*Masih terus bicara tentang 51% saham Freeport? Bukankah sudah disiarkan
dengan penuh kebanggaan bahwa Freeport telah ditundukan oleh Jokowi? Jadi
sudah selesai, hanya tinggal bayar fulus dan saham 51% dalam tangan
Hehehehe *



http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/11/ekonomi/makro/17/10/02/ox6x4i382-menteri-rini-indonesia-tetap-minta-divestasi-saham-freeport


Senin , 02 October 2017, 17:00 WIB
Menteri Rini: Indonesia Tetap Minta Divestasi Saham Freeport

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Nur Aini

Republika/ Wihdan Hidayat

[image: Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN
Rini Soemarno sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Rabu (4/1)]

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini
Soemarno sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Rabu (4/1)



REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan
pemerintah tidak akan mengubah pendiriannya untuk divestasi saham Freeport
sebesar 51 persen. Hal itu ditegaskannya setelah Freeport McMoran Inc yang
merupakan induk dari PT Freeport Indonesia menolak tawaran Indonesia dalam
divestasi saham.

Menurut Rini, Indonesia belum tentu melakukan revisi posisi atas divestasi
51 persen. Proses divestasi ini masih terus dinegosiasikan. "Yang jelas
dari bapak Presiden divestasi itu (PTFI) tetap 51 persen," ujarnya di
Jakarta, Senin (2/10).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar terkait
penolakan Freeport atas divestasi saham 51 persen yang sebelumnya
disepekati pada 29 Agustus 2017. Penolakan Freeport tertuang dalam surat
CEO Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson pada 28 September 2017. Surat
tersebut merupakan balasan atas surat Sekretaris Jenderal Kementerian
Keuangan Indonesia, Hadiyanto.

"Aku *nggak* ada komen soal itu (surat penolakan Freeport) yah," kata Sri
Mulyani ditemui di Istana Negara usai rapat paripurna. Dia memilih
menghindari wartawan untuk segera masuk ke dalam kendaraannya.

Dalam surat CEO Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson pada 28 September
2017, ada lima poin surat dari Kementerian Keuangan yang ditanggapi
Freeport. Pertama, divestasi 51 persen saham PTFI diselesaikan paling
lambat 31 Desember 2018, dijawab Freeport dengan menyatakan tidak ada
kewajiban divestasi saat ini jika mengacu ke kontrak karya PTFI.

Kedua, Indonesia ingin valuasi saham divestasi dihitung berdasarkan manfaat
usaha pertambangan sampai 2021. Keinginan ini ditolak Freeport yang
menginginkan nilai saham dihitung berdasarkan nilai pasar wajar dan
menghitung nilai ekonomis sampai 2041. Adkerson menyatakan Freeport
memiliki kontrak operasi sampai 2041.

Ketiga, Indonesia ingin divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham baru
atau *rights issue* dan diserap Indonesia. Akan tetapi, usulan tersebut
tidak diterima Freeport yang menilai bisa menurunkan nilai Freeport
Indonesia.

Keempat, Indonesia menyatakan harus memperoleh 51 persen dari total
produksi dari seluruh wilayah yang termasuk dalam Izin Usaha Pertambangan
Khusus. Akan tetapi, Freeport tetap menginginkan divestasi dilakukan
berdasarkan nilai pasar wajar dari bisnis saat ini sampai 2041.

Kelima, pemerintah meminta Freeport segera menanggapi permintaan uji tuntas
dari Kementerian BUMN termasuk kemudahan akses data. Terkait hal ini,
Adkerson menyatakan Freeport sedang menyiapkannya.

Kirim email ke