Menurut saya, yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat terhadap papua yaitu otonomi yang seluas luasnya bagi papua seperti Aceh. Kasi jatah di kabinet 25-30 %, jatah di di DPR 25-30 %. Begitu juga saat penerimaan PNS, Polri dan TNI dikasi jatah 90-95 %. Investor tidak boleh membawa 100 % tenaga kerja ke papua, kecuali tenaga ahli Karena selama ini seperti dikampung saya investor membawa tenaga kerja dari daerah masih masing dan tidak mau menerima penduduk setempat dengan alasan macam macam. Karena orang kampung banyak libur, tidak sei… dll
From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Wednesday, December 06, 2017 12:57 AM To: [email protected]; Tatiana Lukman <[email protected]>; [email protected]; Sunny ambon <[email protected]>; Yahoogroups <[email protected]>; Rachmat Hadi-Soetjipto <[email protected]>; Daeng <[email protected]>; Harry Singgih <[email protected]>; Farida Ishaja <[email protected]>; Gol <[email protected]>; [email protected]; Mitri <[email protected]>; Lingkar Sitompul <[email protected]>; Ronggo A. <[email protected]>; Billy Gunadi <[email protected]>; Oman Romana <[email protected]>; Harsono Sutedjo <[email protected]>; [email protected]; [email protected] Subject: [**EXTERNAL**] Re: [GELORA45] West Papua flag day: Why people around the world are raising the colours of a country that doesn't exist Suatu analisa yang mendalam dan tepat tentang perkembangan sejarah kelahiran dan perkembangan Nasion Indonesia, salah satu hasil peperangan imperialisme yang dikenal sebagai Perang Dunia ke-II. Salut! Lusi.- Am Tue, 5 Dec 2017 15:23:17 +0000 (UTC) schrieb "Tatiana Lukman [email protected]<mailto:[email protected]> [GELORA45]" <[email protected]<mailto:[email protected]>>: > HakMenentukan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua > > Sebelum kita tergesa-gesa bicara dan menentukan sikap terhadap > tuntutan berbagai organisasi Papua untuk merdeka, sebaiknya > kitamempelajari beberapa fakta sejarah. Sejarah dibuat oleh massa > rakyat. Tanpamasa lalu tidak ada masa sekarang. Kita tidak boleh > melupakan, apa lagi memutarbalik sejarah. > > > Periode penjajahan kolonial Belanda tidak dimulai segera setelah orang > Belanda menginjakkan kakinya di kepulauan ini, pada akhirabad ke XVI. > Sebaliknya, ia merupakan sebuah proses ekspansi politik dan ekonomi > selama beberapa abad sampai akhirnya mencapai wilayah yang ketika > itudisebut Dutch East Indies, atau Nederlands Indië. > > Dalam proses expansinya itu Belanda mendapatperlawanan dari berbagai > kerajaan,kesultanan dan komunitas suku bangsa lokal. Misalnya Belanda > baru dapatmenguasai Aceh setelah berakhir Perang Aceh tahun 1904. > Lamanya masa penjajahankolonial Belanda yang berbeda-beda bukan > alasan untuk menegasi proses nationbuilding In-donesia. Papua Barat, > ketikaitu disebut Netherland New Guinea, jelas ada di bawah kekuasaan > Belanda. > > > Fakta sejarah penting lainnya yang menunjukkan prosespembangunan dan > pemben-tukan bangsaIndonesia adalah Kongres Pemuda Kedua yang > diselenggarakan tanggal 27 dan 28Oktober 1928 di Batavia (Jakarta). > Pada kesempatan itulah dikeluarkan SumpahPemuda yang menyatakan > putera dan puteri Indonesia bertanah air satu, berkebangsaan satu, > dan berbahasa satu, yaituIndonesia. Kenyataan bahwa tidak semua suku > bangsa mengirim wakilnya ke Kongrestersebut sama sekali tidak > mengu-rangi sifat nasional dari Sumpah Pemuda itu. Tidakmungkin semua > suku bangsa me-ngirim wakilnya karena tingkat kesadaran dan > perkembangangerakan nasional ketika itu tidak sama dan merata di > Indonesia. Oleh karena itu suku bangsa yang tidak mengirimwakilnya ke > Kongres tidak seharusnya merasa seolah-olah tidak dimasuk-kan > dalamsemangat Kongres persatuan pemuda 1928. > > > Pada tahun 1942, Jepang dengan mudah mendudukiNederlands Indië karena > pe-nguasakolonial tidak memberi perlawanan yang berarti. Begitu > Perang Dunia II berakhir,pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat > Indonesiamenyatakan merdeka dari penjajahan Belanda. Walaupun PBB dan > Belanda tidakmengakui proklamasi 1945, rakyat Indonesia dengan bedil > dan bambu runcingmembela kemerdekaannya melawan usaha Belanda untuk > menduduki kembali negerijajahannya. Belanda sangat berkepentingan > mempertahankan koloninya karena iamembutuhkan kekayaan alam dan > tenaga kerja murah Indonesia untuk memulihkanekonominya dari > kehancuran yang diderita karena PDII. Belanda, sampai hari inimasih > menolak untuk mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Karena > denganpengakuan itu, berarti Belanda mengakui agresi militer tahun > 1947 dan 1948terhadap Republik Indonesia. > > > Sejak 17 Agustus 1945 itulah Papua Barat sudahmerupakan bagian dari > Indonesia. Perlu diingat pidato Bung Karno di Kota Baru,Jayapura, 4 > Mei 1963: “…Dan apa yang dinamakan tanah air Indonesia? Yangdinamakan > tanah air Indonesia ialah segenap wilayah yang dulu dijajah olehpihak > Belanda, yang dulu dinamakan Hindia Belanda, yang dulu > dinamakanNederlands Indië. Itulah wilayah Republik Indonesia. > Dengar-kan benarkataku, itulah wilayah Republik Indonesia. Itu > berarti bahwa sejak 17Agustus 1945 Irian Barat telah masuk di dalam > wilayah Republik Indonesia.Apa yang belum terjadi? Karena penjajah > Belanda di Irian Barat sesudahproklamasi itu masih berjalan terus, > maka Irian Barat belum kembali termasuk didalam wilayah kekuasaan > Republik Indonesia. Sehingga kita punya perjuangan yanglalu ialah > Saudara-Saudara perhatikan benar-benar, bukan memasukan Irian Baratke > dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kesalahan ini > masihkadang-kadang dibuat. Orang masih berkata, berjuang memasukan > Irian Barat kembalike dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. > Tidak! Irian Barat sejak 17Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah > Republik Indonesia. Orang kadang-kadangberkata, memasukan Irian Barat > ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak!Irian Barat sejak daripada > dulu sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan RepublikIndonesia…” . > > > Jadi sesungguhnya tanpa Penentuan Pendapat Rakyat(PePeRa) atau > referendum tahun 1969, Papua Barat sudah sejak 1945 menjadibagian > syah dari Indonesia. Masalahnya adalah Belanda ingin > terusmempertahankan Papua Barat sebagai koloninya sehingga > Pemerintah Indonesia di bawah SUKARNOterpaksa harus membebaskannya > dari cengkeram kolonial Belanda! Jadi merekayang terus giat > mengatakan Indonesia menganeksasi Papua Barat sebenarnya telahmemalsu > fakta sejarah! Perbatasan wilayah Republik Indonesia memang > diwarisidari perbatasan wilayah masa penjajahan Belanda. Itulah juga > yang terjadidengan negeri-negeri bekas jajahan kolonial Inggris, > Perancis, Belgia dll. > > > Di samping fakta sejarah, sebelum kita bersikapmendukung atau menolak > gerakan “Pembebasan Papua Barat”, masih ada beberapamasalah yang > harus dipertimbangkan. > > > Pertama, watak kelas dari berbagai organisasi Papuayang mendukung > gerakan “pem-bebasan Papua Barat”. Apakah mereka mewakilikepentingan > sosial-ekonomi rakyat jelata Papua? Bagaimana > sikaporganisasi-organisasi itu terhadap neoliberalisme dan > imperialisme? > > > Dalam “Manifesto from First Papuan People’sCongress-1961”, saya > temukan antara lain tuntutan: a. our flag be hoistedbeside the > Netherland flag; b. our national anthem (Hai Tanahku Papua”) be > sungand played in addition to the Netherlands national anthem”. > Artinya, KongresRakyat Papua adalah sebuah lembaga yang pro Belanda > karena ingin supayabenderanya berkibar di samping bendera Belanda dan > lagu kebangsaannyadinyanyikan bersama dengan lagu kebangsaan Belanda. > Apakah ini tidak serupadengan kasus Republik Maluku Selatan yang > mendapat dukungan dari KerajaanBelanda? > > > Jeremy Corbyn, salah seorang tokoh dari Labour Partydi Inggris, turut > mendirikan “International Parliamentarians for West Papua”.Benny > Wenda adalah tokoh Papua yang tinggal di Inggris dan aktif bekerja > untukmenggalang dukungan di kalangan anggota parlemen negeri-negeri > imperialis.Lembaga ini mengutuk pelanggaran HAM di Papua Barat. Bagus > sekali! Berbagaimacam pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer > rezim Suharto sampaiJokowi di Papua Barat harus dikutuk dan kita > menuntut dihentikannya semuapelanggaran itu. Masalahnya adalah apakah > pelanggaran HAM itu HANYA terjadi diPapua Barat? Bersediakan Jeremy > Corbyn dan semua anggota parlemen AS, Belanda,dan negeri imperialis > lainnya mengutuk pelanggaran HAM berat sejak tahun 1965sampai > sekarang yang terus terjadi di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan > danpulau-pulau lainnya? Apakah kita bisa mempercayai Labour Party > Inggris yangbersama AS melakukan perang agresi terhadap Irak dan > Libia? > > > Akan sangat baik kalau sebuah studi dilakukan terhadapKomite Nasional > Papua Barat (KNPB) untuk mengetahui program dan sistimmasyarakat > seperti apa yang ingin mereka bangun seandainya berhasil“membebaskan” > Papua Barat. Apakah para pemimpinnya betul-betul mewakilikepentingan > rakyat pekerja Papua? Jangan kita lupakan pengalaman perjuanganrakyat > Afrika Selatan yang dipimpin ANC dan Mandela. Apakah kelas > yangberkuasa sekarang mewakili kepentingan rakyat jelata Afrika > Selatan? Apakahkehidupan dan kesejahteraan rakyat Afrika Selatan > mengalami kemajuan danmembebaskan mereka dari penghisapan dan > penindasan? Sepanjang pengetahuan saya,yang terjadi di Afrika Selatan > adalah pertukaran warna kulit dari para penguasadan kaum elitnya saja. > > > Studi lainnya lagi yang akan berguna adalahmempelajari struktur kelas > dalam masyarakat Papua. Misalnya hubungan antaraanggota suku bangsa > biasa dengan ketua adat atau kepala sukunya dalam prosesproduksi. Apa > peran gereja dan apakah gereja juga merupakan salah satu > institusiyang menguasai tanah? > > > Kalau kita mengamati situasi Indonesia secarakeseluruhan, apakah > dampak kebijakan pemerintah Jokowi yang sedang mendorongpenanaman > modal asing secara besar-besaran untuk membiayai > megaproyekinfrastukturnya, mengekplotasi sumber alam dan perluasan > perkebunan, tidakdirasakan seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat > Papua? Apakah perampasantanah adat para suku bangsa Papua, pembabatan > hutan-hutan dan pertambangan dengandampak sangat serius terhadap > lingkungan tidak terjadi di pulau-pulau Indonesialainnya? Sebetulnya > musuh yang dihadapi rakyat Papua adalah sama dengan yangdihadapi > rakyat suku bangsa lainnya, yaitu rezim Jokowi-Jk yang > mewakilikepentingan tuan tanah besar, kapitalis birokrat, komprador > dan kaumimperialis. Apakah perjuangan pembebasan nasional rakyat > Papua tidak sedang mengalihkanperhatian rakyat Papua dari masalah > sosio-ekonominya yang mendesak? Apakahreforma agraria sejati tidak > seharusnya menjadi tuntutan rakyat Papua juga? > > > Pada jaman imperialisme di mana sistim kapitalis duniaterus menerus > dilanda krisis yang tak kenal akhir, rakyat Indonesia dariberbagai > suku bangsa dan kepercayaan serta agama yang berbeda harus menanggung > penderitaan makin lama makin berat,kelangsungan hidupnya terancam > karena sumber pencaharian dan ruang hidupnyahilang di bawah timbunan > “pembangunan neo-liberal” pemerintah. Dalam kondisiseperti ini > perjuangan melawan penghisapan dan penindasan kaum imperialis > sertasemua lembaga internasionalnya yang diwakili oleh kaum tuan > tanah besar, kaumkabir dan komprador adalah prioritas. Karena > perjuangan ini membutuhkanpersatuan dan kerja sama erat di antara > rakyat tak perduli suku bangsa danagama atau kepercayaanya. > > > Perlu diingat masalah Papua Barat menjadiberlarut-larut sampai > melibatkan PBB dan AS serta langkah-langkah militerPemerintah > Indonesia sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah > kolonialBelanda yang tidak mau meninggalkan Papua Barat. Indonesia di > bawah SUKARNOtidak pernah melakukan agresi terhadap Papua Barat!! > Perampokan besar-besarankekayaan alam Papua tidak terjadi di jaman > SUKARNO! Pembunuhan, penyiksaan,pelanggaran HAM di Papua tidak > dilakukan oleh Pemerintahan SUKARNO! Justrupemerintahan SUKARNO yang > dirongrong dan dipecah belah oleh gerakan separatis RMS,PRRI dan > PERMESTA dan akhirnya dijatuhkan oleh kudeta militer SUHARTO > tahun1965. Kalau pemerintahan SUKARNO bersifat kolonial dan > pro-imperialis, iatidak akan digulingkan oleh SUHARTO, antek kaum > imperialis! Jangan putar balik fakta sejarah atas nama hakmenentukan > nasib sendiri rakyat Papua! > > > > On Sunday, December 3, 2017 11:24 PM, "Sunny ambon > [email protected]<mailto:[email protected]> [GELORA45]" > <[email protected]<mailto:[email protected]>> wrote: > > > http://www.independent.co.uk/news/world/asia/west-papua-flag-day-indonesia-independence-separatists-illegal-oxford-raised-world-locations-support-a8085286.html > > West Papuaflag day: Why people around the world are raising the > colours of acountry that doesn't exist ‘The whole essence of our > humanityis being reduced to nothing’ Free West Papua campaign leader > BennyWenda sa The Independent Online67890wqa HJKL;'# > > 741] > [POIUYEEWWSQAQ\QAu join demonstrationsaround the world in support of > West Papua’s fight for independenceon Friday In West Papua, simply > raising the Morning Star flag – a symbol of the island’s fight for > independence from Indonesia – can result in 15 years of > imprisonment. But more than 12,000 kilometres away in the UK, the > forbidden flag was raised this morning outside Oxford’s town hall for > the tenth year in a row. Oxford is one of more than 250 locations > across 50 countries worldwide expected to raise the Morning Star flag > today in a show of solidarity with tens of thousands of West Papuans > calling for international intervention in the fight for independence > from Indonesia. Police kill eight in West Papua separatist violence > “In West Papua, the whole essence of our humanity is being reduced to > nothing. We are treated like animals and endure what some have > described as an ‘apartheid-like’ military occupation,” exiled Free > West Papua campaign leader Benny Wenda, who was granted political > asylum in the UK in the early 2000s, and lives in OxDDId, told The > Independent. “Tens of thousands of us have been forced to flee as > refugees and those that stay live under constant terror. Almost every > day, people are arrested without reason, tortured and killed at the > hands of the Indonesian government.” An undated document published on > the UNHCR website states that Papua New Guinea alone has taken in as > many as 10,000 refugees from West Papua since 1985. > > The West Papua Morning Star flag has been raised outside Oxford town > hall this morning in support of the Free West Papua campaign Today’s > flag-raising protests come two months after a petition that gained > over 1.8 million signatures – more than 70 per cent of West Papua’s > population – was presented to the United Nations, calling on the > organisation to investigate human rights abuses on the island. It > also demanded that the UN’s Decolonisation Committee (C-24) put West > Papua back on its agenda to “ensure their right to > self-determination ... is respected by holding an internationally > supervised vote”. “Carrying out [the petition] took months of > dedicated hard work and commitment after years of planning,” Mr > Wenda. “It was also incredibly dangerous because the Indonesian > government immediately banned the petition and stated that anyone who > signed it would be arrested.” The Free West Papua campaign claims > that 57 people were arrested by the Indonesian military for > supporting the appeal. The petition was rejected by the C-24 however, > with its chair, Rafael Ramírez, telling The Guardian no petition > regarding West Papua could be accepted due to the committee’s mandate > being extended exclusively to the 17 states identified by the UN as > “non-self-governing territories”. “West Papua is not a matter for > the C-24,” Mr Ramírez said. “We are just working on the countries > that are part of the list of non-self-governing territories. That > list is issued by the general assembly.” “One of the principles of > our movement is to defend the sovereignty and the full integrity of > the territory of our members. We are not going to do anything against > Indonesia as a C-24.” The C-24 did not immediately respond to a > request for comment from The Independent and the United Nations High > Commission for Refugees said it could not comment on decisions made > by other UN bodies. Free West Papua independence leader Benny Wenda > (centre) was granted political asylum from the UK in the early 2000s > West Papuans have been calling on the United Nations to intervene in > what has been called a “slow-moving genocide” for decades, as the > Indonesian military continues to occupy the Asian island. The > province was once on the committee’s agenda, when it was a Dutch > colony known as Netherlands New Guinea, but it was taken off the list > in 1963 when the territory was annexed by Indonesia. In 1969, an Act > of Free Choice referendum meant to decide whether West Papua would > join Indonesia or become independent was supervised by the UN. > However, researchers at Australia’s Griffith University have noted > that less than 1 per cent of the West Papuan population was selected > by the Indonesian government to represent the entire territory and > that those representatives were “coerced to vote for the official > integration of West Papua into Indonesia”. They estimate that in the > last 50 years, more than 500,000 people have been killed in West > Papua as a result of the Indonesian government’s occupation, calling > the situation in Indonesia a “slow-moving genocide”. Amnesty > International and Human Rights watch have also put the death toll at > 500,000. “No one knows if they are going to be the next person > killed, but every West Papuan person can tell you about family > members who have been,” Mr Wenda said. “As a child, I remember the > Indonesian military bombing my village and in front of my eyes they > raped my aunties and beat up my mother just because she didn’t have > an ID card.” An Indonesian activist kneels before West Papuan > pro-independence demonstrators in a symbolic gesture seeking > forgiveness for their country’s occupation during a protest in > Jakarta in April (Getty) > > “The Indonesian government has been able to keep this very quiet > and so West Papua has been one of the forgotten stories in the > world,” human rights lawyer Melinda Janki said. Ms Janki says she > learned of West Papua’s plight after she was approached by Mr Wenda a > decade ago for legal advice. “This violation of the people’s rights > to self-determination seems to have been completely forgotten. “It > all sort of culminated in 1969 in what the Indonesians have called > the ‘Act of Free Choice’, but which was really an exercise in which > they brought 1,022 people together and basically forced them at > gunpoint to say that they wanted to remain as Indonesian, so there > really are not grounds for saying that this was a genuine act of > self-determination. “That was in 1969 and nearly 50 years later this > issue continues to be buried,” Ms Janki continued. “I think it’s been > an enormous failure on the part of the United Nations and I think the > General Assembly spectacularly failed to take into account the rights > of the West Papuans.” The UK’s parliamentary group on West Papua has > called Indonesia’s presence in West Papua an “illegal occupation” > based on a “sham referendum”. “Put simply, it’s an illegal > occupation. Promised its original independence from the Dutch in > 1962, West Papua’s incorporation into Indonesia followed in 1969 > after what was widely acknowledged to be a sham referendum, > engineered by the economic interest of the Indonesia government,” > Labour MP Alex Sobel told The Independent. “The colonised territory > is rich in gold, copper, natural gas, forests and fisheries from > which the indigenous population see very little, to no benefit.” He > continued: “The UN will not be able to avoid this issue forever and > as [the Free West Papua campaign’s] petition proves, the West Papuan > people refuse to be silenced,” adding: “Quite simply, it’s an > unacceptable part of the UN’s history that must now be put right.” > Labour leader Jeremy Corbyn is presented with the petition signed by > 1.8 million West Papuans by Free West Papua leader Benny Wenda > Melanesian leaders have also accused the United Nations of turning a > “deaf ear” to human rights abuses in West Papua. The Prime Ministers > of the Solomon Islands and Vanuatu called on the UN’s Human Rights > Council to launch a formal investigation into human rights abuses in > the province at the UN General Assembly in New York in September. > Vanuatu Prime Minister Charlot Salwai told the assembly: “For half a > century now the international community has been witnessing a gamut > of torture, murder, exploitation, sexual violence and arbitrary > detention inflicted on the nationals of West Papua, perpetrated by > Indonesia, but the international community has turned a deaf ear to > the appeals for help. We urge the Human Rights Council to investigate > these cases.” “We also call on our counterparts throughout the world > to support the legal right of West Papua to self-determination and to > jointly with Indonesia put an end to all kinds of violence and find > common ground with the nationals to facilitate putting together a > process which will enable them to freely express their choice.” A > spokesperson from the Indonesian Embassy in the UK told The > Independent: “We categorically reject allegations concerning the > 'slow moving genocide' or any other jargon to exaggerate the human > rights situation in Papua. “In fact, promotion and protection of > human rights have been one of the most important elements in > Indonesia since we became a democracy in 1998. The government is > working together with our national human rights institution, or the > National Commission on Human Rights, and has established working > groups to resolve past human rights issues in Papua and West Papua > Provinces. “While we continue to resolve those issues, one should > not forget that human rights also include right to education, right > to health, as well as right to adequate standards of living. > President Jokowi [Joko Widodo] is putting efforts to make sure the > people of Papua now gain access to much needed education and > healthcare services.” The spokesperson added that Indonesia has seen > a general hike in economic growth from 3.6 per cent in 2014 to 9.2 > per cent in 2016 in Papua and West Papua. Indonesia restricts > foreign journalists from reporting in the provinces of Papua and West > Papua, making it difficult for news organisations to determine what > is happening on the ground level. Mr Wenda said he believes with > growing support from the international community, the UN will have to > address calls from West Papuans for intervention. “The C-24 could not > officially accept the petition because West Papua was wrongly taken > off the list of non-self governing territories in 1963,” Mr Wenda > said. “For over 50 years, we have had our voices systemically > silenced and crushed by the Indonesian government and we have never > been able to present our case to the UN. “Now, the UN cannot ignore > our obvious demands for our right to self-determination to be > recognised. This petition is vital evidence of the will of the West > Papuan people.” > - More about: > - West Papua > - Indonesia > - Asia > - Human Rights > - Independence
