http://nasional.kompas.com/read/2017/06/21/22071991/yusril.sarankan.jokowi.gunakan.hak.abolisi.
untuk.kasus.rizieq.
Yusril Sarankan Jokowi Gunakan Hak Abolisi
untuk Kasus Rizieq
Fachri Fachrudin
Kompas.com - 21/06/2017, 22:07 WIB
<javascript:void(0);>
<javascript:void(0);>
<javascript:void(0);>
Pakar Hukum Tata NegaraYusril Ihza Mahendra di sela acara buka puasa
bersama DPP Partai Bulan Bintang yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid,
Sudirman, Jakarta, Rabu (21/6/2017)(Fachri Fachrudin)
*JAKARTA, KOMPAS.com* - Pakar Hukum Tata NegaraYusril Ihza Mahendra
mengatakan, perlu dilakukan rekonsiliasi antara pemerintah dan Pemimpin
Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab
<http://indeks.kompas.com/tag/Rizieq-Shihab> serta sejumlah aktivis yang
dituduh melakukan upaya makar <http://indeks.kompas.com/tag/makar>.
Menurut dia, hal ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk
memajukan umat, bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat
dengan pemerintah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi," kata
Yusril, seusai acara buka puasa bersama DPP Partai Bulan Bintang, di
Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (21/6/2017).
Sebelum rekonsiliasi, menurut Yusril, Presiden Joko Widodo terlebih dulu
menggunakan hak abolisinya terhadap kasus yang menjerat Rizieq
<http://indeks.kompas.com/tag/Rizieq> beserta tokoh lainnya.
Abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghentikan
pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara.
Yusril menilai, cara ini lebih baik daripada meminta polisi menghentikan
kasus yang tengah ditanganinya.
*Baca: Rizieq Surati Jokowi Minta Kasusnya Dihentikan, Ini Komentar
Polri
<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/21/11203281/rizieq.surati.jokowi.minta.kasusnya.dihentikan.ini.komentar.polri>*
Melalui abolisi, kata Yusril, pemerintah telah mengambil langkah yang
baik karena tidak mempermalukan pihak manapun.
"Kalau SP3 (penghentian penyidikan) berarti Polri (bisa diartikan) salah
tangkap karena alat bukti tidak cukup. Tapi kalau abolisi, Polri
berkeyakinan alat bukti cukup tapi Presiden punya kebesaran jiwa tidak
melakukan penuntutan terhadap mereka, malah keluarkan abolisi," kata Yusril.
Yusril mengatakan, saran ini ia lontarkan agar pemerintah lebih fokus
menangani persoalan ekonomi dan beban politik yang terjadi saat ini bisa
berkurang.
"Tapi kalau pemerintah tidak bersedia melakukan itu, bagi saya tidak ada
masalah. Saya kan berada ditengah-tengah. Anda tahu saya tidak ikut aksi
damai di mana pun juga, saya tidak berada di posisi pemerintah, saya
berada di tengah-tengah," ujar Ketua Umum PBB tersebut.
Petinggi PKS Bertemu Rizieq Shihab(Kompas TV)
<javascript:void(0);>
<javascript:void(0);>
<javascript:void(0);>
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
* Dugaan Makar
<http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/4424/dugaan.makar>
* Kasus Hukum Rizieq Shihab
<http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/4475/kasus.hukum.rizieq.shihab>
PenulisFachri Fachrudin
EditorInggried Dwi Wedhaswary
