----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Sunny ambon [email protected] 
[nasional-list] <[email protected]>Kepada: @ <undefined>Terkirim: 
Rabu, 11 Oktober 2017 18.00.47 GMT+2Judul: [nasional-list] MUI Tetap Miliki 
Kewenangan Terkait Sertifikasi Hala
     





Untukmendapat sertifikat halal harus bayar berapa? Apakah perlu dibayar panjar 
untuk mendapatkan sertifikat?





http://id.beritasatu.com/national/mui-tetap-miliki-kewenangan-terkait-sertifikasi-halal/166385







MUI Tetap Miliki Kewenangan Terkait SertifikasiHalal
Rabu, 11 Oktober 2017 | 13:39




 
JAKARTA- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Majelis Ulama 
Indonesia tetap memiliki kewenangan terkait proses sertifikasi produk halal, 
meski saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan.

"Ada tiga kewenangan MUI meski sudah ada BPJPH," kata Lukman di kantornya MH 
Thamrin, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan tiga peran MUI terkait sertifikasi halal tersebut di antaranya 
penerbitan surat rekomendasi produk halal yang nantinya ditindaklanjuti BPJPH.

"Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan MUI terkait 
dengan kehalalan produk tersebut," kata dia.

Selanjutnya, kata Lukman, MUI tetap memiliki peran untuk mengeluarkan fatwa 
halal terhadap produk yang didaftarkan di BPJPH.

Selain itu, lanjut dia, MUI memiliki peran tidak tergantikan untuk mengeluarkan 
sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yaitu organisasi auditor 
produk halal.

"Auditor-auditor yang terkait ini harus mendapat persetujuan dari MUI," kata 
dia.

Sementara itu, Lukman mengatakan BPJPH yang bekerja sama dengan MUI akan 
memainkan peranannya untuk menerbitkan sertifikasi halal dan melakukan 
pengawasan produk di Indonesia. Dengan begitu, penegakan hukum terkait UU JPH 
menjadi lebih terjamin dari sebelumnya.

Ujungnya, kata dia, terdapat perlindungan umat Islam terhadap paparan produk 
tidak halal sekaligus meningkatkan daya saing produk.

Menambahkan, Kepala BPJPH Sukoso mengatakan lembaganya berwenang untuk 
meregistrasi produk halal di dalam dan luar negeri, mencabut label halal, 
memeriksa akreditasi LPH dan mengupayakan penegakkan hukum apabila ditemukan 
pelanggaran terkait produk halal.

Dia mengatakan badan yang dipimpinnya itu bersinergi dengan MUI untuk tata 
kelola yang baik terkait UU JPH. Dengan kerja sama yang baik itu akan menjadi 
alat penting untuk akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lewat 
sertifikasi produk.

"Kerja sama yang baik untuk pelayanan JPH dengan transparansi standar halal 
ini, dengan komunikasi yang baik menjadikan JPH memberi nilai tambah 
terciptanya daya saing produk," kata dia. (ant/gor)



    

Kirim email ke