Revolusinya Wahabi . Lalu yang jadi Lawrence of Arabianya siapa ?

2017-08-07 12:02 GMT+02:00 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> Bukankah TUJUAN Habib Rizieq itu jelas menggantikan RI menjadi NEGARA
> Syariat Islam, ... jadi REVOLUSI yang hendak dilancarkan yaa rebut kekuasan
> Jokowi yang sedang berkuasa sekarang ini!
>
>
> *From:* 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]
> *Sent:* Monday, August 7, 2017 4:00 PM
> *To:* Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [nasional-list]
> *Cc:* GELORA_In
> *Subject:* [GELORA45] Re: [nasional-list] Rekonsiliasi atau Revolusi?
>
>
>
> Kalau si Habib ini memilih revolusi lalu apa yang mau direvolusikan?
> Kayaknya gagah sekali. Jelaskan dongk revolusi apa.
>
> Am
> Sat, 5 Aug 2017 11:49:13 +0200 schrieb "Sunny ambon
> ilmeseng...@gmail.com [nasional-list]" <nasional-l...@yahoogroups.com>:
>
> > http://www.suara-islam.com/read/kabar/laporan-khusus/
> 23081/Ultimatum-Habib-Rizieq-Rekonsiliasi-atau-Revolusi
> >
> >
> >
> > Ultimatum Habib Rizieq: Rekonsiliasi atau Revolusi?
> >
> > 26 Juli 10:01 | Dilihat : 1462
> >
> > [image: Ultimatum Habib Rizieq: Rekonsiliasi atau Revolusi?] Imam
> > Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab.
> >
> > *Kriminalisasi terhadap ulama, habib, aktivis dan tokoh belum juga
> > disudahi. Dari Arab Saudi, melalui pesan suara Habib Rizieq
> > memberikan dua opsi, rekonsiliasi atau revolusi?.*
> >
> > Satu Syawal 1438 Hijriyah, bertepatan dengan 25 Juni 201, kumandang
> > takbir bergema di mana-mana, seantero negeri bahkan mayoritas dunia.
> > Umat Islam meraih kemenangan setelah selama sebulan berpuasa. Mereka
> > kembali fitrah, seperti bayi yang baru lahir, dan berharap dapat
> > mendapat gelar takwa sebagai tujuan dari ibadah puasa Ramadhan yang
> > difirmankan Allah Swt dalam Surat Al Baqarah 183.
> >
> > Di tengah suasana lebaran dan silaturahim di antara sanak keluarga,
> > jelang Ashar, tersiar kabar para tokoh Gerakan Nasional Pengawal
> > Fatwa (GNPF-MUI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara,
> > Jakarta. Silaturahim itu dikemas dalam nuansa halal bi halal alias
> > open house dalam bahasa Istana.
> >
> > Sontak, pro kontra segera bermunculan. GNPF dituding telah “masuk
> > angin.” Apalagi setelah itu ada oknum-oknum yang menghembuskan fitnah
> > adanya “ghanimah” yang dibagi-bagi. Di lain pihak, pembahasan tentang
> > etika ulama mendatangi penguasa pun menjadi sangat ramai. Di media
> > sosial semacam *Facebook *dan *WhatsApp Group*, suasana Idul Fitri
> > menjadi kian gaduh
> >
> > “Kunjungan ke Istana ternyata sangat mengganggu lebaran. Pagi
> > maaf-maafan, sore ledek-ledekan. Lebaran tersingkat,” status seorang
> > aktivis di dinding Facebooknya saat itu menanggapi ramainya komentar
> > yang menyebut sebagian tokoh GNPF telah “masuk angin”.
> >
> > Pertemuan dengan Jokowi, kata Bendahara GNPF-MUI HM Luthfie Hakim,
> > tidaklah ujug-ujug begitu saja. Juga tidak sesingkat, seperti yang
> > pernah disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada
> > wartawan.
> >
> > “Pertemuan tertutup dengan Jokowi yang didampingi Menkopolhukam
> > Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim ini merupakan
> > kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF-MUI dengan Pemerintah
> > yang diwakili Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla dalam
> > seminggu ini,” ungkap Luthfie, anggota Tim Tujuh yang mengikuti
> > pertemuan dengan Jokowi di Istana.
> >
> > Selain Luthfie, anggota Tim Tujuh GNPF-MUI yang menemui Jokowi di
> > Istana adalah Bachtiar Nasir, M. Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera, Yusuf
> > Marta, Habib Muchsin bin Zaid Al-Attas, dan Deni.
> >
> > Ungkapan Luthfie ini dibenarkan oleh Sekretaris Umum Front Pembela
> > Islam (FPI) Munarman, yang juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan
> > dengan Wiranto dan juga Wapres JK sebelumnya. “Iya sudah ada
> > pertemuan lebih dulu dengan Wiranto, buka bersama. Pertemuan dengan
> > JK juga,” kata Munarman.
> >
> > Lika-liku membangun komunikasi dengan pihak Istana ini juga
> > diceritakan secara detail oleh Ketua Umum Persaudaraan Muslimin
> > Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam.
> >
> > Menurut Usamah, upaya membangun komunikasi dengan Jokowi, ia lakukan
> > setelah Parmusi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
> > (PTUN) yang menuntut Presiden agar memberhentikan Gubernur DKI
> > Jakarta saat itu, Ahok. Parmusi sendiri telah mengajukan gugatan pada
> > 20 Februari 2017 lalu dengan nomor registrasi 41/G/2017/PTUN-JKT.
> > Karena itu Parmusi merasa perlu untuk menjelaskan kepada Jokowi
> > terkait hal itu.
> >
> > “Saya mengirimkan surat ke Presiden untuk bertemu. Sebenarnya ini
> > pintu masuk untuk membicarakan kasus kriminalisasi ulama, khususnya Al
> > Khaththath,” ungkap Usamah. “Kepentingan saya satu, bagaimana Al
> > Khaththath itu bebas.”
> >
> > Dan benar saja, politisi yang pernah menjadi ketua rombongan umroh
> > Jokowi menjelang Pilpres 2014 lalu akhirnya diterima Jokowi di ruang
> > kerjanya. Foto-foto pertemuan itu pun secara khusus ditunjukkan
> > kepada *Suara Islam*. “Hanya saya *kan *waktu itu *nggak *mau
> > ngomong-ngomong keluar,” akunya.
> >
> > Usamah bercerita, tentang kasus kriminalisasi ulama yang ia sampaikan,
> > Jokowi malah mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan, ketika
> > disebut nama Al Khaththath-pun, mantan Wali Kota Solo itu tidak tahu
> > dan tidak mengenal. Namun setelah dijelaskan tentang peristiwa yang
> > terjadi, Jokowi lalu memerintahkan kepada Mensesneg Pratikno supaya
> > mengecek kepada Kapolri.
> >
> > Jika dalam pernyataan resmi sebelumnya Jokowi mengistruksikan supaya
> > persoalan-persoalan yang menyeret sejumlah tokoh dan ulama
> > diselesaikan secara hukum, pada pertemuan tersebut Jokowi membuka
> > upaya dialog. Jokowi secara khusus memerintahkan Menkopolhukam
> > Wiranto untuk membuka ruang dialog dengan para tokoh dan ulama,
> > terutama yang berada di barisan GNPF. Inilah alasan kenapa pada bulan
> > Ramadhan, Wiranto bertemu dengan sejumlah tokoh GNPF di sebuah rumah
> > makan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada momen buka puasa bersama.
> >
> > “Lalu disepakati ada pertemuan, tetapi saya usulkan di tempat yang
> > netral. Presiden setuju. Tetapi Mensesneg mengusulkan tetap di Istana
> > tanpa diketahui wartawan,” kata Usamah.
> >
> > Sayangnya, kata Usamah, rencana pertemuan di tempat netral tersebut
> > belum disepakati, tiba-tiba pada saat Idul Fitri ia mendengar kabar
> > telah ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Tim Tujuh GNPF.
> > “Kalau begini, Jokowi yang menang,” kata dia.
> >
> > Menjawab berbagai kontroversi di tengah umat Islam, GNPF akhirnya
> > menggelar koferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa,
> > 27 Juni 2017. Dalam kesempatan tersebut, Ketua GNPF-MUI, Bachtiar
> > Nasir kembali menegaskan jika pertemuan dengan Jokowi masih bersifat
> > makro dan tidak membahas satu per satu kasus yang ditimpakan kepada
> > ulama dan aktifis. Isu adanya ghanimah pun ia tepis.
> >
> > “Pada pertemuan dengan presiden kemarin kami membahas yang sifatnya
> > makro, kita tidak membicarakan dan membahas mengenai kasus kasus yang
> > menimpa ulama, aktifis dan ormas Islam, akan tetapi kita tetap
> > konsisten mengawal semua kasus kasus yang menimpa ulama, aktifis dan
> > ormas Islam,” ungkap UBN, sapaan akrabnya.
> >
> > Selain itu, UBN juga menanggapi terkait kabar yang menyebut bahwa
> > pihaknya memuji keberpihakan Presiden Jokowi pada ekonomi umat. Ia
> > mengatakan, bahwa Presiden telah memiliki program kerja sendiri
> > termasuk program ekonomi umat, menurutnya, Presiden mengaku akan
> > memperbaiki kebijakan-kebijakan ekonominya, Untuk itu, UBN
> > beranggapan hal tersebut bukanlah domain GNPF-MUI.
> >
> > “Jadi itu semua bukan domain kami, itu hak presiden. Jadi tidak ada
> > itu pujian pujian apalagi menjilat dan tidak ada memainkan intrik.
> > Presiden yang menyampaikan (perbaikan kebijakan ekonomi) ke kami dan
> > kami juga telah menyampaikannya kepada wartawan kemarin (usai
> > pertemuan),” ungkap UBN.
> >
> > Ultimatum dari Makkah
> >
> > Membuka komunikasi dengan Menkopolhukam, Wapres, hingga berdialog
> > dengan Presiden, bagi GNPF-MUI adalah bagian dari langkah-langkah
> > yang ditempuh sebagai bagian dari perjuangan. Langkah diplomatis ini
> > ditempuh untuk melengkapi upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya.
> > Habib Rizieq bahkan menyebut perjuangan melawan kezaliman, kebatilan
> > dan kemunkaran harus dilakukan secara beragam.
> >
> > Pada sepuluh hari terakhir Ramadhan atau pertengahan Juni lalu,
> > melalui pesan suaranya dari Makkah Al Mukarommah, Habib Rizieq bahkan
> > telah mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan
> > kasus kriminalisasi ulama habaib dengan dua pilihan, rekonsiliasi
> > atau revolusi.
> >
> > Dipahami secara bahasa, menurut KBBI, rekonsiliasi adalah perbuatan
> > memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula; perbuatan
> > menyelesaikan perbedaan. Sedangkan revolusi, KBBI mengartikan
> > sebagai perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial)
> > yang dilakukan dengan kekerasan, perubahan yang cukup mendasar dalam
> > suatu bidang.
> >
> > Ultimatum itu disampaikan Habib Rizieq secara lantang dalam rangkaian
> > sambutannya pada acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional yang
> > digelar GNPF MUI di sebuah hotel di kawasan Matraman, Jakarta Timur,
> > Jumat petang, 16 Juni 2017.
> >
> > Sebelumnya, Habib Rizieq secara khusus menyampaikan apresiasi kepada
> > pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra yang juga
> > bertindak sebagai narasumber dalam acara tersebut.
> >
> > "Saya juga sampaikan apresiasi pada beliau yang telah memberikan
> > usulan-usulan dan saran-saran yang luar biasa di antaranya usulan
> > rekonsiliasi ulama dan umaro. Ini satu usulan yang brilian," ungkap
> > Habib Rizieq.
> >
> > Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) ini mengaku, jauh sebelum
> > digelarnya Aksi Bela Islam 1, 2, 3 dan seterusnya, pihaknya telah
> > mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk duduk berdialog dan
> > musyawarah terhadap berbagai persoalan bangsa. Sayangnya, permohonan
> > itu selalu ditolak dan diabaikan tanpa diketahui penyebabnya.
> >
> > Meski demikian, kata Habib Rizieq, para habaib dan ulama di GNPF-MUI
> > tidak pernah bosan terus menerus menyerukan dialog dan musyawarah
> > untuk mewujudkan rekonsiliasi.
> >
> > "Karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra maupun kawan-kawan yang
> > lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi
> > yang bisa mengantarkan kepada perdamaian dan menyetop kegaduhan,"
> > ungkap Habib.
> >
> > Habib Rizieq menegaskan, dirinya selaku Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI
> > tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah, dan lebih
> > mengutamakan rekonsiliasi. Tetapi, kata Habib, jika rekonsiliasi itu
> > gagal, rekonsiliasi itu tetap ditolak pihak seberang sana, sementara
> > para ulama terus dikriminalisasi, para aktivis terus menerus
> > diberangus kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya dan rakyat
> > jelata terus menerus dipersulit, dan Islam terus menerus
> > dimarjinalkan, maka tidak ada kata lain yang harus dilakukan kecuali
> > lawan.
> >
> > "Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau
> > revolusi," tegasnya.
> >
> > Secara khusus, Habib Rizieq menyampaikan terima kasih kepada pakar
> > hukum Yusril Ihza Mahendra yang telah menyampaikan pendapat dan
> > pernyataan-pernyataan yang produktif dan sangat memperhatikan
> > aspirasi umat Islam Indonesia.
> >
> > "Maka itu saya pernah katakan pada beliau, bahwa ketidakhadiran saya
> > saat ini di Indonesia, perginya saya ke Tanah Suci bukan bentuk
> > pelarian dari tanggung jawab hukum. Akan tetapi bentuk perlawanan
> > terhadap kezaliman, perlawanan terhadap kebatilan dan perlawanan
> > terhadap diselewengkannya hukum oleh para penegak hukum," tandasnya.
> >
> > Yusril sendiri dalam diskusi tersebut mengusulkan abolisi untuk
> > menghentikan kasus kriminalisasi terhadap Habib Rizieq. "Saya ingin
> > persoalan ini nggak frontal. Selesai. Ada diskusi abolisi,
> > deponering, SP3. Semua ada plus minusnya," ungkap Yusril.
> >
> > Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara yang berhak untuk
> > menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah
> > dijalankan (pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002). Hak abolisi
> > diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2)
> > UUD 1945).
> >
> > Abolisi dipilih karena dinilai sebagai alternatif terbaik. Jika
> > menggunakan deponering, kata Yusril, hal itu merupakan kewenangan
> > jaksa. Perkara harus P19. Jika sudah diberi deponering maka tidak
> > bisa dituntut lagi.
> >
> > Sementara terkait abolisi, advokat senior ini bercerita, dirinya
> > pernah menyusun dan mengetik sendiri abolisi untuk para pengikut GAM.
> > Penghentian tuntutan perkara dilakukan sebelum sidang. Jika sudah
> > terlanjur sidang harus dilakukan amnesti.
> >
> > Abolisi, lanjut Yusril, diputuskan berdasarkan sifat kenegarawanan
> > seorang presiden. Biasanya setelah abolisi dilakukan rekonsiliasi.
> >
> > Teknis pemberian abolisi, kata Yuril, sebenarnya sangat sederhana.
> > Presiden menyampaikan surat kepada DPR, baik ditandatangani sendiri
> > maupun oleh Mensesneg atas nama presiden yang menjelaskan memberikan
> > abolisi kepada seseorang dengan alasan dan pertimbangannya.
> >
> > "Praktis hanya dibahas di Komisi III. Sekali rapat selesai, lalu
> > dibawa ke paripurna," kata Yusril yang mengaku pada era Gus Dur
> > pernah memberikan abolisi kepada Budiman Sudjatmiko.
> >
> > "Bagi saya tidak sulit menghadapi DPR. Kuncinya dua, diplomasi dan
> > argumentasi. Kalau ada satu dua (anggota) yang nyleneh itu biasa,"
> > ungkap Guru Besar Ilmu Hukum UI ini.
> >
> > Sayangnya, pemerintah rupanya tidak setuju dengan opsi abolisi ini.
> > “Jangan abolisi, kayak kita ini konflik berhadap-hadapan, konflik
> > bersenjata seperti GAM,” begitu kira-kira alasan pemerintah seperti
> > diungkap Munarman.
> >
> > Hingga kini, kriminalisasi ulama, tokoh dan habib belum juga selesai.
> > Apalagi setelah oknum yang selama ini terkesan dibela mati-matian oleh
> > pemerintah, khususnya kepolisian dan kejaksaan, benar-benar kalah
> > dalam tiga front. Kalah di front media sosial, kalah di Pilkada 2017
> > dan juga kalah di pengadilan. Skor antara Bani Kotak-kotak dengan
> > Bani Muslim adalah 3-0. Di sekeliling presiden, konon kabarnya kubu
> > pembela Ahok sangatlah kuat. Tak heran jika instruksi Jokowi supaya
> > penyelesaian kasus melalui cara dialog dengan tokoh, ulama dan habaib
> > tak kunjung direalisasikan.
> >
> > “Mereka itu inginnya *draw* (imbang, red), makanya ulama dan habaib
> > dikriminalisasi,” pungkas Munarman.
>
> 
>

Kirim email ke