*Seandainya Freeport tidak mau menjual 51% sahamnya , lantas apa yang bisa dilakukan?*
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/05/oxba8s414-perundingan-dengan-freeport-ikut-kedepankan-penerimaan Kamis , 05 October 2017, 01:40 WIB Perundingan dengan Freeport Ikut Kedepankan Penerimaan Red: Reiny Dwinanda Antara/Akbar Nugroho Gumay REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perundingan yang dilakukan pemerintah dengan Freeport ikut mengedepankan adanya kepastian dari penerimaan negara. "Untuk kepastian investasi dan penerimaan negara, Kemenkeu merupakan 'lead' dan dalam hal ini kami melakukan formulasi berdasarkan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu. Sri Mulyani mengatakan dalam negosiasi tersebut pemerintah mengacu pada pasal 128 UU Minerba untuk perlakuan fiskal bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedangkan pemerintah berpegang pada pasal 169 UU Minerba atas pungutan biaya lainnya seperti cukai, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pendapatan daerah yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU tersebut. "Khusus untuk pasal 169 pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksudkan untuk kontrak karya tersebut adalah dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara yang harus lebih banyak," ujarnya. Saat ini, kata Sri Mulyani formulasi dari penerimaan negara tersebut sedang dalam diskusi lebih lanjut, karena pendapatan ini terdiri dari banyak detail seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), royalti dan pajak daerah. "Tidak ada hal yang sifatnya rahasia atau konsensi yang diberikan tidak hanya untuk satu perusahaan. Ini untuk seluruh perusahaan yang bergerak di Minerba yang memang diatur dalam berbagai macam rezim, mulai dari Kontrak Karya, PKP2B, kemudian ada yang hijrah menjadi IUP maupun IUPK," ujarnya. Meski formulasi penerimaan negara bagi perusahaan tambang tersebut sedang dirumuskan, ia menegaskan potensi penerimaan dari sektor minerba ini harus lebih besar daripada periode terdahulu. "Kita berharap ini tetap sesuai dengan semangat bahwa kepentingan RI adalah dari sisi penerimaan negara, bukan hanya satu item saja. Penerimaan negara itu harus lebih besar di rezim yang sekarang dibandingkan rezim sebelumnya," ujarnya. XXXXXXXXXXX http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/05/oxcs1t382-negosiasi-dengan-freeport-jokowi-saya-yakin-winwin Kamis , 05 October 2017, 20:56 WIB Negosiasi dengan Freeport, Jokowi: Saya Yakin *Win-Win* Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Nur Aini Antara/Asep Faturahman [image: Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) dan Bupati Serang Tatu Chasanah (kedua kanan) berbincang dengan Dirut PT PLN Sofyan Basir (kedua kiri) saat meninjau lokasi proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis (5/10).] Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) dan Bupati Serang Tatu Chasanah (kedua kanan) berbincang dengan Dirut PT PLN Sofyan Basir (kedua kiri) saat meninjau lokasi proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis (5/10). REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dinamika proses negosiasi yang tengah dilakukan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait divestasi saham. Ia optimistis, negosiasi tersebut pada akhirnya akan menghasilkan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak. "Saya yakin *win-win* lah. Saya yakin akan selesai," ujar Presiden, pada wartawan di Serang, Banten, Kamis (5/10). Jika saat ini negosiasi berjalan alot, ia memandang hal tersebut sebagai hal yang wajar. Presiden yakin, tidak lama lagi proses itu akan selesai. "Sudah tiga tahun *kok* ini *ngotot-ngototan* masalah negosiasi. Dan ini hampir final," ucapnya. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat ia berencana mengumpulkan menteri-menteri terkait untuk membahas lebih lanjut mengenai divestasi saham Freeport serta hak dan kewajiban perusahaan asal Amerika tersebut jika kontraknya beroperasi di Indonesia diperpanjang. Namun begitu, Jokowi tidak mau memberi target kapan negosiasi harus mencapai keputusan. "Kita ingin secepat-cepatnya. Sudah tiga tahun kita bicara ini. Tapi *kan* kita juga *nggak* mau kalau tidak dapat *win,"* kata dia.
