*Apa yang harus dilakukan untuk menciptakan ekonomi Pancasila?*
http://www.antaranews.com/berita/639618/mpr-penerapan-ekonomi-pancasila-masih-sulit-terwujud *MPR: penerapan ekonomi Pancasila masih sulit terwujud* Senin, 10 Juli 2017 20:13 WIB | 2.110 Views Pewarta: Riza Harahap [image: MPR: penerapan ekonomi Pancasila masih sulit terwujud]MPR RI ( id.wikipedia.org) Jakarta (ANTARA News) - Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI Didik J Rachbini mengatakan ekonomi Pancasila yang konsepnya ada dalam UUD NRI 1945 jelas yakni berorientasi pada kesejahteraan rakyat tapi implementasinya sulit diterapkan. "Ekonomi Pancasila dalam implementasinya berbeda nyata dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam konstitusi," kata Didik J Rachbini di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin. Menurut Didik, dirinya mendapat amanah dari Lembaga Pengkajian MPR RI untuk menulis buku perihal ekonomi Pancasila yang isinya menyajikan konsep Pancasila sesuai amanah para pendiri bangsa seperti yang tertuang dalam konstitusi. Didik menjelaskan, dalam buku yang masih berupa draft tersebut, dirinya menjelaskan beberapa hal terkait dengan ekonomi Pancasila, yakni kesejahteraan sosial, sistem perekonomian nasional, dan penerapan ekonomi Pancasila. "Pada kesejahteraan sosial, upaya untuk kesejahteraan rakyat sudah dilakukan terus-menerus, tapi implementasinya berbeda jauh dari konsep dalam konstitusi," katanya. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chaerul Azwar mengatakan, MPR RI akan mencari formulasi penerapan kebijakan ekonomi yang tepat yakni sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan berorientasi meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanah pendiri bangsa Indonesia. "Mencari formulasi penerapan kebijakan ekonomi yang disebut ekonomi Pancasila ini, Lembaga Pengkajian MPR RI akan menyelenggarakan simposium nasional," kata Rully. Menurut Rully, Indonesia menerapkan ekonomi Pancasila, tapi setiap kali mendapatkan tekanan ekonomi internasional, penerapan ekonomi Pancasila selalu menjauh dari amanah konstitusi. Padahal, kata dia, ekonomi liberal berdampak akan menghasilkan kesenjangan sosial yang dalam jangka panjang akan berdampak pada konflik sosial. "Kesenjangan sosial itu suatu persoalan besar bangsa Indonesia saat ini. Persoalan ini yang sedang dikaji oleh tim Pengkajian MPR RI," katanya. Rully menambahkan, Lembaga Pengkajian MPR RI akan menyelenggarakan simposiun nasional guna menghimpun pemikiran dan pandangan-pandangan soal ekonomi Pancasila. Simposium nasional ini akan diselenggarakan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (12/7) yang dijadwalkan akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Simposiujm ini juga akan dihadiri oleh Menko Perekonomim Darmin Nasional sebagai pembahas utama, serta sejumlah pakar ekonomi sebagai pembahas yakni, Emil Salim, Sri Adiningsih, Edy Swasono, Chairul Tanjung, Tanri Abeng, Soebroto. Editor: Suryanto COPYRIGHT © ANTARA 2017
