KPU mesti punya requirement sebgai calon presiden.
Jangan sembarang orang bisa mendaftarkan diri sebagai calon presiden.
Minim susah pernah menjadi menteri, dubes atau gubernur, atau pernah memegang 
organisasi besar seperti PBNU dll.
Siapa tau ada seponsor besar, anak saya ikut juga mendaftar sebagai calon 
presiden repot juga

From: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sent: Tuesday, June 27, 2017 3:15 PM
To: [email protected]; [email protected]; 
[email protected]
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Wacana Demokrat Usung AHY sebagai Capres 
Dinilai Terlalu Dipaksakan [1 Attachment]







http://nasional.kompas.com/read/2017/06/27/13092741/wacana.demokrat.usung.ahy.sebagai.

capres.dinilai.terlalu.dipaksakan

Wacana Demokrat Usung AHY sebagai
Capres Dinilai Terlalu Dipaksakan
Fachri Fachrudin
Kompas.com - 27/06/2017, 13:09 WIB
[cid:[email protected]]
Agus Harimurti Yudhoyono usai mencoblos di TPS 6 RT 3/RW 3, Jalan Cibeber I, 
Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 
(19/4/2017).(KOMPAS.com/Kristian Erdianto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray 
Rangkuti, menyarankan agar Partai Demokrat tak memaksakan mengusung calon 
presiden yang belum memenuhi sejumlah kriteria penilaian.

Hal ini disampaikan Ray menanggapi kemungkinan Demokrat mengusung Agus 
Harimurti Yudhoyono<http://indeks.kompas.com/tag/Agus-Harimurti-Yudhoyono> ( 
AHY<http://indeks.kompas.com/tag/AHY>) pada Pilpres 2019.

Sebaliknya, menurut Ray, Demokrat harusnya melakukan perhitungan kembali dengan 
memerhatikan segala aspek potensial diri yang dimiliki seorang calon presiden.

"Sebaiknya dipikirkan dengan matang, penuh perhitungan dan dengan target yang 
dapat dijelaskan. Sebab, dari aspek popularitas dan elektabilitas ( 
AHY<http://indeks.kompas.com/tag/AHY>) masih jauh dari yang diharapkan," kata 
Ray, Selasa (27/6/2017).

(baca: Langkah Demokrat Siapkan Agus Yudhoyono sebagai Capres 
2019<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/09135391/langkah.demokrat.siapkan.agus.yudhoyono.sebagai.capres.2019>)

Menurut Ray, saat ini ada dua nama yang mencuat dalam bursa capres 2019, yakni 
Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Jika ditinjau dari aspek popularitas, Jokowi dan Prabowo jauh lebih populer 
dari AHY<http://indeks.kompas.com/tag/AHY>.



(baca: Survei 'Kompas': Elektabilitas Jokowi 41,6 Persen, Prabowo 22,1 
persen<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/29/14431471/survei.kompas.elektabilitas.jokowi.41.6.persen.prabowo.22.1.persen>)

Oleh karena itu, menurut Ray, akan menjadi tantangan berat bagi Demokrat jika 
tetap memaksakan diri mengusung AHY<http://indeks.kompas.com/tag/AHY> di 
Pilpres 2019.

"Berkaca dari pengalaman Pilkada DKI bahkan capaian 
AHY<http://indeks.kompas.com/tag/AHY> tidak sesuai harapan. Dari fakta ini, 
berharap bahwa AHY<http://indeks.kompas.com/tag/AHY> akan dapat menjadi pesaing 
bagi calon-calon mapan lainnya, sepertinya adalah harapan yang terlalu 
dipaksakan," kata Ray.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto menuturkan, 
Pencalonan AHY<http://indeks.kompas.com/tag/AHY> merupakan aspirasi masyarakat 
luas, khususnya kader Demokrat.

"Kader-kader di bawah di 2019 menginginkannya, Mas Agus ( 
AHY<http://indeks.kompas.com/tag/AHY>) menjadi next di negara Republik 
Indonesia yang kita cintai ini," kata Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Kamis.

Agus mengaku, partainya belum memastikan apakah 
AHY<http://indeks.kompas.com/tag/AHY> diproyeksikan sebagai calon presiden atau 
calon wakil presiden.

(baca: AHY Jawab Wacana Dirinya Maju sebagai Capres 
2019<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/22/20551241/ahy.jawab.wacana.dirinya.maju.sebagai.capres.2019>)

Namun, ia menegaskan, Rakernas Demokrat beberapa waktu lalu memutuskan bahwa 
Demokrat akan mengusung kadernya baik sebagai capres maupun cawapres.

"Apakah Demokrat mengusung presiden dan wakil presiden, apakah presiden saja 
harus berkoalisi, itu kita lihat dalam hasil penggodokan UU Pemilu," kata Wakil 
Ketua DPR RI itu.

Demokrat tengah mendorong agar ambang batas pencalonan presiden dihapuskan atau 
nol persen. Dengan demikian, setiap parpol bisa mengusung pasangan 
capres-cawapres tanpa koalisi.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

  *   Jelang Pemilu 
2019<http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/4690/jelang.pemilu.2019>
PenulisFachri Fachrudin
EditorSandro Gatra







Kirim email ke