----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Jonathan Goeij
[email protected] [GELORA45] <[email protected]>Kepada:
Yahoogroups <[email protected]>Terkirim: Jumat, 3 November 2017 17.21.31
GMT+1Judul: [GELORA45] Tanggung Jawab Politik “Sang Pribumi” Anies Baswedan
Tanggung Jawab Politik “Sang Pribumi” Anies Baswedan
by Maman SuratmanRabu, 18 Oktober 2017
-
-
-
-
-
-
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melakukan
salam commando seusai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10).
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Senin, 16 Oktober 2017, DKI Jakarta akhirnya resmi punya nakhoda baru. Setelah
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digilas massa yang menggila-gila, Jakarta untuk
lima tahun ke depan ini selanjutnya akan dipimpin oleh usungan para penggilas
nakhoda sebelumnya itu, Anies Baswedan.
Sebagai nakhoda baru, tentu Anies punya segudang tanggung jawab politik. Tak
hanya untuk mengarahkan Jakarta seperti citanya, yakni maju kotanya bahagia
warganya, Anies pun harus bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dirinya
perbuat di masa-masa sebelum ia benar-benar jadi “manusia pilihan”. Apa itu?
Yakni merajut kembali tenun kebangsaan yang telah ia robek-robek sendiri tanpa
ampun.
Memang, kursi Gubernur yang kini Anies duduki—bersanding mesra dengan Sandi—di
Ibu Kota, membuatnya harus niscaya menghadirkan wajah Jakarta seperti citanya
sendiri. Segala ragam bentuk janji kampanyenya yang kurang lebih berjumlah 23
buah itu harus tertepati. Program plus-plusnya, seperti KJP Plus dan KJS Plus,
cepat atau lambat, harus segera ia realisasikan tanpa syarat. Sebab, warga yang
menitipkan amanah di pundaknya memang butuh nasi, bukan janji.
Itu baru janji. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah hadirnya tenun
kebangsaan kembali. Bukan hanya karena tanggung jawab Anies selaku pemimpin
politik di Ibu Kota, bukan hanya karena tanggung jawabnya sendiri selaku
penulis Merawat Tenun Kebangsaan, tapi karena ia yang mengumandangkan dan lalu
ia sendiri yang merobek-robeknya kembali. Itu!
Bukan hanya Anies memang yang harus bertanggung jawab penuh atas ini. Akan
tetapi, ini perlu diingat, kehancuran keberagaman, rusaknya tenun kebangsaan di
Jakarta waktu itu yang mungkin masih mewabah hingga hari ini, disadari Anies
atau tidak, terjadi hanya demi pemenangan dirinya. Terlebih bahwa Anies sendiri
ikut merobeknya. Itu fakta yang saya kira sudah menjadi rahasia umum bersama.
Masih ingat, bukan, ketika rivalnya (Ahok) tersandung kasus penistaan agama? Di
sana, nuansa peran Anies begitu nyata. Alih-alih meredakan gejolak emosi massa
yang banyak orang harapkan darinya, ia justru terlibat-serta memanaskan
situasi, menyiraminya dengan minyak-minyak penuh kebencian. Meminjam kata
Burhanuddin Muhtadi dalam Anies dan Masa Depan Jakarta, ia membiarkan amarah
itu menyala dan mengambil insentif elektoral darinya, termasuk mengunjungi
Rizieq Shihab, motor penggerak anti-Ahok.
Baca Juga : Menagih Janji-janji Gubernur Anies
Saat menghadiri makan malam bersama sejumlah petinggi partai pengusungnya di
sebuah restoran di Jakarta Selatan (18/4), gejolak emosi massa ini kian
diperparah. Di hadapan para elite politik, dengan lantang ia mengandaikan
Pilkada DKI Jakarta (putaran dua) adalah “Perang Badar”. Sungguh benar-benar
memperkuat kesan bahwa Anies telah secara sengaja memelihara sentimen agama
demi kalahkan Ahok.
Ya, data-data empiris memang tak mampu menolak fakta bahwa Anies mulus
melenggang ke Balai Kota melalui permainan licik isu-isu SARA, terutama agama.
Seperti ditunjukkan exit poll Indikator Politik Indonesia sendiri, nyaris 60%
pemilih Anies mendasarkan pilihannya pada kesamaan agama. Pun sebagian besar
lainnya menilai ucapan Ahok tentang Al-Maidah adalah penistaan agama.
Temuan-temuan itulah, sekali lagi, yang berperan besar mengantar Anies ke pucuk
pimpinan di DKI Jakarta, dibantu oleh Tamasya al-Maidah, tentu saja. Hal yang
sama ini jugalah yang menjebloskan rivalnya (Ahok) ke jeruji besi penjara,
dibantu penuh oleh rangkaian demi rangkaian Aksi Bela Islam & Ulama.
Entah fakta-fakta di atas itu jadi landasan Anies atau tidak, tetapi dalam
pidato pelantikannya, saya rasa ia telah menunjukkan tanggung jawab politiknya
sendiri. Ia telah menampilkan niat mulia itu untuk bertanggung jawab penuh atas
apa yang sudah dirinya perbuat di masa-masa genting dan menyengat dengan
berkata:
“Holong manjalak holong, holong manjalak domu. Begitu pepatah Batak mengatakan
kasih sayang mencari kasih sayang, kasih sayang menciptakan persatuan. Ikatan
yang kemarin sempat tercerai, mari ikat kembali, mari kita rajut kembali. Mari
kita kumpulkan energi yang terserang menjadi energi untuk membangun kota ini
sama-sama.”
Jelas. Di sana Anies sadar betul bahwa kondisi keterceraian kemarin adalah buah
dari pemenangan dirinya semata. Hari ini upaya pertanggungjawaban dirinya telah
ditunjukkannya, meski baru sebatas kata-kata. Dan kita pun mesti
mendukungnya-serta, seberapa pun bencinya kita pada sosok Muslim moderat yang
sudah cenderung bergerak ke arah “kanan” ini.
Baca Juga : Bahaya Pragmatisme dalam Pilkada Jakarta
Dan Anies pun Kembali Merobek
Baru beberapa detik saja kemuliaan itu muncul dari kata-kata Anies, entah
dengan alasan apa, ia pun kembali merobeknya lagi dengan lantang:
“Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini
saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti
yang dituliskan pepatah Madura: itik telor, ayam singerimi; itik yang bertelur,
ayam yang mengerami.”
Seperti video prosesi pencitraannya di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan kemarin (13/10), ungkapan Anies dalam pidatonya itu pun viral hebat.
Persis di kata “pribumi”, Anies dituding telah melontarkan visi politik yang
tak ubah dengan rasisme, seperti diungkapkan oleh Ketua Setara Institute,
Hendardi:
“Pidato pertama Anies setelah dilantik membuat publik menjadi mafhum bahwa visi
politik Anies adalah rasisme. Politisasi identitas bukan hanya untuk menggapai
kursi gubernur, tetapi hendak dijadikan landasan memimpin dan membangun
Jakarta. Pidato yang penuh paradoks.”
Saya sendiri pun bertanya-tanya: apa maksud Anies menyelipkan kata “pribumi”
itu dalam pidatonya? Terlepas dari tidak patutnya lagi kata seperti itu
dihembuskan di ruang publik menurut UU No. 40/2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis serta Instruksi Presiden No. 26/1998 tentang
Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, menggandeng kata
“pribumi” dalam prosesi pelantikannya, hampir tak bisa disangkal lagi, adalah
upaya dirinya untuk membedakan kelompoknya dengan kelompok Ahok.
Dengan kata lain, Anies berusaha mengklaim diri sebagai pribumi, sedang Ahok
diposisikan sebagai nonpribumi, pemberontak yang harus dimusnahkan.
Paradoks? Tentu iya. Sebab, di satu sisi, Anies membingkai konsepsi negara
untuk semua, sebagaimana cita Bapak Proklamator Kemerdekaan Bung Karno. Tetapi,
di sisi lain, ia menghembuskan citra penuh benci atas ras-ras tertentu—kalau
kata Hendardi, Anies telah mengumandangkan supremasi etnisitas melalui
penegasan pribumi sebagai diksi pembeda dirinya (pemenang) dengan yang lain
(kelompok Ahok?).
Maka, saya kembali bertanya: di mana letak pengupayaan Anies atas
pewujud-nyataan sila kelima itu? Jika benar Anies menjadikan rasisme sebagai
visi politiknya, maka itu sama saja dengan membangun peradaban dari Jakarta
untuk Indonesia melalui visi politik yang benar-benar mematikan.
Baca Juga : Selamat Bekerja, Pak Gub dan Pak Wagub!
Sudah. Tak perlu jauh-jauh melihatnya sampai ke negeri seberang, seperti yang
terjadi di Jerman atau Myanmar, misalnya. Di negeri ini sendiri, Indonesia,
hembusan visi politik berupa kebencian atas ras itu telah menjadi sejarah kelam
bangsa. Terutama di era rezim Orde Baru Soeharto, visi yang lahir dari politik
adu-domba sang diktator ini telah memakan korban yang tak terhitung lagi
jumlahnya. Masyarakat Tionghoa untuk melakukan asimilasi sembari
mengidentifikasi mereka sebagai yang bukan pribumi.
Sesudah Soeharto jatuh, alih-alih redup, garis demarkasi itu pun justru semakin
menggila. Di mana-mana terjadi kerusuhan massal dengan target masyarakat
Tionghoa. Mereka nyaris jadi sasaran empuk kebencian melulu atas nama ras.
Semua karena visi politik rasisme yang dibangun secara matang-matang oleh Bapak
Pembangunan yang pernah berkuasan selama 32 tahun kurang lebih ini.
Visi politik seperti itu sendiri sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum
Soeharto, kebencian atas masyarakat Tionghoa sudah bercikal-bakal di
zaman-zaman kolonial Belanda. Maka, hadirnya pidato Anies Baswedan yang
berupaya mengidentifikasi kelompok pribumi bisa dikatakan kelanjutan kembali
visi politik rasisme di Indonesia.
Maka, tak salah juga jika peneliti LIPI Amin Mudzakkir menggambarkan fenomena
ini dalam status Facebook-nya: Pribumi adalah mitos yang diciptakan oleh
kolonialisme, dijalankan oleh Soehartoisme, dan dipidatokan oleh Anies
Baswedanisme.
Ya, begitulah kira-kira penggambarannya yang tepat. Lalu Anies pun mau tak mau
harus kembali bertanggung jawab pada polemik yang ia hadirkan sendiri di tengah
gejolak emosi massa yang belum usai-usai ini. Semoga tanggung jawab politik ini
mampu Anies tunaikan sebelum akhirnya beralih merealisasikan semua janji-janji
politiknya yang plus-plus itu.
Selamat bekerja, Bang Anies!
