Diktator dan diktatur itu tidak sama loh baik arti maupun wujudnya. Ini
perlu mendapat perhatian dalam berdiskusi supaya tidak kacau-balau
pengertiannya.




Am Thu, 10 Aug 2017 14:49:41 +0800
schrieb "'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]"
<GELORA45@yahoogroups.com>:

> Pengamat: Regim Jokowi Tidak Diktator
> Kamis, 10 Agustus 2017 | 7:47
> 
> http://sp.beritasatu.com/home/pengamat-regim-jokowi-tidak-diktator/119966
> 
> Presiden Jokowi [tribunnews] 
> 
> 
> 
> Berita Terkait
> 
> §  Cabut Gigi, Jokowi Pilih yang Dekat dan Murah
> 
> §  Presiden Jokowi Hadiri Festival Tenun Ikat Sumba
> 
> §  Presiden Jokowi Undang Trump ke Indonesia
> 
> §  Ini Kegiatan Presiden Jokowi di Hari Ulangtahun ke-56
> 
> §  Presiden Jokowi: Jangan Terjebak Saling Menghujat
> 
> 
> 
> [JAKARTA] Setara Institutu tidak melihat pemerintahan Jokowi sebagai
> regim diktator. Saat ini, berbagai rambu dan prosedur demokrasi masih
> berjalan normal.
> 
> "Secara umum kebebasan sipil dan politik masih bisa dinikmati.
> Sejumlah UU juga memberikan jaminan kebebasan. Sementara seluruh
> mekanisme kontrol atas tindakan pemerintah juga workable. Jadi
> indikator-indikator diktatorisme tidak terpenuhi," kata Ketua Setara
> Institute Hendardi di Jakarta, Rabu (9/8).
> 
> Ia melihat anggapan Jokowi sebagai diktator merupakan judgement
> politik kelompok yang tidak mendukung pemerintah. Tuduhan itu bukan
> penilaian obyektif ketatanegaraan. "Kalaupun Jokowi mengambil
> tindakan-tindaka yang dianggap cermin diktatorisme, tindakan tersebut
> bisa dikoreksi melalui mekanisme yang tersedia," ujar Hendardi.
> 
> Di tempat terpisah, analis pada Exposit Strategic Arif Susanto
> menilai tudingan bahwa Presiden Jokowi itu diktator adalah
> berlebihan. Faktanya, tidak terjadi pembungkaman kritik, penutupan
> media, pemberangusan oposisi, atau tindakan-tindakan yang menihilkan
> hukum. Sejauh ini, tidak pula terdapat indikasi bahwa pemerintahan
> dijalankan secara autokratik dengan kekuasaan memusat tanpa batas di
> tangan seorang pemimpin. "Di semua negara demokratis, pemimpin
> mungkin saja mengambil kebijakan yang keliru dan pemerintahannya
> tidak berjalan sebaik yang diharapkan. Namun, selama kebijakan
> tersebut masih bisa dikritisi publik, terlalu jauh untuk menyatakan
> pemerintahan tersebut sebagai suatu kediktatoran. Kritik publik masih
> mungkin menjadi penyeimbang kekuasaan dan alat kontrol untuk
> perbaikan kebijakan," kata Arif.
> 
> Ia merasa aneh karena tudingan Jokowi sebagai diktator justru muncul
> dari tweet Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pertama, sebagai bagian dari
> pemimpin lembaga legislatif, Fadli sendiri masih bebas untuk
> menjalankan kontrol kekuasaan Presiden. Kedua, tudingan tersebut
> disampaikan melalui media sosial, bukan forum resmi kelembagaan.
> Ketiga, karena tudingan tidak pernah menuntut verifikasi, ini tidak
> lebih dari suatu intrik dengan maksud tersembunyi di belakangnya.
> "Berkaca dari tudingan tersebut, bukan hanya harus meningkatkan
> kinerja pemerintahan, istana patut menimbang pandangan-pandangan yang
> berbeda sebelum mengambil suatu kebijakan. Hal ini jauh lebih baik
> ketimbang bersikap reaksioner terhadap insinuasi oleh lawan politik.
> Lebih lanjut, pemerintah tidak boleh mengijonkan masa depan negara
> dengan mengakomodasi kekuatan jahat dalam politik nasional," tutup
> Arif. [R-14]
> 
> 

  • Re: [GELORA45] Pengamat: ... 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]

Kirim email ke