Calon independen untuk pilpres memang belum/tidak ada 
ketentuan hukumnya. Sedangkan untuk pilgub saja Ahoktoh akhirnya meninggalkan 
Teman Ahok demi bertekuk-lutut 
pada PDIP. Ini bukti bahwa parpol memegang kekuasaan 
mutlak.
Presiden Indonesia, siapapun orangnya, harusnya membawa 
demokrasi di Indonesia kepada bentuk Kedaulatan Rakyat. 
Sejak reformasi sampai sekarang, jelas kelihatan demokrasi 
di Indonesia masih berupa kedaulatan parpol alias kelompokparasit penghisap 
kekayaan negara.
--- jonathangoeij@... wrote:
  
   Threshold ini memang ngaco, seharusnya tanpa threshold dan setiap partai 
bisa mengajukan calon bahkan tanpa partaipun (independent) bisa mencalonkan 
diri. Cuman apakah berani?
--- ajegilelu@... wrote :
Tidak ada gunanya berpura-pura. Rakyat tahu kok 
Jokowi (presiden) dan anggota DPR pendukung 
ambang batas kepresidenan ini berasal dari partai 
yang sama.
Berhentilah menyangka pemerintah & DPR adalah 
lembaga terpisah. Karena sepanjang reformasi ini toh 
Rakyat melihat kedua lembaga itu selalu diisi orang-orang 
dari partai berkuasa.
Sudah saatnya untuk jujur kepada diri sendiri. Ganti 
singkatan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi DPP 
(Dewan Perwakilan Partai). 

Atau sekalian, DPKUP (Dewan Perwakilan Ketua Umum 
Partai).

-
Ribut Presidential Threshold, Jokowi: Itu ProdukDemokrasi di DPR Jum’at, 28 
Juli 2017 | 18:49 WIB TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut 
menimpali pernyataan Ketua Umum PartaiGerindra ihwal ambang batas pencalonan 
presiden (presidential threshold) di UUPemilu untuk Pilpres 2019 yang disebut 
lelucon politik. 

Kepala negara mengatakan ambang batas pencalonan presiden merupakan hasil 
dariproses demokrasi. "Ini produk demokrasi yang ada di DPR. Ini produknyaDPR, 
bukan pemerintah," kata Presiden Jokowi di Bekasi, Jumat, 28 Juli2017. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan kalau presidential threshold 
yangsudah disepakati jangan hanya dilihat benar atau salahnya saja. 

Lebih dari itu, menurut dia, rakyat harus melihat kalau pembentukan UU 
Pemilu2017 telah melewati proses demokrasi di parlemen. Bila ada pihak yang 
tidakterima dengan ketentuan tersebut, kata Jokowi, maka bisa ditempuh uji 
materi keMahkamah Konstitusi. 

"Kalau masih ada yang tidak setuju, bisa ke MK. Inilah negara demokrasidan 
negara hukum," ucap dia. Dalam UU Pemilu 2017 yang telah disahkan DPRRI ada 
lima hal yang menjadi sorotan. 

Yang paling banyak menimbulkan polemik ialah penetapan presidential 
threshold20-25 persen. Mereka yang menolak beralasan pembatasan presidential 
thresholdtidak bisa dilakukan karena Pemilu Legislatif dan Presiden 
dilaksanakanserentak.  Namun Jokowi mempunyaipandangan lain dengan memberikan 
sebuah contoh. Bila ambang batas pencalonanpresiden berlaku nol persen lantas 
ada satu partai yang mengusung lalu ternyatasukses mendapatkan kursi presiden, 
ia memprediksi partai itu akan kesulitan diparlemen. 

"Coba bayangkan nanti di DPR. Kami dulu yang 38 persen (koalisi partai)saja 
kan, waduh," ucap Jokowi. 

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan partai-partai yang menolak 
presidentialthreshold saat ini tapi tidak mempermasalahkan saat 2009 atau 2014 
lalu."Ingat. Dulu meminta dan mengikuti kok sekarang jadi berbeda," katadia. 

Seperti diketahui, pada Pemilu 2009 dan 2014 ambang batas pencalonan 
presidendipatok 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritikpengesahan 
Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan presidential thresholdsebesar 20 persen. 
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menggelar pertemuandengan mantan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY di Cikeas,Bogor. 

"Presidential threshold adalah sesuatu lelucon politik yang menipu 
rakyatIndonesia," kata Prabowo saat konferensi pers bersama SBY di 
Cikeassemalam dalam UU Pemilu untuk Pilpres 2019. "Saya tidak mau 
terlibatdemikian."

ADITYA BUDIMAN |AVIT HIDAYAT

Kirim email ke