----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
<GELORA45@yahoogroups.com>Kepada: "GELORA45@yahoogroups.com"
<GELORA45@yahoogroups.com>Terkirim: Rabu, 22 November 2017 08.10.18 GMT+1Judul:
[GELORA45] Komnas HAM sebut ada pelanggaran HAM terhadap pemeluk aliran
kepercayaan
Komnas HAM sebut ada pelanggaran HAM terhadap pemeluk aliran kepercayaan
- 9 jam lalu
- Bagikan artikel ini dengan Facebook
- Bagikan artikel ini dengan Twitter
- Bagikan artikel ini dengan Messenger
- Bagikan artikel ini dengan Email
- Kirim
Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionPerempuan Orang Rimba dan anak-anak
mereka
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengindikasikan adanya pelanggaran HAM
terhadap para pemeluk agama lokal atau aliran kepercayaan.
Komnas meminta pemerintah Indonesia mengakui dan mengakomodasi semua aliran
kepercayaan.
"Ada indikasi pelanggaran HAM selama ini," kata Komisioner Komnas HAM Sandra
Moniaga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/11)
Pelanggaran tersebut, lanjut Sandra, bukan sekedar tidak bisa beribadah sesuai
kepercayaan mereka. "Tapi ada hak-hak sipil dan politik lain yang dilanggar,"
kata wakil ketua Komnas HAM tersebut.
Masalah aliran kepercayaan di Indonesia kembali mencuat setelah ada putusan
Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017.
MK memutuskan bahwa, "Negara harus menjamin setiap penghayat kepercayaan dapat
mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)".
- Orang Rimba di Jambi: Masuk Islam untuk dapat KTP
- Kolom agama di KTP, perlu atau tidak?
- Kisah fotografer temukan suku yang tak alami era modern
Salah satu kelompok yang mengalami masalah dalam mendapatkan KTP karena kolom
agama adalah Orang Rimba. Mereka terpaksa masuk Islam demi mendapatkan kartu
identitas.
Salah satu dari beberapa orang Orang Rimba yang akhirnya masuk Islam, demi
mendapatkan KTP dan hak-hak yang menyertainya adalah Yusuf. Pasalnya ia bersama
Orang Rimba kesulitan mendapatkan fasilitas dasar hidup.
"Pernah ada jenazah warga kami selama enam hari di Rumah Sakit Umum Jambi
sampai berbau busuk. Tidak ada yang mengantar jenazah itu karena tidak punya
KTP, alamatnya tidak diketahui," kata Yusuf.
Hak atas fotoAFPImage captionOrang Rimba di Batanghari, Jambi
Komnas HAM, kata Sandra, mengapresiasi putusan MK tersebut karena mengakui
agama lokal. "Putusan itu sejalan dengan prinsip hak asasi manusia," kata dia.
Guru besar antropologi, Sulistyowati Irianto, mengatakan, putusan MK itu harus
ditindaklanjuti aparatur pemerintah. Salah satunya dalam hal mengamandemen
regulasi yang merugikan kelompok budaya lokal.
Sulistyowati menekankan perlunya setiap warga adat lokal mendapatkan identitas
hukum seperti kartu penduduk. "KTP adalah karcis untuk menikmati fasilitas
pemerintah," kata pengajar Universitas Indonesia tersebut.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif
Fakrulloh, mengatakan pemerintah tidak akan memberikan KTP atau KK kepada yang
tinggal di hutan.
"Kalau di hutan, kami tidak bisa memberikan KTP. Karena hutan bukan desa atau
tempat tinggal. Harus ada kawasan (permukiman)nya. Prinsipnya, alamat tidak
boleh di tanah yang bukan peruntukannya."
Hak atas fotoBBC INDONESIA/TITO SIANIPARImage captionKonferensi pers antropolog
bersama komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga (tengah).
Konsep Ketuhanan yang Maha Esa
Antropolog untuk Indonesia (AuI) dan Asosiasi Antropolog Indonesia (AAI)
melihat Ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya dimiliki enam agama yang diakui
negara. "Budaya lokal di Indonesia punya tradisi luhur tersebut," kata Ira
Indrawardana, antropolog Universitas Padjadjaran Bandung.
Nilai-nilai dalam aliran kepercayaan yang universal, kata Ira, antara lain
humanisme, menjaga kelestarian alam, dan berbuat baik terhadap manusia. "Sifat
religiusitas itu (sebenarnya) adalah agama," kata penganut Sunda Wiwitan ini.
Sulistyowati menambahkan komunitas-komunitas lokal bahkan sudah ada sebelum
agama-agama datang ke Indonesia. Mereka memiliki kepercayaan masing-masing.
"NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia) bukan satu-satunya nation (bangsa).
Ada nation-nation kecil yang lebih dulu ada sebelum republik Indonesia," kata
Sulistyowati.
Hak atas fotoAFPImage captionPria suku Baduy di Banten.
Oleh karena itu, negara harus mengakui semua aliran kepercayaan yang dimiliki
semua kelompok budaya di Indonesia. Tidak hanya terhadap 137 kelompok yang
sudah terdaftar di pemerintah, tapi seluruhnya yang lebih dari 500 di seluruh
Indonesia.
"Pemerintah tidak mengakui (semua) agama adat. Hanya mengakui yang terdaftar
dan bersifat organisasi," ujar Ira.
