Dari Tim Gubernur sampai Kolam Air Mancur, Anggaran DKI Tahun 2018 yang Menyita Perhatian...JESSI CARINA Kompas.com - 24/11/2017, 06:49 WIB Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan teks pidato penyampaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/11/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI) JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) DKI 2018 mendapatkan begitu banyak sorotan dari masyarakat. Satu per satu mata anggaran dikuliti untuk melihat keefektifannya.
Apalagi, ini merupakan RAPBD pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Adapun, R-APBD DKI tahun 2018 Rp 77,1 triliun. Berikut ini merupakan beberapa anggaran yang sempat menyita perhatian publik : TGUPP Salah satu anggaran yang menyedot perhatian adalah anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Rencana anggarannya meningkat dari Rp 2,3 miliar menjadi Rp 28 miliar. Tidak hanya itu, rencananya jumlah anggota tim juga akan diperbanyak hingga 74 orang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memindahkan stafnya ke dalam TGUPP tersebut. Dia ingin semua yang bekerja dengan gubernur mendapat SK pengangkatan dan digaji APBD. "Jadi Alhamdulillah kami akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017). Baca juga : Anies: Semua yang Bantu Akan Masuk TGUPP, Diangkat, dan Berseragam Gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersama tim sinkronisasi di Jalan Tirtayasa II Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2017).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR)Namun, ada kekhawatiran bahwa ini menjadi celah memberikan posisi bagi para tim sukses yang dulu mendukung Anies-Sandi. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Baca juga : Sumarsono: Saya Khawatir TGUPP untuk Menampung Mantan Tim Sukses Anies "Jumlah ditambah jadi 74 pasti anggarannya meledak sekian kali lipat, tapi itu konsekuensinya. Berapa sih jumlah kebutuhan tim gubernur yang real, yang diinginkan Pak Anies. Saya khawatir ini (TGUPP) hanya menampung mantan-mantan tim sukses saja tanpa melihat kebutuhan untuk sebuah tim atau expertis yang dibutuhkan gubernur," ujar Sumarsono. Kolam air mancur Anggaran lain yang menyedot perhatian adalah anggaran kolam air mancur DPRD DKI. Anggaran ini diusulkan oleh Sekretariat Dewan Rp 620 juta. Anggaran ini menjadi pembicaraan karena dananya dinilai terlalu besar hanya untuk merehabilitasi kolam. Baca juga : Anggaran Rp 620 Juta untuk Beli Ikan Koi dan Renovasi Kolam DPRD DKI Apalagi, anggaran kolam tersebut pernah dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri tahun lalu. Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi mengatakan kolam itu akan diperbaiki, keramiknya diganti, dan kolamnya diperdalam. Biaya Rp 620 juta diambil dari rencana biaya yang dibuat bersama Dinas Pertamanan. "Itu (kolam) mau dibenerin dan diberi ikan koi, sama mau kami perdalam juga," ujar Yuliadi. Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta. Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017). (KOMPAS.com/JESSI CARINA )Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengisyaratkan dukungannya terhadap rancangan anggaran itu. Menurut dia, kolam air mancur itu juga menjadi tanda menambah kesejukan antara eksekutif (Pemprov DKI Jakarta) dan legislatif (DPRD DKI Jakarta). Baca juga : Sandiaga: Air Mancur Menambah Kesejukan Eksekutif-Legislatif "Kami hargai sebagai bentuk, mungkin (kolam air mancur) bisa menambah kesejukan di teman-teman di DPRD dan meningkatkan persatuan, ini baru nyambung, kan, antara eksekutif dan legislatif. Alhamdulillah, jadi sebuah yang sejuk. Jadi, air mancur itu menambah kesejukan di kami," ujar Sandiaga. Dana hibah Rencana pemberian dana hibah pada tahun 2018 Rp 1,7 triliun. Dana hibah itu diberikan untuk badan, lembaga, organisasi swasta, maupun organisasi masyarakat. Dana hibah diberikan Pemprov DKI tiap tahunnya kepada berbagai lembaga. Pada era Anies-Sandi, dana hibah tetap diberikan kepada beberapa lembaga yang pada tahun 2016 juga menerima. Sebut saja seperti Bamus Betawi dan Laskar Merah Putih. Lembaga-lembaga yang banyak menerima dana hibah pada tahun 2018 adalah majelis taklim, masjid, dan musala. Baca juga : Laskar Merah Putih Sebut Dana Hibah Rp 500 Juta untuk Bela Negara Ketua Laskar Merah Putih DKI Jakarta Agus Salim di Balai Kota, Senin (24/10/2016). (Alsadad Rudi)Namun, lembaga-lembaga keagamaan lain juga masuk dalam penerima dana hibah. Anies Baswedan mengaku ingin memfasilitasi kegiatan keagamaan di Jakarta. Baca juga : Anies: Indonesia Berdasar Pancasila, Kami ingin Semua Kegiatan Terfasilitasi... "Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Kami ingin semua kegiatan juga bisa terfasilitasi, baik kegiatan-kegiatan sosial, budaya, pendidikan, termasuk keagamaan," ujar Anies Kunjungan kerja Dewan Anggaran lain yang dinilai cukup besar adalah anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta. Pada tahun 2018, anggaran yang dikucurkan Rp 107,7 miliar. Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, anggota Dewan bisa melakukan kunjungan kerja ke luar kota setiap pekan. Hal itu menjadi salah satu alasan kenaikan anggaran kunker pada R-APBD DKI 2018. Baca juga : Anggota DPRD DKI: Ada Pergub yang Atur Kami Bisa ke Luar Kota Tiap Pekan "Sekarang ada pergub (peraturan gubernur) yang baru, yang mengatur kami bisa ke luar kota setiap minggu, itu di situ ada pergubnya," ujar Prabowo. Anggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta. (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan, anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta pada RAPBD 2018 naik karena menyesuaikan surat keputusan gubernur. Baca juga : Sekretaris DPRD DKI: Kenaikan Anggaran Kunker Menyesuaikan SK Gubernur SK tersebut yakni Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri yang ditandatangani mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Dalam SK tersebut, koefisien pengali untuk setiap harga satuan berubah, seperti biaya hotel, representasi, taksi, hingga tiket pesawat. Pengadaan lahan Ada juga anggaran pengadaan lahan Rp 798,1 miliar. Sandiaga awalnya mengatakan anggaran itu digunakan pengadaan lahan beberapa program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya untuk program pengendalian banjir. "Untuk pembebasan lahan itu berkaitan dengan program-program pengendalian banjir, program-program pengadaan ruang terbuka, dan ini yang kami dorong," ujar Sandiaga. Baca juga : Anggaran Gelondongan Pengadaan Lahan Rp 798 Miliar di RAPBD DKI 2018 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan, saat ditemui di kantornya, Selasa (5/9/2017).(Kompas.com/Sherly Puspita)Namun, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Dharmawan mengatakan anggaran tersebut salah satunya untuk pengadaan lahan bagi program rumah DP 0. "Pokoknya anggaran itu baik untuk rusunawa maupun DP 0," ujar Agustino. Agustino mengatakan pembebasan lahan dilakukan di semua wilayah Jakarta. Namun, dia belum memiliki rincian lokasi lahan yang akan dibeli.
