From: Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45]
Sent: Tuesday, June 6, 2017 1:43 AM
Dikritik, pernyataan panglima TNI demokrasi 'tak sesuai lagi dengan Pancasila'
Dikritik, pernyataan panglima TNI demokrasi 'tak sesuai
lagi dengan Pan...
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang
menyebutkan praktik demokrasi di Indonesia tidak sesuai de...
a.. 32 menit lalu
Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru
a.. Bagikan artikel ini dengan Facebook
b.. Bagikan artikel ini dengan Twitter
c.. Bagikan artikel ini dengan Messenger
d.. Bagikan artikel ini dengan Email
e.. Kirim
Hak atas fotoADEK BERRY/AFP/GETTY IMAGESImage captionPanglima TNI Jenderal
Gatot Nurmantyo mengatakan demokrasi di Indonesia 'tidak sesuai lagi dengan
Pancasila'.
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebutkan praktik
demokrasi di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, karena melakukan voting
dan bukan musyawarah mufakat, dikritik pengamat politik LIPI.
Syamsuddin Haris menyarankan panglima TNI membatasi diri dan sebaiknya tidak
mewacanakan masalah-masalah politik, yang bukan merupakan tanggung jawabnya.
"Ya memang sih sebaiknya ya tidak, panglima TNI sebaiknya tidak memasuki atau
mewacanakan masalah-masalah politik , sebab itu bukan wilayah beliau, jadi saya
kira tidak baik bagi seorang panglima TNI masuk wilayah politik, sebab sangat
mungkin kalau beliau ngomong politik jadi bias," katanya.
Menurut Syamsuddin, dalam sistem demokrasi tidak dapat menghindari dilakukannya
voting, bahkan termasuk pemilu juga merupakan bentuk voting.
a.. Pegiat HAM tolak 'pelibatan langsung TNI' dalam menindak terorisme
b.. TNI bantah investigasi 'perwira gunakan demo anti-Ahok untuk lengserkan
Jokowi'
c.. Benarkah Panglima TNI dan Menhan ‘tidak tahu’ pembelian helikopter
kepresidenan?
Dia menyebutkan panglima TNI tampaknya salah paham mengenai sistem demokrasi.
"Intinya panglima TNI salah paham mengenai sistem demokrasi jadi voting itu
suatu rangkaian dari msayawarah mufakat, kalau musyawarah mufakat tidak
tercapai, maka dilakukan voting, tidak ada masalah, tidak ada yang salah, dalam
Islam juga, " jelas Syamsuddin.
Seperti diberitakan media lokal, detik.com dan viva.co.id, dalam ceramah
kebangsaan di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Minggu
(04/06), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan demokrasi yang
dianut Indonesia sesuai dengan prinsip ajaran Islam, dan caranya diatur dalam
Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dimpimpin oleh
hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan".
"Demokrasi kita tidak sesuai lagi dengan Pancasila, tidak melalui musyawarah
dan mufakat lagi," jelasnya, "Jadi musyawarah dan mufakat, bukan voting".
Hak atas fotoSONNY TUMBELAKA/AFP/GETTY IMAGESImage captionDwifungsi TNI telah
dihapus pada 2009 lalu.
TNI dan politik
Syamsuddin Haris mengatakan pernyataan panglima TNI tentang demokrasi ini akan
menimbulkan anggapan TNI ingin masuk lagi ke dunia politik.
"Implikasi tentu saja mengingat beliau panglima TNI, publik akan menilai TNI
ingin masuk lagi ke poliik dengan menyalahkan demokrasi yang berlaku sekarang,
kedua akan muncul penilaian publik bahwa panglima TNI tampaknya cukup ambisius
juga sehingga melakukan assessment terhadap kehidupan politik," kata Syamsudin.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris juga menyarankan sebagai
militer aktif agar panglima tidak menyinggung masalah politik.
"Tidak usah lagi fokus ke urusan politik memang ini tahunnya sudah mendekati
tahun politik tetapi beliau masih menjabat sebagai panglima TNI jadi tolong
fokus saja pada kerjanya, untuk meningkatkan kinerja pribadi sebagia panglima
atau TNI sebagai lembaga," jelas Charles.
Charles juga menyarankan agar panglima lebih fokus untuk menjalankan strategi
pertahanan Indonesia daripada terlibat dalam berbagai acara politik.
"Memang kalau kita melihat beliau selama ini sangat banyak terlibat dalam
statement politik, hadir di acara politik partai politik sampai membaca puisi
ya, tapi saya sarankan pada panglima supaya menjalankan tugas sebagai panglima
untuk fokus pada menjalankan strategi pertahanan Indonesia, karena masih banyak
urusan lain yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan pertahanan Negara,"
jelas Charles.
Pada masa Pemerintah Orde Baru, TNI -yang dulu bernama Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia ABRI- terlibat secara aktif dalam politik melalui Dwifungsi
yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta memegang kekuasaan dan
mengatur negara.
TNI juga memiliki perwakilan dalam lembaga legislatif, DPR ataupun MPR.
Tetapi setelah Soeharto mundur, melalui rapat pimpinan ABRI pada 2000, peran
tentara di dunia politik dikurangi secara bertahap mulai pemilu 2004 dan
kemudian 2009.
