*http://www.antaranews.com/berita/657871/kpk-akan-periksa-kepala-bakamla
<http://www.antaranews.com/berita/657871/kpk-akan-periksa-kepala-bakamla>* *KPK
akan periksa Kepala Bakamla*

Rabu, 11 Oktober 2017 12:26 WIB | 768 Views

Pewarta: Benardy Ferdiansyah

[image: KPK akan periksa Kepala Bakamla]Kepala Badan Keamanan Laut
(Bakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo ketika bersaksi dalam sidang
kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit Bakamla dengan
terdakwa Eko Susilo Hadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin
(29/5/2017). (ANTARA /Sigid Kurniawan) ()


Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Arie Soedewo dalam
penyidikan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan satelit
monitoring di Bakamla RI Tahun Anggaran 2016.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nofel Hasan,"
kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Selain memeriksa Ari Soedewo, KPK juga akan memeriksa Nofel Hasan sebagai
tersangka terkait kasus tersebut.

Sebelumnya pada Selasa (10/10), KPK memeriksa anggota Komisi I DPR RI dari
Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.

"Untuk pemeriksaan yang bersangkutan kami mendalami aspek lain dari soal
suap sebagai kasus awal, kami juga menelusuri lebih lanjut aspek-aspek
pembahasan anggarannya," kata Febri.

Febri menyatakan bahwa KPK mulai menemukan beberapa informasi baru dalam
penanganan kasus Bakamla tersebut.

"Ada dimensi lain seperti pembahasan anggaran terkait proyek di Bakamla
karena sebelumnya kan kami fokus pada indikasi pemberian suap pada pejabat
Bakamla terkait pengadaannya," ucap Febri.

Fayakhun sendiri bersama dengan Managing Director PT ROHDE and SCHWARZ
Indonesia Erwin S Arif telah dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke
depan sejak akhir Juni 2017 lalu.

Nofel Hasan yang merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla
RI telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 12 April 2017.

Nofel Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b
atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat
1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama
20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1
miliar.

Nofel Hasan disebut menerima 104.500 dolar Singapura terkait pengadaan
"satellite monitoring" senilai total Rp222,43 miliar tersebut.

Kirim email ke