*Agaknya Ketua wakil rakyat dilimpahi berkatNya, jadi tentu saja rejeki nomplok! hehehehe*
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/17/ot8mzv-wow-harta-kekayaan-setnov-capai-rp-114-miliar Senin , 17 July 2017, 21:08 WIB *Wow*, Harta Kekayaan Setnov Capai Rp 114 Miliar Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Andi Nur Aminah Antara/Hafidz Mubarak A. [image: Ketua DPR Setya Novanto (kiri) memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7).] Ketua DPR Setya Novanto (kiri) memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7). REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik. Setnov panggilan akrab politisi Golkar tersebut diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun. KPK memastikan sudah mengantongi dua alat bukti. Berdasarkan penelusuran dari *website* LHKPN KPK, Setnov memiliki harta kekayaan sejumlah Rp 114 miliar. Ketua DPR RI itu memiliki harta sebanyak Rp 114.769.292.937 dan 49.150 dollar AS. Harta tersebut terdiri atas harta bergerak dan harta tak bergerak serta giro dan setara kas lainnya. Terakhir, Setnov melaporkan harta kekayaannya pada 2015 saat menjabat sebagai Ketua DPR. Rincian harta yang dimiliki Setnov terdiri dari 23 harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sejumlah Rp 81.736.583.000. Kemudian sebanyak 17 harta bergerak terdiri dari 14 mobil dan tiga motor sejumlah Rp 2.353.000.000. Selain itu terdaftar pula harta bergerak lainnya seperti logam mulia dan batu mulia sebanyak Rp 932.500.000. Kemudian untuk surat berharga, Setnov memiliki sejumlah Rp 8.450.000.000. Terakhir harta berupa giro dan setara kas lainnya sejumlah Rp 21.297.209. 837 dan 49.150 dollar AS. Sebelum menetapkan Setnov sebagai tersangka, penyidik KPK memeriksa Setnov pada Jumat (14/7). Setnov disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
