From: [email protected] [GELORA45] Sent: Monday, November 20, 2017 10:59 AM
Indeks demokrasi Jakarta paling anjlok Oleh : Yandi Mohammad | 17:00 WIB - Kamis, 14 September 2017 Ilustrasi unjuk rasa elemen buruh di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (16/8). Mereka menolak terbitnya Perppu Ormas karena menganggap demokrasi Indonesia terancam akibat penandatanganan Perppu Ormas tersebut. © Makna Zaezar /Antara Foto Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 pada Kamis (14/9/2017). Di tingkat provinsi, DKI Jakarta menjadi provinsi yang mengalami penurunan terbesar indeks demokrasi. Berdasarkan rilis BPS, ada 15 provinsi yang mengalami penurunan indeks demokrasi. Penurunan terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang turun 14,47 poin, dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 pada 2016. Nilai indeks itu menjadikan Jakarta termasuk dalam kategori sedang. BPS mengklasifikasikan tingkat demokrasi menjadi tiga kategori, yakni baik (nilai indeks lebih dari 80), sedang (indeks 60 - 80), dan buruk (indeks kurang dari 60). "Tahun 2015, penurunan indeks demokrasi terjadi di Papua. Untuk tahun 2016, justru di DKI Jakarta," ujar Kepala BPS Suhariyanto melalui CNN Indonesia, Kamis (14/9/2017). Pengukuran indeks demokrasi 2016 berlangsung ketika kondisi Jakarta menghangat menjelang Pilkada. Suasana kian memanas ketika video pidato Ahok di Kepulauan Seribu diunggah ke Youtube oleh Buni Yani. Unjuk rasa berantai pada November dan Desember 2016 diikuti ribuan orang. Dalam aksi damai bertajuk 411 dan 212 itu, ribuan orang menyesaki kota Jakarta. Mereka menuntut proses hukum. Pada 16 November 2016, Ahok menjadi tersangka karena dianggap menistakan agama ketika berpidato di Kepulauan Seribu. Peneliti LIPI Bidang Otonomi Daerah, Syarif Hidayat mengatakan penurunan aspek demokrasi terjadi karena adanya dinamika politik. Dinamika politik di DKI dan pilkada serentak di daerah juga akan mempengaruhi penurunan angka IDI dalam aspek kebebasan sipil. Tak hanya Jakarta, ada juga provinsi lain yang indeksnya menurun cukup tajam, yaitu Sumatera Barat. Indeks provinsi ini turun 13,05 poin dari 67,46 pada 2015 menjadi 54,41 pada 2016. Penurunan ini menyebabkan Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi dengan indeks demokrasi kategori buruk pada 2016. Terdapat empat provinsi yang berkategori baik, yaitu Yogyakarta, Kepulauan Bangka-Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan. Rata-rata provinsi di Indonesia masuk kategori sedang. Ada 29 provinsi berada dalam kategori sedang sehingga BPS menganggap kinerja demokrasi cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Nilai indeks di setiap provinsi itu memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks demokrasi nasional. Indeks Demokrasi Indonesia 2016 mencapai 70,09 dalam skala 0-100. Angka itu turun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 72,82, meski tetap berada pada kategori sedang. "Turun atau naik-nya Indeks Demokrasi Indonesia ini tidak hanya tergantung pada peran pemerintah, tapi perkembangan demokrasi ini sangat tergantung kepada aspek peran masyarakat, lembaga legislatif dalam hal ini DPRD di 34 provinsi, juga peran serta partai politik, dan penegak hukum," kata Kepala BPS Suhariyanto melalui Kontan.co.id, Kamis (14/9/2017). Indeks demokrasi merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (institution of democracy). Kebebasan sipil itu diturunkan lagi menjadi kebebasan berkumpul dan berserikat; kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan; dan kebebasan dari diskriminasi. Hak-hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih; serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Adapun lembaga demokrasi terdiri dari pemilu yang bebas dan adil; peran DPRD; peran partai politik; peran birokrasi pemerintah daerah; serta peradilan yang independen. Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks itu akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. BPS menggunakan metodologi penghitungan indeks ini dengan 4 sumber data, yaitu: ulasan surat kabar lokal, dokumen (Perda, Pergub, dll), diskusi kelompok terarah (FGD), dan wawancara mendalam. Pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti perda, dan surat keputusan kepala daerah yang sesuai indikator. Temuan itu diverifikasi dan dielaborasi melalui diskusi kelompok terarah, sekaligus menggali kasus yang tak tertangkap di koding surat kabar atau dokumen. Data yang telah terkumpul diverifikasi lagi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh dewan ahli serta mitra kerja. Indeks demokrasi indonesia mengalami fluktuasi sejak 2009-2016. Pada 2009, nilai indeks demokrasi Indonesia hanya 67,30. Angka itu terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertinggi pada 2014 sebesar 73,04. Indeks kembali turun menjadi 72,82 pada 2015 dan 70,09 pada 2016. BPS menyebutkan bahwa fluktuasi angka indeks demokrasi merupakan cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia. Indeks demokrasi sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi. Indeks ini disusun berdasarkan kejadian sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis BPS, Kamis (14/9/2017) © Badan Pusat Statistik
