[GELORA45] Pemerintahan Presiden Jokowi diapresiasi terkait kepemilikan 51 persen saham Freeport

Sat, 02 Sep 2017 07:51:56 -0700 


 

 

 Pemerintahan Presiden Jokowi diapresiasi terkait kepemilikan 51 persen saham 
Freeport 
http://www.antaranews.com/berita/650279/pemerintahan-presiden-jokowi-diapresiasi-terkait-kepemilikan-51-persen-saham-freeport
 Sabtu, 2 September 2017 18:43 WIB  | 1.982 Views
 Pewarta: Muhammad Razi Rahman
 Dokumentasi Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport. Sejumlah Haul Truck 
dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 
Sabtu (19/9/2015). PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor untuk Juli 
2015 - Januari 2016 dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat 
tembaga. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima 
persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral 
(smelter) di Gresik, Jawa Timur, yang sudah mencapai 11 persen. (ANTARA 
FOTO/Muhammad Adimaja)

 

  Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi atas 51 persen saham Freeport. 
Pajak pemerintah juga tidak terkurangi, dan pemerintah bisa menggunakan haknya 
dari KK (Kontrak Karya) ke IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) PT Freeport." 
 
 Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah perlu diapresiasi karena dinilai berhasil 
"melunakkan" PT Freeport Indonesia sehingga kepemilikan saham pemerintah RI 
kini menjadi sebesar 51 persen, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya 
Yudha.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi atas 51 persen saham Freeport. 
Pajak pemerintah juga tidak terkurangi, dan pemerintah bisa menggunakan haknya 
dari KK (Kontrak Karya) ke IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) PT Freeport," 
kata Satya Widya Yudha dalam rilis, Sabtu.

Menurut politisi Golkar itu juga, Freeport siap berinvestasi 20 miliar dolar AS 
sebagai bisnis tambahan termasuk untuk membangun smelter. 

Untuk itu, ujar dia, seluruh elemen bangsa khususnya masyarakat Papua juga 
diharapkan berjuang bersama agar kepemilikan saham Freeport sampai 100 persen.

Senada dengan Satya, Anggota Komisi VII DPR Kurtubi juga menyatakan, 
keberhasilan negosiasi yang dilakukan pemerintah perlu diapresiasi.

Apresiasi tersebut, ujar politisi Nasdem itu, terutama dalam hal ketersediaan 
Freeport meninggalkan KK dan mau mengikuti IUPK.

Sementara itu, Anggota DPD RI dari Papua, Charles Simare Mare mengucapkan 
terima kasih atas keberhasilan Presiden Jokowi atas 51 persen divestasi saham 
Freeport, dan berharap agar pemerintah pusat lebih melibatkan masyarakat Papua.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengumumkan kerangka kerja 
jangka panjang setelah mencapai perkembangan proses perundingan akhir dengan 
pemerintah Indonesia.

"Kami dengan senang hati mengumumkan suatu kesepakatan kerangka kerja guna 
mendukung operasi dan investasi yang sedang kami jalankan di Papua. Tercapainya 
kesepahaman mengenai struktur kesepakatan bersama merupakan hal yang signifikan 
dan positif bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Presiden dan Chief 
Executive Officer PTFI Richard C. Adkerson melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Antara, Rabu (30/8), PTFI akan 
mengubah bentuk Kontrak Karya menjadi suatu izin khusus (IUPK) yang akan 
memberikan hak-hak operasi jangka panjang bagi PTFI hingga 2041.

Selanjutnya, Pemerintah akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum 
selama jangka waktu IUPK. Kemudian, PTFI akan berkomitmen membangun suatu 
"smelter" baru di Indonesia dalam lima tahun.

Freeport-McMoran akan setuju melakukan divestasi kepemilikannya di PTFI 
berdasarkan harga pasar yang wajar sehingga kepemilikan Indonesia atas saham 
PTFI akan menjadi 51 persen.
 Editor: B Kunto Wibisono
 COPYRIGHT © ANTARA 2017

Kirim email ke