https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/28/090895061/sri-mulyani-pemerintah-masih-nyicil-
utang-warisan-krisis?BeritaUtama&campaign=BeritaUtama_Click_3
Sri Mulyani: Pemerintah Masih Nyicil
Utang Warisan Krisis
Jum'at, 28 Juli 2017 | 02:21 WIB
* share facebook <javascript:void(0)>
* share twitter <javascript:void(0)>
* share google+ <javascript:void(0)>
* share pinterest <javascript:void(0)>
Sri Mulyani: Pemerintah Masih Nyicil Utang Warisan Krisis
Sri Mulyani Indrawati. ANTARA/Ismar Patrizki
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga
saat ini pemerintah harus membayar *utang
<https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/21/090893299/sepanjang-tahun-ini-utang-pemerintah-sentuh-rp-191-06-triliun>*
yang sempat dipinjam untuk mengatasi krisis ekonomi 1997-1998. "Sampai
hari ini pemerintah masih harus nyicil 12 persen dari total utang kita.
Itu warisan krisis," kata Sri Mulyani saat diskusi di Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kamis, 27 Juli 2017.
Pemerintah harus membayar cicilan piutang kepada Bank Indonesia sekitar
Rp 444,7 triliun dari total pemerintah pusat per akhir Juni sebesar
Rp3.706 triliun. Pemerintah harus melunasi utang tersebut kepada Bank
Indonesia.
*Baca:* Saat Dilantik Jokowi Dapat Warisan Utang Rp 2.700 Triliun
<https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/24/087894081/saat-dilantik-jokowi-dapat-warisan-utang-rp-2-700-triliun>
Menurut Sri Mulyani, mayoritas utang pemerintah berasal dari domestik.
Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan manfaat langsung dari
piutang yang digunakan untuk pembangunan ekonomi. "Bunga utang sekitar
Rp 150 triliun itu jatuh ke masyarakat kita sendiri, walaupun benar ada
juga asing yang menginginkan surat utang kita," kata Sri Mulyani.
Pemerintahan setelah reformasi harus terus melakukan konsolidasi fiskal.
Setiap tahun pemerintah mengutak-utik anggaran untuk menutup defisit
keuangan. Akibatnya pembangunan infrastruktur tak pernah menjadi
perhatian utama.
*Simak:* Utang Naik Rp 34 Triliun, Kemenkeu: Untuk Belanja Produktif
<https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/21/090893296/utang-naik-rp-34-t-kemenkeu-untuk-belanja-produktif>
Sri Mulyani mengakui utang pemerintah terus meningkat sejak 2012.
Tambahan utang pada 2012-2014 mencapai Rp 609,5 triliun. Namun, piutang
yang digunakan untuk pembangunan infrstruktur hanya Rp 456,1 triliun,
pendidikan sebesar Rp 983,2 triliun, kesehatan Rp 145,9 triliun, dan
sisanya untuk perlindungan sosial serta dana desa. "Tahun 1997-2012
tidak pernah investasi infrastruktur. Lalu tiba-tiba saat ekonomis
stabil tahun 2017, kondisi infrastruktur kita /left behind./"
Pada 2015-2017, tambahan utang memang melonjak hingga Rp 1.166 triliun.
Utang tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang nilainya
meningkat dua kali lipat yaitu mencapai Rp 912,9 triliun. Dana
pendidikan bertambah jadi Rp 1.176 triliun, dana kesehatan meninngkat
menjadi Rp 262,3 triliun dan sisanya untuk perlindungan sosial, dana
desa, dan dana alokasi khusus. "Itu menggambarkan utang yang sifatnya
produktif. Fiskal digunakan untuk mengkompensasi pelemahan ekonomi
supaya tidak terlalu menekan masyadakat. Ini /counter/ pelemahan
sehingga kita bisa menekan pengangguran."
Utang juga menjadi pilihan pemerintah untuk memperdalam pasar keuangan
domestik. Kapitalisasi pasar baik dari penyerapan surat berharga negara
terhadap produk domestik bruto, serta interbank landing dinilai terlalu
dangkal. Selain itu, rasio penyaluran kredit perbankan Indonesia jauh di
bawah Turki, Malaysia, dan Meksiko, yaitu /year to date/ hanya 2,6 persen.
Pemerintah berencana menambah utang baru sebesar Rp 384 triliun tahun
ini untuk membiayai belanja negara yang meningkat jadi Rp2.133,2
triliun. Selain itu, pemerintah harus membayar bunga utang sebelumnya Rp
157 triliun dan tambahan pokok sekitar Rp 200 triliun. "Jadi utang bukan
karena senang, tapi taktikal investment yang dibutuhkan republik," ucap
mantan Direktur Bank Dunia itu.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan total *utang
<https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/11/087890381/tambah-utang-rp-467-3-t-darmin-untuk-bangun-infrastruktruktur>*
luar negeri pemerintah dan swasta masih 34 persen dari produk domestik
bruto US$ 1 miliar, atau lebih rendah dari patokan maksimal global
sebesar 60 persen dari PDB. Nilainya saat ini mencapai US$ 334 miliar.
Rasio utang hampir serupa dengan sepuluh tahun lalu, di mana total utang
luar negeri sebesar US$ 141 miliar atau 32 persen dari produk domestik
bruto saat itu. "Utang tak apa kalau memang ekonomi tambah besar,
persentasenya masih sama ini strategi investasi pembiayaan untuk
membangun ekonomi," kata Agus.
*PUTRI ADITYOWATI*
