Dalam 2 tahun masa pemerintahan 101 kegagalan, bagaimana dgn 5 tahun apakah 1001 kegagalan? --- 101 Kegagalan Jokowi-JK Dalam 2 Tahun Masa Pemerintahan
POLITIK JUM'AT, 09 JUNI 2017 , 13:59:00 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG | 0SHARES | | 101 Kegagalan Jokowi-JK Dalam 2 Tahun Masa Pemerintahan 1. Tidak menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945 dan Trisakti dalam berbagai perundingan internasional secara konsisten. Tidak ada sama sekali agenda jokowi dalam berbagai pertemuan internasional yang mengusung cita cita proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Bung karno menyelenggarakan pertemuan internasional Konferensi Asia Afrika (KAA) dalam rangka menjalankan amanat konstitusi UUD 1945. 2. Gagal melindungi kepentingan nasional dalam berbagai perundingan internasional. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah menjaga kedaualatan Negara dan bangsa Indonesia dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia dari pengisapan rexim global. 3. Pemerintah Jokowi gagal menjadikan pertemuan internasional seperti G20, OPEC, ASEAN sebagai strategi penyelamatan kedaualatan negara, malah menjadikannya sebagai ajang memburu utang dan investasi, bukan memperjuangkan nasionalisme ekonomi. Pemerintahan dalam berbagai pertemuan internasional mengobral kekayaan alam dan pasar Indonesia untuk di eksploitasi dan dijarah oleh modal internasional. 4. Pemerintah Jokowi gagal melindungi pasar Indonesia dari invasi global. Memasukkan Indonesia sebagai bantalan bagi krisis keuangan china. Pemerintah Jokowi mengambil bagian dalam proyek politik jalur sutera China. Proyek jalur sutera bukan sekedar merupakan proyek ekonomi, namun juga proyek politik dan kebuayaan China dalam rangka memperluas dominasinya secara global. 5. Pemerintah Jokowi gagal melindungi pasar Indonesia dari produk China. Jokowi menjadikan ekonomi Indonesia sebagai pasar produk cina, mulai dari produk UKM, hingga produk infrastruktur dan produk pasar keuangan China. Penyerahan pasar infrastruktur Indonesia kepada China merupakan agenda prioritas Jokowi. Sebagian besar mega proyek infrastruktur telah jatuh ke tangan China. Padahal pasar infrastruktur seharusnya menjadi dasar bagi bangkitnya UKM, industry besi baja dan pasar tenaga jerja nasional. 6. Jokowi gagal memperjuangkan Indonesia di kawasan Pasifik. Pemerintah Rencana membawa Indonesia ke dalam perjajian Trans Pacifik Partnership (TPP) yang mengancam masa depan UKM, BUMN dan industri nasional. TPP merupakan proyek politik dan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian TPP berisikan seluruh agenda pencabutan subsidi, liberalsiasi perdagangan, privatisasi BUMN dan berbagai perjanjian di bidang politik dan social budaya. 7. Gagal memperjuangkan kepentingan nasional dalam ASEAN Economic Community (AEC) yang mengakibatkan Indonesia menjadi sasaran invasi China dalam yang masuk melalui skema Asean China Free Trade Agreement (ACFTA). Sejak kesepakatan Asean-Indonesia China Free Trade Agreement, Indonesia mengalami deficit perdagangan secara terus menerus dengan China. 8. Gagal memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam kesepakatan UNFCCC tentang perubahan iklim. Target penurunan emisi yang dijanjikan Jokowi kepada dunia internasional akan menjadi pukulan berat bagi sektor energi dan industri nasional. Komitmen penurunn emisi yang disepakati Jokowi di dalam UNFCC akan menjadi pukulan bagi industry nasional. UNFCC pada dasarnya adalah rezim standarisasi produk berdasarkan emisi karbon, komitmen penurunan subsidi energy, perdagangan karbon. 9. Pemerintah Jokowi gagal melakukan penghematan anggaran dalam urusannya melakukan diplomasi internasional. Pemerintah melakukan pemborosan anggaran dengan kunjungan ke luar negeri disaat kondisi kemiskinan masyarakat. Hampir semua Negara dan pertemuan internasional dikunjungi Jokowi, namun seluruh kunjungan tersebut tidak membuahkan hasil apa apa bagi kemajuan Negara dan bangsa. Gagal Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi 10. Gagal mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok yang tidak menentu yang merugikan konsumen dan masyarakat Indonesia. Sepanjang dua tahun pemerintaha harga pangan adalah yang paling bergejolak. Disaat panen petani harga pangan dan hasil pertanian jatuh. Sementara di saat yang lain harga naik tak terkendali. Para spekulan pangan khususnya para importir pangan adalah pihak yang paling diuntungkan. Sementara petani dan konsumen adalah pihak yang sangat dirugikan. 11. Kenaikan harga harga atau Inflasi sangat tinggi tidak sebanding dengan kenaikan upah dan pendapatan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat indonesia. Menurut Bank Duni ekonomi Indonesia dihadapkan oleh dua masalah yang saling berlawanan yakni inflasi yang tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sangat sulit untuk mengalami pemulihan, mengingat selama ini pertumbuhan ekonomi lebih digerakkan oleh sector konsumsi, khsusunya konsumsi masyarakat. 12. Gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat seprti harga minyak, listrik, tranfortasi, yang menjadi penyumbang inflasi yang besar. Dalam era pemerimtahan Jokowi harga BBM dan gas dipermainkan seperti yoyo. Terobosan awal pemerintahan ini adalah mencabut subsidi BBM yang menyebabkan harga BBM langsung melambung tinggi. Rakyat menjerit namun pemerintahan Jokowi tidak peduli. Dalam era pemerintahan ini tariff listrik naik hamper setiap bulan. Harga listrik yang setinggi tingginya adalah jualan pemerintahan Jokowi dalam menarik investor masuk dalam mega proyek ambisius 35 ribu megawatt. 13. Pemerintah memperparah penurunan daya beli masyarakat dengan menghilangkan berbagai bentuk proteksi dan subsidi. Pemerintahan Jokowi secara terbuka menunjukkan diri sebagai pemerintahan yang anti subsidi dan proteksi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap pemerintah yang tanpa ragu menghapus subsidi bahan bakar minyak. Sepanjang pemerintahan Jokowi kita tidak menemukan kebijakan subsidi harga kepada petani. Petani yang merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat Indonesia adalah yang paling menderita penurunan pendapatan pada era pemerintahan ini. 14. Pemerintah membiarkan tingkat suku bunga kredit investasi, modal kerja dan kredit konsumsi yang sangat tinggi yang menyebabkan sektor produktif terkuras. Indonesia merupakan Negara dengan suku bunga yang tinggi. Perbankkan dan lembaga keuangan lainnya bagaikan lintah darat menghisap rakyat. Perbankkan, lembaga keuangan meminjam uang di luar negeri dengan bunga yang lebih rendah dan menghutangkan kepada ralyat dengan bunga yang sangat tinggi. Pemerintahan Jokowi terus melangengkan penghisapan sector keuangan kepada rakyat. 15. Pemerintah gagal menciptakan iklim perpajakan yang sehat. Pemberlakukan tax amnesty telah menciptakan ketidakpastian dalam masalah perpajakan. Tax amnesty merupakan hukuman bagi warga Negara yang taat membayar pajak, karena memberikan insentif dalam bentuk penghapusan pajak kepada pembayar pajak yang tidak taat. Sisi lain tax amnesty yang menggunakan pendekatan harta kekayaan/asset tanpa melihat asal usul harta merupakan kesempatan bagi para penjahat dan criminal dan bisnis illegal serta para koruptor untuk melegalisasi harta kekayaanya. Tax amnesty dalam rezim devisa bebas berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan karena orang orang yang merepatriasi uangnya ke Indonesia dapat menariknya sewaktu waktu dalam tempo cepat. Selain itu para spekulan dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk menguras sector keuangan nasional. 16. Gagal dalam menjaga stabilitas moneter, yang ditandai dengan flugtuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berdampak pada ketidakpastian usaha di dalam negeri. Kondisi moneter Indonesia pada era pemerintahan Jokowi sangat buruk yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Hingga saat ini rupiah belum mengalami pemulihan dan terancam jatuh semakin dalam. Mata uang rupiah telah menjadi mata uang paling buruk dan paling rawan di dunia. Stabilitas politik dan keamanan serta ketidakpastian dalam kebijakan merupakan pemicu jatuhnya rupiah. Factor fundamental seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, penyerapan anggaran pemerintah yang buruk, pengangguran yang tinggi menyebabkan ekonomi melemah. Factor external seperti deficit perdagangan dan deficit dalam neraca transaksi berjalan menyebabkan arus uang keluar dari ekonomi Indonesia sangat tinggi. 17. Pemerintah gagal mengendalikan pemerintah daerah yang selama ini menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi nasional. Banyaknya perda dan pungutandaerah telah menimbulkan keresahan di kalangan dunia usaha. Pemerintah daerah menerapkan berbagai macam pungutan dalam rangka meningkatkan gaji, tunjangan dan pendapatan lain lain bagi pejabat daerah dan anggota DPR. Pemerintah Jokowi gagal dalam melakukan penertiban terhadap berbagai peraturan daerah yang menghambat investasi. 18. Pemerintah jokowi gagal dalam memperbaiki keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya anggaran pemerintah daerah yang tidak terserap yang mengendap di bank bank dan sector keuangan lainnya. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pemangkasan alokasi dana untuk pemerintah daerah dalam tahun 2016 ikut memperparah kondisi ekonomi daerah. Pemerintah melakukan pengurangan anggaran melalui APBNP 2016 dan pemotongan anggaran melalui keputusan menteri keuangan tahun 2016. Gagal Melakukan Pemulihan Ekonomi 19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus merosot. Capaian pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun pemerintahan Jokowi berada dibawah rata rata pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun sebelum pemerintahan ini. Pada era pemerintahan sebelumnya rata rata pertumbuhan ekonomi berkisar antara 6 hingga 7 persen, namun dalam dua tahun pemerintahan Jokowi pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,7 sampai dengan 5,2 persen. kegagalan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh realisasi anggaran, dan ekspor yang tidak tercapai. 20. Pemerintah gagal dalam merealisasikan target penerimaan Negara. Sejak awal pemerintah merancang target penerimaan baik pajak maupun non pajak yang sangat ambisius. Penerimaan perpajakan ditargetkan naik cukup tinggi. 21. Pemerintah gagal dalam meningkatkan minat investasi khususnya dalam rangka membangun industri. Defresiasi yang tinggi dalam nilai mata uang menyebabkan orang memelihara liquditas dalam mata uang asing. Jokowi gagal dalam membangun kepercayaan pasar untuk melalkukan investasi sektor riel terutama dalam hal membangun industri. 22. Gagal menjadikan sektor infrastruktur dalam rangka menggerakkan sektor industri, keuangan dan perdagangan nasional. Pembangunan infrastruktur yang sangat digalakkan oleh pemerintahan Jokowi justru memperlemah sector industry, keuangan dan perdagangan nasional. Pembangunan infrastruktur di era Jokowi bersandar pada investasi asing dan utang luar negeri. Pemerintah justru menjadi penopang bagi bangkitnya industry di luar negeri darimana investasi tersebut berasal. Sementara barang barang yang diperlukan bagi pembangunan infrastruktur berasal dari luar negeri sehingga memperparah neraca ekternal Indonesia. Tidak hanya itu proyek infrastruktur tersebut banyak memperekerjakan tenaga kerja asing, terutama Tiongkok yang menjadi sumber utama investasi. Proyek infrastruktur semacam ini justru memperparah pengangguran di dalam negeri. 23. Gagal memperbaiki kinerja perdagangan dalam negeri. Sepanjang pemerintahan Jokowi kinerja perdagangan Indonesia merosot tajam. Hal ini ditunjukkan oleh penuruanan penjualan property dan penjualan kendaraan bermotor. Padahal sektor ini adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi selama ini. 24. Penurunan ekspansi kredit baik kredit property, kredit kendaraan bermotor maupun kredit konsumsi terjadi sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi. 25. Peningkatan kredit bermasalah terbesar pada sektor pertambangan dengan nilai non performing loan yang sangat tinggi. Pemerintah jokowi tidak melakukan langkah apapun untuk memulihkan kondisi ini. Gagal Membangun Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 26. Gagal meningkatkan kapasitas petani baik dalam hal peningkatan luas lahan, modal produksi maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian indonesia. 27. Gagal menjalankan proyek bagi bagi lahan pertanian kepada petani sebagaimana yang dijanjikan saat pemilihan presiden 2014 lalu. 28. Gagal meningkatkan produksi dan produktifitas petani yang ditunjukkan oleh menurunnya hasil produksi pertanian. 29. Gagal dalam menekan biaya produksi petani yang ditunjukkan oleh meningkatnya harga bibit, pukuk dan sarana produksi pertanian lainnya. 30. Gagal menjamin stabilitas harga hasil panen petani agar memberikan keuantungan bagi petani. Harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani justru jatuh pada saat panen. Di era pemerintahan jokowi harga hasil pertaian petani adalah yang paling buruk. 31. Gagal meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan. 32. Gagal membangun kemandirian masyarakat pedesaan dalam menyediakan kebutuhan pokok mereka secara mandiri. Pendapatan masyarakat pedesaan tergerus oleh mahalnya harga barang barang hasil industri. 33. Gagal meningkatkan kapasitas dan kemampuan peternak dalam keahlian, penguasaan tehnologi, modal dan sarana produksi lainnya. 34. Gagal menjaga stabilits harga daging pada tingkat yang menguntungkan peternak. 35. Gagal menyediakan mekanisme subsidi, insentif dan bentuk bentuk pemberdayaan terhadap peternak lokal. 36. Gagal meningkatkan produksi ternak nasional yang ditujukan dengan meningkatnya impor sapi dan daging sapi. Bahkan pemerintah tekah melakukan impor dari negara yang masih terjangkit penyakit hewan menular yang membahayakan keselamatan bangsa. 37. Gagal meningkatkan kapasitas dan kemapuan nelayan baik dalam keahlian, dan penguasaan tehnologi, modal dan peralatan yang dimilikinya. 38. Gagal memajukan sektor perikanan, perkapalan, dan budidaya perikanan yang ditandai dengan menurunkan kemampuan nelayan dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. 39. Gagal meningkatkan pendapatan nelayan, dikarenakan tingginya bisaya produksi dan harga energi yang harus dibayarkan oleh nelayan. 40. Gagal meningkatkan produksi perikanan, yang ditandai dengan meningkatnya impor hasil perikanan ke Indonesia yang menguras devisa negara. Gagal Membangun Industri Nasional 41. Meningkatnya de- industrialsiasi nasional yang ditujukan oleh semakin melemahnya kontribusi sektor industri terhadap produk domestik broto 42. Pemerintah gagal melindungi industri nasional dari persaingan dengan perusahaan perusahaan swasta dan BUMN asing. 43. Pemerintah gagal melindungi industri dasar nasional seperti industri besi baja, industri petrokimia, dari gempuran asing. 44. Perusahaan perusahaan nasional yang bergerak disektor ektraktif jatuh ke tangan asing, baik perusahaan tambang, migas, perkebunan dan kehutanan. Dalam hal ini terjadi proses asingisasi. 45. Pemerintah gagal menyediakan pasokan energi yang memadai bagi pembangunan industri dasar seperti masalah kelangkaan pasokan gas, batubara dan sumber energi lainnya. 46. Pemerintah gagal menyelamatkan ketahanan energi yang merupakan modal dasar dalam membangun industri nasional. 47. Pemerintah gagal dalam menyelamatkan sumber daya alam Indonesia sebagai modal dasar pembangunan industri. Kekayaan alam Indonesis masih dikuras untuk kepentingan ekspor. 48. Pemerintah memperalat BUMN dalam mengejar utang luar negeri terasuk BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan industri. Akibatnya BUMN manjadi jalur distribusi barang impor 49. Pemerintah gagal menjadikan ambisi mega infrastruktur sebagai pasar bagi industri nasional namun justru menjadi bahan baku dan barang jadi impor. 50. Meningkatnya utang Badan Usaha Milik Negara ke pasar keuangan untuk membiayai ambisi mega proyek pemerintahan jokowi telah memperparah kondisi keuangan BUMN. Jika BUMN gagal bayar utang nantinya, maka BUMN akan jatuh ke tangan asing. Gagal Membangun Kapasitas Buruh/Pekerja Nasional 51. Pemerintah gagal membangun kapasitas buruh atau pekerja baik dalam penguasaan ilmu pengetahunan dan teknologi. Pemerintah sama sekali tidak mengambil peran dalam membangun sektor perburuhan. 52. Pemerintah gagal dalam menjamin adanya transfer tehnologi sebagimana yang dijanjikan oleh investor asing. Dalam dua tahun pemerintahan Jokowi tidak ada langkah langkah ke arah tersebut. 53. Kesempatan kerja yang semakin menyempit dikarenakan rendahnya pertumbuhan usaha usaha nasional. 54. Gagal menjadikan mega proyek yang dijamin dengan APBN seperti MRT, LRT, Kereta Cepat, listrik 35 ribu megawatt sebagai alat untuk menciptakan kesemapatan kerja. Proyek yang menggunakan modal asing tersebut menggunakan bahan baku impor dan tenaga kerja asing sehingga justru menciptakan kesempatan kerja di luar negeri dan mengambil alih kesempatan yang seharusnya diperoleh oleh rakyat. 55. Pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat dikarenakan banyaknya industri yang gulung tikar akibat pelemahan ekonomi. 56. Pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan buruh. Upah buruh yang cenderung menurun dikarenakan inflasi yang tinggi, pajak yang tinggi dan suku bungayang tinggi. Buruh/pekerja tidak dapat menikmati sama sekali pertumbuhan ekonomi. 57. Banyaknya tenaga kerja dari luar khususnya China yang mengambil alih lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Gagal dalam Memajukan Perdagangan 58. Ekspor indonesia mengalami pelemahan dan pemerintah tidak berbuat apa apa dalam mendorong peningkatan ekspor. 59. Impor mengalami pelemahan dikarenakan melemahnya industri dalam negeri, namun pemerintah tidak melakukan apa apa dalam membantu industri nasional. Surplus neraca merdagangan bukan disebabkan oleh peningkatan kapasitas ekonomi namun disebabkan oleh pelemahan ekonomi. 60. Neraca transaksi berjalan indonesia mengalami defisit, artinya pengeluaran internasional lebih besar dari penerimaan internasional 61. Neraca pendapatan primer mengalami defisit yang sangat besar. Pemerintah tidak melakukan apa apa dalam mengatasi arus keluar uang hasil keuantungan investasi internasional di Indonesia. 62. Peningkatan pangan impor dikarenakan kegagalan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional. 63. Peningkatan impor minyak dan gas akibat kegagalan pemerintah dalam membangun industri migas nasional. 64. Pemerintah gagal memaksimalkan pasar dalam negeri dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan orientasi selama ini ke pasar ekspor dalam hal bahan mentah belum berubah. 65. Pemerintah sama sekali tidak memberikan proteksi atau perlindungan melalui subsidi, pembatasan impor, bea masuk impor yang tingggi dalam rangka melindungi usaha usaha dan produk produk yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia. Gagal dalam Menjaga Stabilitas Fiskal. 66. Perencanaan APBN yang tidak obyektif dan ambisius yang mengakibatkan seluruh target dan sasaran APBN tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Target Penerimaan negara dari Target kenaikan pajak pemerintahan Jokowi tahun 2016 itu mencapai 46 % dibandingkan realisasi tahun 2015. Penerimaan negara bukan pajak APBNP 2016 ditargetkan sebesar Rp. 245,1 triliun yang salah satunya bersumber dari penerimaan migas senilai Rp. 68,7 triliun. Sementara menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan perpajakan tahun ini akan sama dengan penerimaan Tahun 2015. 67. Target penerimaan pajak tidak tercapai dalam dua tahun terakhir yang ditandai dengan penerimaan pajak yang rendah dan sama dengan tahun tahun sebelumnya. 68. Pemerintah melakukan manipulasi penerimaan tax amnesty. Dalam proyek tax amnesty pemerintah dikatakan bahwa ada penerimaan uang tebusan sebesar Rp 97 triiun, namun pada sisi lain pemerintah menyatakan penerimaan pajak tahun ini sama dengan tahun kemarin. Ini aneh. 69. Program tax amnesty telah menghilangkan potensi penerimaan pajak pemerintah yang seharusnya. Berbeda jika pemerintah melakukan penguatan sistem dan database pajak. 70. Melebarnya defisit dalam APBN dikarenakan target pembiayaan yang ambisius untuk penyertaan modal negara dalam pembangunan infrastruktur 71. Gagal mengurangi utang pemerintah dari luar negeri. Utang luar negeri pemerintah dalam jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Menurut data Bank Indonesia (BI), pada saat SBY berhenti menjadi presiden atau kwartal III tahun 2014, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 129,73 miliar dollar AS atau Rp 1.751,4 triliun. Akhir Agustus 2016, utang luar negeri pemerintah mencapai 159.7 miliar dollar AS. Dengan demikian, sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi, utang luar negeri pemerintah bertambah sebesar Rp 404.5 triliun. 72. Gagal mengurangi utang pemerintah dari dalam neneri. Utang dalam negeri pemerintah juga semakin membengkak. Data Bank Indonesia menyebutkan, utang dalam negeri pemerintah sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp 1.107,28 triliun dan saat ini, mencapai Rp 1.518,69. Dengan demikian utang dalam negeri pemerintah telah bertambah sebesar Rp 411,39 triliun. 73. Meningkatnya cicilan utang pokok, buyback obligasi negara, tingginya bunga utang yang menyedot keuangan negara dalam jumlah yang relatif besar dibandingkan pengeluaran dalam rangka pembangunan 74. Tidak adanya langkah untuk melakukan renegosiasi utang luar negeri untuk meningkatkan kemampuan fiskal dalam rangka membangun perekonomian nasional 75. Penggunaan seluruh utang luar negeri dan utang dalam negeri untuk membayar bunga dan cicilan utang pokok dan utang jatuh tempo. 76. Pemerintah melakukan banyak pemborosan dengan melakukan busukan blusukan yang tidak jelas hasilnya. Dalam catatan pemerintah paling banyak melakukan blusukan ke NTB dan papua, namun kedua daerah itu kondisi ekonominya semakin buruk. 77. Pemerintah menjadi masyarakat umum sebagai sasaran pengurasan pajak, memburu para artis yang memiliki follower banyak, rencana memajaki sektor informal, dll. Sistem pajak pemerintahan Jokowi menjadi teror bagi masyarakat. 78. Pemerintah memeras cukai tembakau dan menjadikan petani tembakau dan industri rokok sebagai bantalan utama APBN. Sisi lain sektor tembakau mengalami diskriminasi yang luas. Pemerasan terhadap industri tembakau akan melemahkan industri ini dalam persaingan internasional. Gagal Membangun Pendidikan 79. Gagal membangun sistem pendidikan nasional sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 dan cita cita pendiri bangsa. 80. Kurikulum pendidikan semakin jauh dari kultur, nilai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, semakin jauh dari Pancasila dan semangat gotong royong. 81. Melepaskan secara penuh pendidian pada mekanisme pasar yang mengakibatkan sektor pendidikan dikuasai oleh kapitalis dan menjadi ajang cuci otak dalam rangka memasok pemikiran neoliberal 82. Pendidikan menjadi ajang bisnis untuk mengeruk keuantungan semata. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam rangka mengontrol bisnis pendikan sehingga tercipta keadilan bagi seluruh rakyat untuk memperoleh hak yang sama dalam meraih pendidikan yang layak dan berkualitas. 83. Biaya pendidikan yang semakin mahal mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga universitas. Terjadi inflasi pendidikan yang sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh lapisan masyarakat bawah. 84. Terjadi dikriminasi yang luas diantara anggota masyarakat, diantara orang kaya dan orang miskin terkait dengan akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas. Gagal Membangun Kesehatan Masyarakat 85. Pemerintah melakukan liberalisasi kesehatan yang ditandai dengan berkurangnya peran negara dalam sektor kesehatan, berkurangnya subsidi dan tidak adanya peran negara dalam menyediakan tenaga dan fasilitas kesehatan secara merata, murah di seluruh wiayah Indonesia. 86. Pemerintah meakukan privatisasi lembaga kesehatan termasuk memberikan keleluasaan kepada modal asing untuk menguasai rumah sakit secara mayoritas di Indonesia. 87. Melakukan komersialisasi kesehatan dengan memperluas dan meningkatkan peran swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan, binis obat obatan, vaksin dan seluruh peralatan kesehatan lainnya. 88. Meningkatnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Rata rata pengeluaran kesehatan masyarakat Indonesia sudah mencapai 70 persen dari pendapatan mereka (survey sebuah perusahaan asuransi terkemuka). 89. Pemeritah gagal menjamin keamanan, keselamatan dan masa depan tenaga kesehatan. Bukti nyata adalah keresahan para bidan yang menuntut kepastian masa depan dari pemerintah. 90. Terjadi diskriminasi yang luas dalam bidang kesehatan terkait akses mayarakat terhadap kesehatan yang berkualitas. Industri kesehatan menghina orang miskin dan memuliakan orang kaya. Gagal Menyediakan Perumahan untuk Rakyat 91. Hilangnya tanggung jawab negara dalam menyediakan perumahan bagi rakyat. Hajat hidup rakyat akan perumahan diserahkan kepada pengembang /developer dan dijadikan ajang untuk mengakumulasi keuantungan. 92. Pemerintah menyuburkan liberlisasi sektor perumahan rakyat, melalui pembukaan investasi swasta dan asing. Akibatnya lahan, atau tanah dibawah penguasaan atau dominasi pengembang. Penguasaan lahan skala besar telah menjadi modus pengembang dalam meningkatkan hegemoni mereka. 93. Pemerintah menyuburkan finansialisasi perumahan akibatnya sektor perumahan indonesia jatuh ke tangan perusahaan financial global mealui para taipan nasional. 94. Pemerintah menyuburkan spekulasi dalam sektor perumahan yang mengakibatkan terjadinya gelembung harga rumah dan apartemen secara tidak wajar. 95. Pemerintah membiarkan harga perumahan dan apartemen melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. 96. Pemerintah membiarkan terjadinya over suplai rumah dan ruang perkantoran sebagian besar masyarakat miskin tidak memiliki rumah. 97. Subsidi APBN sektor perumahan tidak dinikmati oleh kalangan masyarakat bawah, namun justru dinikmati oleh perusahaan keuangan, bank dan asuransi. Kredit perumahan telah menjadi ajang penghisapan yang sangat kejam. 98. Meningkatnya jumlah masyararajat yang tidak memiliki rumah akibat tidak tersedianya kemampuan untuk membeli dan mendapatkan rumah. Gagal Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan 99. Indonesia merupakan negara anggota G20 atau negara dengan PDB terbesar di dunia yang rakyatnya paling miskin. Tapi pemerintahnya berlagak seperti negara maju. Pro pencabutan subsidi, pro pembukaan pasar. 100. Pemerintah gagal menurunkan tingkat kemiskinan dengan menggunakan sumber daya anggaran APBN yang cukup besar. Jumlah penduduk miskin terus meningkat dari tahun. 101. Pemerintah gagal mengatasi kedalaman kemiskinan yang semakin parah yang dibuktikan dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin menuju sekarat. Akan berlanjut dengan ratusan kegagalan lainnya. [***] Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta
