http://regional.kompas.com/read/2017/11/27/21574651/jokowi-kalau-minjam-uang-pakai-untuk-modal-usaha-bukan-gagah-gagahan
Jokowi: Kalau Minjam Uang, Pakai untuk Modal Usaha Bukan Gagah-gagahan
Kontributor Pematangsiantar, Tigor Munthe
Kompas.com - 27/11/2017, 21:57 WIB
Presiden Jokowi saat berdialog dengan salah seorang warga yang menerima
sertifikat tanah di Lapangan Haji Adam Malik, Pematangsiantar, Senin
(27/11/2017).
Presiden Jokowi saat berdialog dengan salah seorang warga yang menerima
sertifikat tanah di Lapangan Haji Adam Malik, Pematangsiantar, Senin
(27/11/2017). (KOMPAS.com/Tigor Munthe)
*PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com *- Presiden Jokowi
<http://indeks.kompas.com/tag/Jokowi> membagikan 6.300 sertifikat tanah
<http://indeks.kompas.com/tag/sertifikat-tanah> kepada warga Kota
Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kota Tanjung Balai, Kabupaten
Asahan, Labuhan Batu dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Senin (27/11/2017).
Acara penyerahan sertifikat tanah yang dilakukan di Lapangan Haji Adam
Malik, Pematangsiantar ini dihadiri sejumlah pejabat. Di
antaranya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sofyan Djalil dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.
“Untuk Sumatera Utara, dari 3,9 juta baru 1,4 juta atau 30 persen yang
menerima bantuan sertifikat tanah. Sama seperti nasional dari 127 juta
tapi baru 46 juta yang dapat," ungkap Jokowi.
"Makanya saya perintahkan Menteri BPN agar penerima sertifikat cepat
selesai. Tahun ini target kita 5 juta, tahun depan 7 juta dan tahun
depannya lagi 9 juta harus dikeluarkan,” tambahnya.
*(Baca juga : BPN Telah Terbitkan Sertifikat 2,6 Juta Lahan
<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/07274501/bpn-telah-terbitkan-sertifikat-26-juta-lahan>)*
Jokowi sering mendesak percepatan sertifikat tanah bagi masyarakat.
Sebab saat turun ke desa-desa, ia kerap mendengar konflik tanah di
tengah masyarakat pedesaan. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang harus
merelakan tanahnya karena kalah di pengadilan.
“Kalau sudah pegang sertifikat, berarti hak hukum atas tanah sudah
dipegang. Saya pesankan simpan baik-baik, laminating, dan jangan lupa
fotokopi. Jadi kalau hilang mudah mengurusnya ke BPN. Apalagi kalau
hujan, takutnya kalau ada rumahnya yang bocor bisa rusak,” ujar Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan, kalau pun ada yang ingin “menyekolahkan”
sertifikat, maka pergunakan uang pinjaman ke hal-hal positif seperti
modal usaha.
“Saya titip pesan lagi, biasanya sertifikat ini disekolahkan. Saya tahu
karena saya sering turun ke desa dan kampung-kampung. Saya pesankan agar
pakailah bank yang agunannya rendah seperti KUR cuma 9 persen," ucapnya.
"Tapi kalau pinjam uang tolong dihitung kalau tidak cukup. Lebih baik
disimpan. Karena kalau keliru hitungnya, sertifikatnya hilang disita
bank. Misalnya dapat pinjaman Rp 300 juta, jangan Rp 150 jutanya
dibelikan mobil atau motor," tambahnya.
Sebab, dalam waktu tiga hingga enam bulan selanjutnya sertifikat jadi
milik bank ketika tidak mampu mencicil. "Kalau minjam gunakan untuk
modal usaha jangan buat gagah-gagahan,” kata Jokowi.
*(Baca juga : Jokowi Akan Bagikan 5.700 Sertifikat Tanah kepada Warga
Sukabumi
<http://regional.kompas.com/read/2017/08/31/05501251/jokowi-akan-bagikan-5700-sertifikat-tanah-kepada-warga-sukabumi> )*
Jokowi juga menitipkan pesan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga
persaudaraan antarsesama.
Sebagai negara yang besar dengan adat istiadat, suku, dan agama yang
beragam, masyarakat senantiasa dapat menjaga kebhinekaan dan menjalin
rasa persatuan serta kesatuan bangsa.
“Sekarang saya sudah menjadi keluarga besar Sumatera Utara. Tadi ada
yang menyalami saya sambil bilang Pak saya Siregar, Pak saya Nasution.
Saya bilang iya saya ngerti. Kita semua bersaudara. Saya ke Kota
Pematangsiantar ini karena saya belum pernah kemari," katanya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak semua warga hidup rukun. Jika ada
ada pemilihan kepala daerah atau bahkan presiden, agar dipilih yang
terbaik.
"Coblos, setelah itu rukun lagi. Memang kita sadari dengan wilayah yang
cukup besar, dengan 714 suku, dengan agama yang berbeda sangat rentan
terjadi perpecahan. Tapi kita harus bisa menjaganya tetap harmonis,”
tandas Jokowi.
Ini upaya yang ditengahi Jusuf Kalla atas sikap Gubernur DKI Anies
Baswedan yang bergeming menghentikan proyek reklamasi.(Kompas TV)
