Kalau si Habib ini memilih revolusi lalu apa yang mau direvolusikan?
Kayaknya gagah sekali. Jelaskan dongk revolusi apa.


Am
Sat, 5 Aug 2017 11:49:13 +0200 schrieb "Sunny ambon
ilmeseng...@gmail.com [nasional-list]" <nasional-l...@yahoogroups.com>:

> http://www.suara-islam.com/read/kabar/laporan-khusus/23081/Ultimatum-Habib-Rizieq-Rekonsiliasi-atau-Revolusi
> 
> 
> 
> Ultimatum Habib Rizieq: Rekonsiliasi atau Revolusi?
> 
> 26 Juli 10:01 | Dilihat : 1462
> 
> [image: Ultimatum Habib Rizieq: Rekonsiliasi atau Revolusi?] Imam
> Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab.
> 
> *Kriminalisasi terhadap ulama, habib, aktivis dan tokoh belum juga
> disudahi. Dari Arab Saudi, melalui pesan suara Habib Rizieq
> memberikan dua opsi, rekonsiliasi atau revolusi?.*
> 
> Satu Syawal 1438 Hijriyah, bertepatan dengan 25 Juni 201, kumandang
> takbir bergema di mana-mana, seantero negeri bahkan mayoritas dunia.
> Umat Islam meraih kemenangan setelah selama sebulan berpuasa. Mereka
> kembali fitrah, seperti bayi yang baru lahir, dan berharap dapat
> mendapat gelar takwa sebagai tujuan dari ibadah puasa Ramadhan yang
> difirmankan Allah Swt dalam Surat Al Baqarah 183.
> 
> Di tengah suasana lebaran dan silaturahim di antara sanak keluarga,
> jelang Ashar, tersiar kabar para tokoh Gerakan Nasional Pengawal
> Fatwa (GNPF-MUI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara,
> Jakarta. Silaturahim itu dikemas dalam nuansa halal bi halal alias
> open house dalam bahasa Istana.
> 
> Sontak, pro kontra segera bermunculan. GNPF dituding telah “masuk
> angin.” Apalagi setelah itu ada oknum-oknum yang menghembuskan fitnah
> adanya “ghanimah” yang dibagi-bagi. Di lain pihak, pembahasan tentang
> etika ulama mendatangi penguasa pun menjadi sangat ramai. Di media
> sosial semacam *Facebook *dan *WhatsApp Group*, suasana Idul Fitri
> menjadi kian gaduh
> 
> “Kunjungan ke Istana ternyata sangat mengganggu lebaran. Pagi
> maaf-maafan, sore ledek-ledekan. Lebaran tersingkat,” status seorang
> aktivis di dinding Facebooknya saat itu menanggapi ramainya komentar
> yang menyebut sebagian tokoh GNPF telah “masuk angin”.
> 
> Pertemuan dengan Jokowi, kata Bendahara GNPF-MUI HM Luthfie Hakim,
> tidaklah ujug-ujug begitu saja. Juga tidak sesingkat, seperti yang
> pernah disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada
> wartawan.
> 
> “Pertemuan tertutup dengan Jokowi yang didampingi Menkopolhukam
> Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim ini merupakan
> kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF-MUI dengan Pemerintah
> yang diwakili Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla dalam
> seminggu ini,” ungkap Luthfie, anggota Tim Tujuh yang mengikuti
> pertemuan dengan Jokowi di Istana.
> 
> Selain Luthfie, anggota Tim Tujuh GNPF-MUI yang menemui Jokowi di
> Istana adalah Bachtiar Nasir, M. Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera, Yusuf
> Marta, Habib Muchsin bin Zaid Al-Attas, dan Deni.
> 
> Ungkapan Luthfie ini dibenarkan oleh Sekretaris Umum Front Pembela
> Islam (FPI) Munarman, yang juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan
> dengan Wiranto dan juga Wapres JK sebelumnya. “Iya sudah ada
> pertemuan lebih dulu dengan Wiranto, buka bersama. Pertemuan dengan
> JK juga,” kata Munarman.
> 
> Lika-liku membangun komunikasi dengan pihak Istana ini juga
> diceritakan secara detail oleh Ketua Umum Persaudaraan Muslimin
> Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam.
> 
> Menurut Usamah, upaya membangun komunikasi dengan Jokowi, ia lakukan
> setelah Parmusi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
> (PTUN) yang menuntut Presiden agar memberhentikan Gubernur DKI
> Jakarta saat itu, Ahok. Parmusi sendiri telah mengajukan gugatan pada
> 20 Februari 2017 lalu dengan nomor registrasi 41/G/2017/PTUN-JKT.
> Karena itu Parmusi merasa perlu untuk menjelaskan kepada Jokowi
> terkait hal itu.
> 
> “Saya mengirimkan surat ke Presiden untuk bertemu. Sebenarnya ini
> pintu masuk untuk membicarakan kasus kriminalisasi ulama, khususnya Al
> Khaththath,” ungkap Usamah. “Kepentingan saya satu, bagaimana Al
> Khaththath itu bebas.”
> 
> Dan benar saja, politisi yang pernah menjadi ketua rombongan umroh
> Jokowi menjelang Pilpres 2014 lalu akhirnya diterima Jokowi di ruang
> kerjanya. Foto-foto pertemuan itu pun secara khusus ditunjukkan
> kepada *Suara Islam*. “Hanya saya *kan *waktu itu *nggak *mau
> ngomong-ngomong keluar,” akunya.
> 
> Usamah bercerita, tentang kasus kriminalisasi ulama yang ia sampaikan,
> Jokowi malah mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan, ketika
> disebut nama Al Khaththath-pun, mantan Wali Kota Solo itu tidak tahu
> dan tidak mengenal. Namun setelah dijelaskan tentang peristiwa yang
> terjadi, Jokowi lalu memerintahkan kepada Mensesneg Pratikno supaya
> mengecek kepada Kapolri.
> 
> Jika dalam pernyataan resmi sebelumnya Jokowi mengistruksikan supaya
> persoalan-persoalan yang menyeret sejumlah tokoh dan ulama
> diselesaikan secara hukum, pada pertemuan tersebut Jokowi membuka
> upaya dialog. Jokowi secara khusus memerintahkan Menkopolhukam
> Wiranto untuk membuka ruang dialog dengan para tokoh dan ulama,
> terutama yang berada di barisan GNPF. Inilah alasan kenapa pada bulan
> Ramadhan, Wiranto bertemu dengan sejumlah tokoh GNPF di sebuah rumah
> makan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada momen buka puasa bersama.
> 
> “Lalu disepakati ada pertemuan, tetapi saya usulkan di tempat yang
> netral. Presiden setuju. Tetapi Mensesneg mengusulkan tetap di Istana
> tanpa diketahui wartawan,” kata Usamah.
> 
> Sayangnya, kata Usamah, rencana pertemuan di tempat netral tersebut
> belum disepakati, tiba-tiba pada saat Idul Fitri ia mendengar kabar
> telah ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Tim Tujuh GNPF.
> “Kalau begini, Jokowi yang menang,” kata dia.
> 
> Menjawab berbagai kontroversi di tengah umat Islam, GNPF akhirnya
> menggelar koferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa,
> 27 Juni 2017. Dalam kesempatan tersebut, Ketua GNPF-MUI, Bachtiar
> Nasir kembali menegaskan jika pertemuan dengan Jokowi masih bersifat
> makro dan tidak membahas satu per satu kasus yang ditimpakan kepada
> ulama dan aktifis. Isu adanya ghanimah pun ia tepis.
> 
> “Pada pertemuan dengan presiden kemarin kami membahas yang sifatnya
> makro, kita tidak membicarakan dan membahas mengenai kasus kasus yang
> menimpa ulama, aktifis dan ormas Islam, akan tetapi kita tetap
> konsisten mengawal semua kasus kasus yang menimpa ulama, aktifis dan
> ormas Islam,” ungkap UBN, sapaan akrabnya.
> 
> Selain itu, UBN juga menanggapi terkait kabar yang menyebut bahwa
> pihaknya memuji keberpihakan Presiden Jokowi pada ekonomi umat. Ia
> mengatakan, bahwa Presiden telah memiliki program kerja sendiri
> termasuk program ekonomi umat, menurutnya, Presiden mengaku akan
> memperbaiki kebijakan-kebijakan ekonominya, Untuk itu, UBN
> beranggapan hal tersebut bukanlah domain GNPF-MUI.
> 
> “Jadi itu semua bukan domain kami, itu hak presiden. Jadi tidak ada
> itu pujian pujian apalagi menjilat dan tidak ada memainkan intrik.
> Presiden yang menyampaikan (perbaikan kebijakan ekonomi) ke kami dan
> kami juga telah menyampaikannya kepada wartawan kemarin (usai
> pertemuan),” ungkap UBN.
> 
> Ultimatum dari Makkah
> 
> Membuka komunikasi dengan Menkopolhukam, Wapres, hingga berdialog
> dengan Presiden, bagi GNPF-MUI adalah bagian dari langkah-langkah
> yang ditempuh sebagai bagian dari perjuangan. Langkah diplomatis ini
> ditempuh untuk melengkapi upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya.
> Habib Rizieq bahkan menyebut perjuangan melawan kezaliman, kebatilan
> dan kemunkaran harus dilakukan secara beragam.
> 
> Pada sepuluh hari terakhir Ramadhan atau pertengahan Juni lalu,
> melalui pesan suaranya dari Makkah Al Mukarommah, Habib Rizieq bahkan
> telah mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan
> kasus kriminalisasi ulama habaib dengan dua pilihan, rekonsiliasi
> atau revolusi.
> 
> Dipahami secara bahasa, menurut KBBI, rekonsiliasi adalah perbuatan
> memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula; perbuatan
> menyelesaikan perbedaan. Sedangkan revolusi, KBBI mengartikan
> sebagai  perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial)
> yang dilakukan dengan kekerasan, perubahan yang cukup mendasar dalam
> suatu bidang.
> 
> Ultimatum itu disampaikan Habib Rizieq secara lantang dalam rangkaian
> sambutannya pada acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional yang
> digelar GNPF MUI di sebuah hotel di kawasan Matraman, Jakarta Timur,
> Jumat petang, 16 Juni 2017.
> 
> Sebelumnya, Habib Rizieq secara khusus menyampaikan apresiasi kepada
> pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra yang juga
> bertindak sebagai narasumber dalam acara tersebut.
> 
> "Saya juga sampaikan apresiasi pada beliau yang telah memberikan
> usulan-usulan dan saran-saran yang luar biasa di antaranya usulan
> rekonsiliasi ulama dan umaro. Ini satu usulan yang brilian," ungkap
> Habib Rizieq.
> 
> Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) ini mengaku, jauh sebelum
> digelarnya Aksi Bela Islam 1, 2, 3 dan seterusnya, pihaknya telah
> mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk duduk berdialog dan
> musyawarah terhadap berbagai persoalan bangsa. Sayangnya, permohonan
> itu selalu ditolak dan diabaikan tanpa diketahui penyebabnya.
> 
> Meski demikian, kata Habib Rizieq, para habaib dan ulama di GNPF-MUI
> tidak pernah bosan terus menerus menyerukan dialog dan musyawarah
> untuk mewujudkan rekonsiliasi.
> 
> "Karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra maupun kawan-kawan yang
> lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi
> yang bisa mengantarkan kepada perdamaian dan menyetop kegaduhan,"
> ungkap Habib.
> 
> Habib Rizieq menegaskan, dirinya selaku Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI
> tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah, dan lebih
> mengutamakan rekonsiliasi. Tetapi, kata Habib, jika rekonsiliasi itu
> gagal, rekonsiliasi itu tetap ditolak pihak seberang sana, sementara
> para ulama terus dikriminalisasi, para aktivis terus menerus
> diberangus kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya dan rakyat
> jelata terus menerus dipersulit, dan Islam terus menerus
> dimarjinalkan, maka tidak ada kata lain yang harus dilakukan kecuali
> lawan.
> 
> "Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau
> revolusi," tegasnya.
> 
> Secara khusus, Habib Rizieq menyampaikan terima kasih kepada pakar
> hukum Yusril Ihza Mahendra yang telah menyampaikan pendapat dan
> pernyataan-pernyataan yang produktif dan sangat memperhatikan
> aspirasi umat Islam Indonesia.
> 
> "Maka itu saya pernah katakan pada beliau, bahwa ketidakhadiran saya
> saat ini di Indonesia, perginya saya ke Tanah Suci bukan bentuk
> pelarian dari tanggung jawab hukum. Akan tetapi bentuk perlawanan
> terhadap kezaliman, perlawanan terhadap kebatilan dan perlawanan
> terhadap diselewengkannya hukum oleh para penegak hukum," tandasnya.
> 
> Yusril sendiri dalam diskusi tersebut mengusulkan abolisi untuk
> menghentikan kasus kriminalisasi terhadap Habib Rizieq. "Saya ingin
> persoalan ini nggak frontal. Selesai. Ada diskusi abolisi,
> deponering, SP3. Semua ada plus minusnya," ungkap Yusril.
> 
> Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara yang berhak untuk
> menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah
> dijalankan (pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002). Hak abolisi
> diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2)
> UUD 1945).
> 
> Abolisi dipilih karena dinilai sebagai alternatif terbaik. Jika
> menggunakan deponering, kata Yusril, hal itu merupakan kewenangan
> jaksa. Perkara harus P19. Jika sudah diberi deponering maka tidak
> bisa dituntut lagi.
> 
> Sementara terkait abolisi, advokat senior ini  bercerita, dirinya
> pernah menyusun dan mengetik sendiri abolisi untuk para pengikut GAM.
> Penghentian tuntutan perkara dilakukan sebelum sidang. Jika sudah
> terlanjur sidang harus dilakukan amnesti.
> 
> Abolisi, lanjut Yusril, diputuskan berdasarkan sifat kenegarawanan
> seorang presiden. Biasanya setelah abolisi dilakukan rekonsiliasi.
> 
> Teknis pemberian abolisi, kata Yuril, sebenarnya sangat sederhana.
> Presiden menyampaikan surat kepada DPR, baik ditandatangani sendiri
> maupun oleh Mensesneg atas nama presiden yang menjelaskan memberikan
> abolisi kepada seseorang dengan alasan dan pertimbangannya.
> 
> "Praktis hanya dibahas di Komisi III. Sekali rapat selesai, lalu
> dibawa ke paripurna," kata Yusril yang mengaku pada era Gus Dur
> pernah memberikan abolisi kepada Budiman Sudjatmiko.
> 
> "Bagi saya tidak sulit menghadapi DPR. Kuncinya dua, diplomasi dan
> argumentasi. Kalau ada satu dua (anggota) yang nyleneh itu biasa,"
> ungkap Guru Besar Ilmu Hukum UI ini.
> 
> Sayangnya, pemerintah rupanya tidak setuju dengan opsi abolisi ini.
> “Jangan abolisi, kayak kita ini konflik berhadap-hadapan, konflik
> bersenjata seperti GAM,” begitu kira-kira alasan pemerintah seperti
> diungkap Munarman.
> 
> Hingga kini, kriminalisasi ulama, tokoh dan habib belum juga selesai.
> Apalagi setelah oknum yang selama ini terkesan dibela mati-matian oleh
> pemerintah, khususnya kepolisian dan kejaksaan, benar-benar kalah
> dalam tiga front. Kalah di front media sosial, kalah di Pilkada 2017
> dan juga kalah di pengadilan. Skor antara Bani Kotak-kotak dengan
> Bani Muslim adalah 3-0. Di sekeliling presiden, konon kabarnya kubu
> pembela Ahok sangatlah kuat. Tak heran jika instruksi Jokowi supaya
> penyelesaian kasus melalui cara dialog dengan tokoh, ulama dan habaib
> tak kunjung direalisasikan.
> 
> “Mereka itu inginnya *draw* (imbang, red), makanya ulama dan habaib
> dikriminalisasi,” pungkas Munarman.

Kirim email ke