http://www.suara-islam.com/read/kabar/nasional/23840/Dewan-Dakwah-Hadapi-Pembela-Ahmadiyah-di-Sidang-MK



Dewan Dakwah Hadapi Pembela Ahmadiyah di Sidang MK

11 Oktober 09:19 | Dilihat : 786

[image: Dewan Dakwah Hadapi Pembela Ahmadiyah di Sidang MK] Tim Dewan
Dakwah dalam sidang uji materi di MK

*Jakarta (SI Online)* - “Sejak kapan Islam mengenal ‘Nabi Bayangan’?  Islam
mengajarkan, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Titik. Tidak ada
itu, Mirza Ghulam Ahmad sebagai ‘Nabi Bayangan’. Keyakinan Ahmadiyah  itu
sudah menjelaskan secara nyata kesesatannya.” Demikian komentar Ketua Umum
Dewan Dakwah, Mohammad Siddik, kepada wartawan usai mengikuti sidang
Judicial Review (uji materi) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa
(10/10/2017).

Sidang menghadirkan dua saksi ahli dari pihak penggugat yakni Guru Besar
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar Prof Mochammad Qasim Mathar, dan Director of Moderate Muslim
Society Zuhairi Mishrawi.

Sedang Dewan Dakwah sebagai Pihak Terkait menghadirkan Tim Advokat untuk
Perjuangan Dewan Dakwah yang terdiri Ahmad Leksono (Koordinator), Ikhsan
Setiawan, Novel, HM Sani Alamsyah, dan H. Mulyadi.

Turut hadir Ketua Umum Dewan Dakwah  Mohammad Siddik, didampingi Sekretaris
Umum  Avid Solihin, Wakil Ketua Umum Amlir Syaifa Yasin, Ketua Pusat Kajian
Dewan Dakwah HM Amin Djamaluddin, Ketua Bidang Ghazwul Fikri & Harakah
Hadamah HT Romli Qomaruddien, Sekretaris Majelis Fatwa & Pusat Kajian
Syamsul Bahri, dan Humas Dewan Dakwah Yuddy Ardhi.

Materi yang diujikan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi yang diketuai
Hakim Arief Hidayat adalah UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Pasal 1 UU tersebut tegas melarang syiar penafsiran ‘sak udele dhewe’
tentang sesuatu agama. Selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan
sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan
umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di
Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai
kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari
pokok-pokok ajaran dari agama itu".

Menurut versi Ahmadiyah, Undang Undang ini telah membatasi hak
konstitusional mereka sebagai warga negara Indonesia dan ummat beragama.
Maka, Ahmadiyah menuntut pembatalannya, karena telah menghalangi mereka
mensyiarkan paham Ahmadiyah di Indonesia.

Menjelaskan keyakinan Ahmadiyah, dalam persidangan Qasim Mathar mengklaim
Mirza Ghulam Ahmad adalah ‘Nabi Bayangan’ dalam teologi Ahmadiyah.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Lecture Theater UIN Alauddin
(21/06/2012), profesor satu ini berucap antara lain: “Yang mengaku menjadi
Nabi setelah Nabi Muhammad, ya terserah dia. itu tandanya dia mau direkam
sejarah. Jadi biarkan saja.”

Sang Profesor juga menyatakan, Saudi Arabia bukan satu-satunya kiblat
Islam. “Di sana mazhabnya Wahabi. Itu kebijakan masing-masing negara," kata
lelaki sepuh itu.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menurut Qasim Mathar, bukan
satu-satunya pedoman dalam menjalankan syariat Islam. "Fatwa MUI bukan
patokan satu-satunya keislaman. Kita harus hormati yang lain di luar fatwa
MUI, karena selalu ada kitab-kitab yang dihormati oleh masing masing
penganut,” papar Qasim yang berpandangan bahwa Al Qur’an perlu direvisi.

Qasim yang pernah mengaku Syiah menandaskan, Syiah dan Ahmadiyah termasuk
bagian dari agama Islam. "Di planet bumi ini ada 3 peta atau mazhab besar
kaum muslimin yaitu Muslim Sunni, muslim Syiah, dan muslim Ahmadiyah.
Ketiganya adalah Islam. Di luar kesamaan-kesamaannya, tentu juga ada
perbedaan-perbedaannya. Jadi biasa-biasa saja," tuturnya.

Di pengadilan tersebut, Zuhairi Mishrawi menyatakan keberatannya atas
putusan pemerintah yang menyatakan kesesatan Ahmadiyah. “Kesesatan bukan
domainnya manusia atau MUI. Sesat atau tidak, itu domainnya Allah,” ujar
aktivis liberal yang pernah mempersalahkan MUI karena berfatwa bahwa Ahok
menista agama.

Menanggapi keterangan kedua saksi ahli, Dewan Dakwah justru mempertanyakan
kapasitas mereka. Mohammad Siddik menilai, keterangan kedua saksi ahli yang
mewakili kepentingan Ahmadiyah, mengandung banyak keganjilan dan melebar
kemana-mana.

‘’Apakah mereka tahu bahwa Ahmadiyah di negara asalnya, Pakistan, merupakan
ajaran yang dilarang? Demikian juga dilarang di Malaysia, Brunei, dan
Singapura. Apakah saksi ahli tahu bahwa lembaga yang berkompeten di Saudi
melarang jamaah Ahmadiyah berhaji?’’ cecar Siddik.

Dewan Dakwah menegaskan bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 harus dipertahankan
sebagai instrumen untuk meredam kegaduhan umat beragama seperti yang
ditimbulkan Ahmadiyah.

‘’Ahmadiyah akan tetap menjadi sumber masalah karena mereka mengaku sebagai
Islam tetapi ajaran-ajarannya menistakan ajaran Islam itu sendiri. Sudah
ada buku pencerahan dari Kementerian Agama RI, tetapi sampai sekarang
Ahmadiyah tidak bertobat dari keyakinan-keyakinan sesatnya,’’ tutur Siddik.

Menurut Koordinator Advokat untuk Perjuangan Dewan Dakwah, Ahmad Leksono,
seharusnya MK tidak perlu menggubris lahi tuntutan Ahmadiyah.

“Ahmadiyah sudah beberapa kali melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi
untuk memperjuangkan keyakinannya, dan sejarah mencatat gugatan tersebut
selalu ditolak. Dengan demikian seharusnya MK tidak lagi menggelar sidang
atas hal yang sama yang diujikan saat ini,’’ jelas Ahmad.

rep: yuddy/teten
red: bowo

Kirim email ke