Yah, kalau mau damai, membubarkan diri saja secara sukarela
..................

On 10 June 2017 at 07:44, Chalik Hamid [email protected] [GELORA45] <
[email protected]> wrote:

>
>
> Kalau sudah terpukul, barulah minta damai. Mestinya sebelum melakukan
> sebuah tindakan, terutama dalam soal makar, ingin me numbangkan
> pemerintahan yang sah dengan pilihan rakyat, haruslah berfikir dengan
> tenang, jangan serampangan. Bukankah fikir itu pelita hati?
> Pemerintah harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan segera memakan umpan
> yang diberikan oleh Presidium Alumni 212 untuk berdamai. Pemerintah sudah
> memutuskan untuk membubarkan HTI dan ormas anti Pancasila lainnya. Hal ini
> harus segera dilakukan untuk memupuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
> Kalau hal ini tidak segera dilakukan, maka warga akan merasa hambar
> terhadap pemerintah, karena rasa aman mereka sudah terganggu oleh ulah HTI
> dan FPI.
>
>
> Pada Sabtu, 10 Juni 2017 7:24, "'Tsasando' [email protected]
> [wahana-news]" <[email protected]> menulis:
>
>
>
> http://nasional.kompas.com/read/2017/06/09/13024481/
> komnas.ham.sebut.presidium.alumni.212.ingin.berdamai.dengan.pemerintah
>
> Komnas HAM Sebut Presidium Alumni 212 Ingin Berdamai dengan Pemerintah
> *KRISTIAN ERDIANTO*
> Kompas.com - 09/06/2017, 13:02 WIB
>
> *JAKARTA, KOMPAS.com -* Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai
> mengungkapkan bahwa presidium alumni 212 dan tim advokasi komunitas muslim
> meminta rekonsiliasi atau perdamaian dengan pemerintah.
> Hal itu dia ungkapkan dalam pertemuan dengan jajaran pejabat Kementerian
> Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jumat (9/6/2017).
> Pigai menuturkan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pemantuan dan
> penyelidikan oleh Komnas HAM terkait laporan dugaan kriminalisasi ulama
> alumni 212 dan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
> "Jadi hasil pertemuan tadi menindaklanjuti permintaan dari presidium
> alumni 212, termasuk pengacaranya komunitas muslim Habib Rizieq, Sekjen
> Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khathtath, aktivis Sri Bintang Pamungkas
> dan Bu Rachmawati," ujar Pigai saat ditemui usai pertemuan.
> "Komnas HAM melakukan pemantau dan penyelidikan dalam perjalanan
> penyelidikan itu, tim advokasi komunitas muslim mau melakukan rekonsiliasi
> dan perdamaian," kata dia.
> (baca: Kapolda Metro: Buat Apa Beking Rizieq? Nanti Malu
> <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/08/15583321/kapolda.metro.buat.apa.beking.rizieq.nanti.malu>
> )
> Menurut Pigai, tim advokasi komunitas muslim meminta Komnas HAM memediasi
> proses rekonsiliasi dan perdamaian dengan pemerintah.
> Permintaan itu ditindaklanjuti Komnas HAM dengan menyurati instansi
> pemerintah terkait, yakni Kemenko Polhukam, Polri, BIN, Kemendagri dan
> Kejaksaan Agung.
> Proses rekonsiliasi, lanjut Pigai, penting untuk dilakukan sebab dia
> menilai saat ini dugaan kriminalisasi ulama telah menyebabkan fragmentasi
> sosial dan terganggunya integritas nasional.
> (baca: Kapolda Metro: Sudahlah Rizieq Pulang, Hadapi, Kok Takut Banget
> Sih?
> <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/08/15261601/kapolda.metro.sudahlah.rizieq.pulang.hadapi.kok.takut.banget.sih.>
> )
> Pigai meminta Menko Polhukam Wiranto menyampaikan hal tersebut kepada
> Presiden dan berharap pemerintah menghentikan proses hukum terhadap
> beberapa ulama alumni 212.
> "Kami menghormati proses hukum yang ada di kepolisian, tapi kami meminta
> presiden menghentikan proses hukum di kepolisian. Komunitas muslim
> menginginkan adanya perdamaian. Mari kita menutup kegaduhan nasional,"
> ucapnya.
> Dalam pertemuan tersebut hadir Sesmenko Kemenko Polhukan Yayat Sudrajat,
> Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas dan Komisioner Komnas HAM Siane Indriani.
> PenulisKristian Erdianto
> EditorSandro Gatra
>
>
>
> 
>

Kirim email ke