http://www.suara-islam.com/read/kabar/laporan-khusus/23081/Ultimatum-Habib-Rizieq-Rekonsiliasi-atau-Revolusi



Ultimatum Habib Rizieq: Rekonsiliasi atau Revolusi?

26 Juli 10:01 | Dilihat : 1462

[image: Ultimatum Habib Rizieq: Rekonsiliasi atau Revolusi?] Imam Besar FPI
Habib Muhammad Rizieq Syihab.

*Kriminalisasi terhadap ulama, habib, aktivis dan tokoh belum juga
disudahi. Dari Arab Saudi, melalui pesan suara Habib Rizieq memberikan dua
opsi, rekonsiliasi atau revolusi?.*

Satu Syawal 1438 Hijriyah, bertepatan dengan 25 Juni 201, kumandang takbir
bergema di mana-mana, seantero negeri bahkan mayoritas dunia. Umat Islam
meraih kemenangan setelah selama sebulan berpuasa. Mereka kembali fitrah,
seperti bayi yang baru lahir, dan berharap dapat mendapat gelar takwa
sebagai tujuan dari ibadah puasa Ramadhan yang difirmankan Allah Swt dalam
Surat Al Baqarah 183.

Di tengah suasana lebaran dan silaturahim di antara sanak keluarga, jelang
Ashar, tersiar kabar para tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF-MUI)
menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Silaturahim itu
dikemas dalam nuansa halal bi halal alias open house dalam bahasa Istana.

Sontak, pro kontra segera bermunculan. GNPF dituding telah “masuk angin.”
Apalagi setelah itu ada oknum-oknum yang menghembuskan fitnah adanya
“ghanimah” yang dibagi-bagi. Di lain pihak, pembahasan tentang etika ulama
mendatangi penguasa pun menjadi sangat ramai. Di media sosial semacam *Facebook
*dan *WhatsApp Group*, suasana Idul Fitri menjadi kian gaduh

“Kunjungan ke Istana ternyata sangat mengganggu lebaran. Pagi maaf-maafan,
sore ledek-ledekan. Lebaran tersingkat,” status seorang aktivis di dinding
Facebooknya saat itu menanggapi ramainya komentar yang menyebut sebagian
tokoh GNPF telah “masuk angin”.

Pertemuan dengan Jokowi, kata Bendahara GNPF-MUI HM Luthfie Hakim, tidaklah
ujug-ujug begitu saja. Juga tidak sesingkat, seperti yang pernah
disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan.

“Pertemuan tertutup dengan Jokowi yang didampingi Menkopolhukam Wiranto,
Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim ini merupakan kelanjutan
pertemuan sebelumnya antara GNPF-MUI dengan Pemerintah yang diwakili
Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla dalam seminggu ini,” ungkap
Luthfie, anggota Tim Tujuh yang mengikuti pertemuan dengan Jokowi di
Istana.

Selain Luthfie, anggota Tim Tujuh GNPF-MUI yang menemui Jokowi di Istana
adalah Bachtiar Nasir, M. Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera, Yusuf Marta, Habib
Muchsin bin Zaid Al-Attas, dan Deni.

Ungkapan Luthfie ini dibenarkan oleh Sekretaris Umum Front Pembela Islam
(FPI) Munarman, yang juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan dengan Wiranto
dan juga Wapres JK sebelumnya. “Iya sudah ada pertemuan lebih dulu dengan
Wiranto, buka bersama. Pertemuan dengan JK juga,” kata Munarman.

Lika-liku membangun komunikasi dengan pihak Istana ini juga diceritakan
secara detail oleh Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi)
Usamah Hisyam.

Menurut Usamah, upaya membangun komunikasi dengan Jokowi, ia lakukan
setelah Parmusi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
yang menuntut Presiden agar memberhentikan Gubernur DKI Jakarta saat itu,
Ahok. Parmusi sendiri telah mengajukan gugatan pada 20 Februari 2017 lalu
dengan nomor registrasi 41/G/2017/PTUN-JKT. Karena itu Parmusi merasa perlu
untuk menjelaskan kepada Jokowi terkait hal itu.

“Saya mengirimkan surat ke Presiden untuk bertemu. Sebenarnya ini pintu
masuk untuk membicarakan kasus kriminalisasi ulama, khususnya Al
Khaththath,” ungkap Usamah. “Kepentingan saya satu, bagaimana Al Khaththath
itu bebas.”

Dan benar saja, politisi yang pernah menjadi ketua rombongan umroh Jokowi
menjelang Pilpres 2014 lalu akhirnya diterima Jokowi di ruang kerjanya.
Foto-foto pertemuan itu pun secara khusus ditunjukkan kepada *Suara Islam*.
“Hanya saya *kan *waktu itu *nggak *mau ngomong-ngomong keluar,” akunya.

Usamah bercerita, tentang kasus kriminalisasi ulama yang ia sampaikan,
Jokowi malah mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan, ketika disebut
nama Al Khaththath-pun, mantan Wali Kota Solo itu tidak tahu dan tidak
mengenal. Namun setelah dijelaskan tentang peristiwa yang terjadi, Jokowi
lalu memerintahkan kepada Mensesneg Pratikno supaya mengecek kepada
Kapolri.

Jika dalam pernyataan resmi sebelumnya Jokowi mengistruksikan supaya
persoalan-persoalan yang menyeret sejumlah tokoh dan ulama diselesaikan
secara hukum, pada pertemuan tersebut Jokowi membuka upaya dialog. Jokowi
secara khusus memerintahkan Menkopolhukam Wiranto untuk membuka ruang
dialog dengan para tokoh dan ulama, terutama yang berada di barisan GNPF.
Inilah alasan kenapa pada bulan Ramadhan, Wiranto bertemu dengan sejumlah
tokoh GNPF di sebuah rumah makan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada
momen buka puasa bersama.

“Lalu disepakati ada pertemuan, tetapi saya usulkan di tempat yang netral.
Presiden setuju. Tetapi Mensesneg mengusulkan tetap di Istana tanpa
diketahui wartawan,” kata Usamah.

Sayangnya, kata Usamah, rencana pertemuan di tempat netral tersebut belum
disepakati, tiba-tiba pada saat Idul Fitri ia mendengar kabar telah ada
pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Tim Tujuh GNPF. “Kalau begini,
Jokowi yang menang,” kata dia.

Menjawab berbagai kontroversi di tengah umat Islam, GNPF akhirnya menggelar
koferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Juni 2017.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nasir kembali
menegaskan jika pertemuan dengan Jokowi masih bersifat makro dan tidak
membahas satu per satu kasus yang ditimpakan kepada ulama dan aktifis. Isu
adanya ghanimah pun ia tepis.

“Pada pertemuan dengan presiden kemarin kami membahas yang sifatnya makro,
kita tidak membicarakan dan membahas mengenai kasus kasus yang menimpa
ulama, aktifis dan ormas Islam, akan tetapi kita tetap konsisten mengawal
semua kasus kasus yang menimpa ulama, aktifis dan ormas Islam,” ungkap UBN,
sapaan akrabnya.

Selain itu, UBN juga menanggapi terkait kabar yang menyebut bahwa pihaknya
memuji keberpihakan Presiden Jokowi pada ekonomi umat. Ia mengatakan, bahwa
Presiden telah memiliki program kerja sendiri termasuk program ekonomi
umat, menurutnya, Presiden mengaku akan memperbaiki kebijakan-kebijakan
ekonominya, Untuk itu, UBN beranggapan hal tersebut bukanlah domain
GNPF-MUI.

“Jadi itu semua bukan domain kami, itu hak presiden. Jadi tidak ada itu
pujian pujian apalagi menjilat dan tidak ada memainkan intrik. Presiden
yang menyampaikan (perbaikan kebijakan ekonomi) ke kami dan kami juga telah
menyampaikannya kepada wartawan kemarin (usai pertemuan),” ungkap UBN.

Ultimatum dari Makkah

Membuka komunikasi dengan Menkopolhukam, Wapres, hingga berdialog dengan
Presiden, bagi GNPF-MUI adalah bagian dari langkah-langkah yang ditempuh
sebagai bagian dari perjuangan. Langkah diplomatis ini ditempuh untuk
melengkapi upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya. Habib Rizieq bahkan
menyebut perjuangan melawan kezaliman, kebatilan dan kemunkaran harus
dilakukan secara beragam.

Pada sepuluh hari terakhir Ramadhan atau pertengahan Juni lalu, melalui
pesan suaranya dari Makkah Al Mukarommah, Habib Rizieq bahkan telah
mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus
kriminalisasi ulama habaib dengan dua pilihan, rekonsiliasi atau revolusi.

Dipahami secara bahasa, menurut KBBI, rekonsiliasi adalah perbuatan
memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula; perbuatan menyelesaikan
perbedaan. Sedangkan revolusi, KBBI mengartikan sebagai  perubahan
ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan
kekerasan, perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang.

Ultimatum itu disampaikan Habib Rizieq secara lantang dalam rangkaian
sambutannya pada acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional yang digelar
GNPF MUI di sebuah hotel di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat petang,
16 Juni 2017.

Sebelumnya, Habib Rizieq secara khusus menyampaikan apresiasi kepada pakar
hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra yang juga bertindak sebagai
narasumber dalam acara tersebut.

"Saya juga sampaikan apresiasi pada beliau yang telah memberikan
usulan-usulan dan saran-saran yang luar biasa di antaranya usulan
rekonsiliasi ulama dan umaro. Ini satu usulan yang brilian," ungkap Habib
Rizieq.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) ini mengaku, jauh sebelum digelarnya
Aksi Bela Islam 1, 2, 3 dan seterusnya, pihaknya telah mengajukan
permohonan kepada pemerintah untuk duduk berdialog dan musyawarah terhadap
berbagai persoalan bangsa. Sayangnya, permohonan itu selalu ditolak dan
diabaikan tanpa diketahui penyebabnya.

Meski demikian, kata Habib Rizieq, para habaib dan ulama di GNPF-MUI tidak
pernah bosan terus menerus menyerukan dialog dan musyawarah untuk
mewujudkan rekonsiliasi.

"Karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra maupun kawan-kawan yang
lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang
bisa mengantarkan kepada perdamaian dan menyetop kegaduhan," ungkap Habib.

Habib Rizieq menegaskan, dirinya selaku Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI tetap
ingin mengedepankan dialog dan musyawarah, dan lebih mengutamakan
rekonsiliasi. Tetapi, kata Habib, jika rekonsiliasi itu gagal, rekonsiliasi
itu tetap ditolak pihak seberang sana, sementara para ulama terus
dikriminalisasi, para aktivis terus menerus diberangus kebebasannya,
diberangus hak asasi manusianya dan rakyat jelata terus menerus dipersulit,
dan Islam terus menerus dimarjinalkan, maka tidak ada kata lain yang harus
dilakukan kecuali lawan.

"Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau
revolusi," tegasnya.

Secara khusus, Habib Rizieq menyampaikan terima kasih kepada pakar hukum
Yusril Ihza Mahendra yang telah menyampaikan pendapat dan
pernyataan-pernyataan yang produktif dan sangat memperhatikan aspirasi umat
Islam Indonesia.

"Maka itu saya pernah katakan pada beliau, bahwa ketidakhadiran saya saat
ini di Indonesia, perginya saya ke Tanah Suci bukan bentuk pelarian dari
tanggung jawab hukum. Akan tetapi bentuk perlawanan terhadap kezaliman,
perlawanan terhadap kebatilan dan perlawanan terhadap diselewengkannya
hukum oleh para penegak hukum," tandasnya.

Yusril sendiri dalam diskusi tersebut mengusulkan abolisi untuk
menghentikan kasus kriminalisasi terhadap Habib Rizieq. "Saya ingin
persoalan ini nggak frontal. Selesai. Ada diskusi abolisi, deponering, SP3.
Semua ada plus minusnya," ungkap Yusril.

Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara yang berhak untuk
menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan
(pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002). Hak abolisi diberikan dengan
memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945).

Abolisi dipilih karena dinilai sebagai alternatif terbaik. Jika menggunakan
deponering, kata Yusril, hal itu merupakan kewenangan jaksa. Perkara harus
P19. Jika sudah diberi deponering maka tidak bisa dituntut lagi.

Sementara terkait abolisi, advokat senior ini  bercerita, dirinya pernah
menyusun dan mengetik sendiri abolisi untuk para pengikut GAM. Penghentian
tuntutan perkara dilakukan sebelum sidang. Jika sudah terlanjur sidang
harus dilakukan amnesti.

Abolisi, lanjut Yusril, diputuskan berdasarkan sifat kenegarawanan seorang
presiden. Biasanya setelah abolisi dilakukan rekonsiliasi.

Teknis pemberian abolisi, kata Yuril, sebenarnya sangat sederhana. Presiden
menyampaikan surat kepada DPR, baik ditandatangani sendiri maupun oleh
Mensesneg atas nama presiden yang menjelaskan memberikan abolisi kepada
seseorang dengan alasan dan pertimbangannya.

"Praktis hanya dibahas di Komisi III. Sekali rapat selesai, lalu dibawa ke
paripurna," kata Yusril yang mengaku pada era Gus Dur pernah memberikan
abolisi kepada Budiman Sudjatmiko.

"Bagi saya tidak sulit menghadapi DPR. Kuncinya dua, diplomasi dan
argumentasi. Kalau ada satu dua (anggota) yang nyleneh itu biasa," ungkap
Guru Besar Ilmu Hukum UI ini.

Sayangnya, pemerintah rupanya tidak setuju dengan opsi abolisi ini. “Jangan
abolisi, kayak kita ini konflik berhadap-hadapan, konflik bersenjata
seperti GAM,” begitu kira-kira alasan pemerintah seperti diungkap Munarman.

Hingga kini, kriminalisasi ulama, tokoh dan habib belum juga selesai.
Apalagi setelah oknum yang selama ini terkesan dibela mati-matian oleh
pemerintah, khususnya kepolisian dan kejaksaan, benar-benar kalah dalam
tiga front. Kalah di front media sosial, kalah di Pilkada 2017 dan juga
kalah di pengadilan. Skor antara Bani Kotak-kotak dengan Bani Muslim adalah
3-0. Di sekeliling presiden, konon kabarnya kubu pembela Ahok sangatlah
kuat. Tak heran jika instruksi Jokowi supaya penyelesaian kasus melalui
cara dialog dengan tokoh, ulama dan habaib tak kunjung direalisasikan.

“Mereka itu inginnya *draw* (imbang, red), makanya ulama dan habaib
dikriminalisasi,” pungkas Munarman.

Kirim email ke