politik yang sifatnyaterbuka dengan prinsip meritokrasi, terdapatnya pembatasan masajabatan presiden, tumbuh suburnya partai politik yang diharapkanmampu mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan publik, lebihoptimalnya proses cheks and balances antara lembaga legislatif daneksekutif, serta proses pertarungan di antara elite politik dalammemburu jabatan publik cenderung lebih kompetitif, terbuka, dandemokratis. Hanya saja selain ditemuinya aneka bentuk perubahan dalamsemua aspek kehidupan masyarakat, rupanya ruang kebebasan publik yangsedemikian terjaminnya oleh sejumlah aturan, akan memiliki implikasilain sehingga kebebasan tersebut kerap kali melebihi ambang batasyang wajar, dan berdampak pada timbulnya tindakan anarkis masyarakat.(*)
