Pelanggaran HAM dan kualitas pendidikan Papua jadi sorotan masyarakat | | | | | | | | | | | Pelanggaran HAM dan kualitas pendidikan Papua jadi sorotan masyarakat | ... Muhammad Genantan Saputra Let's be smart. Terakhir, ada miras dan narkoba, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelayanan publik yang tak ... | | | Kamis, 14 Desember 2017 18:55Reporter : Muhammad Genantan Saputra - - - - Survei Change.org dan LIPI. ©2017 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra Merdeka.com - Change.org bekerja dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membuat sebuah survei mengenai isu yang sering terjadi di Papua. Survei tersebut dilakukan selama tiga minggu sejak November 2017 lalu. Survei ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana publik memandang masalah-masalah yang terjadi di Papua ini. Serta sejauh mana pemahaman mereka tentang isu Papua. Survei diikuti oleh 2 persen warga asli Papua, 3 persen penduduk non asli Papua, dan 95 persen warga di luar Papua. Dari 21 pernyataan tentang permasalahan umum di tanah Papua, masyarakat luar Papua lebih melihat isu yang santer di daerah Cendrawasih itu dari segi kualitas pendidikan rendah setinggi 14,33 persen. Kemudian penduduk Papua non asli menyoroti isu miras dan narkoba sebanyak 12,84 persen. Sementara, pribumi Papua asli lebih mengkritisi masalah Pelanggaran HAM sebesar 14,02 persen. Kemudian dari pertanyaan tentang berita apa yang sering kamu dengar Tanah Papua, hasilnya masyarakat luar Papua lebih sering mendengar tentang Freeport dan penduduk asli non Papua menyoroti kekerasan. Warga Papua asli pun tetap condong ke kasus pelanggaran HAM. Mereka sering mendapat informasi itu karena peranan media online. Sementara, Tim kajian LIPI Cahyo Pamungkas menjelaskan perbedaan persepsi tentang kondisi tanah Papua menunjukkan bahwa kawasan paling timur di Indonesia itu masih bermasalah. Masalah tersebut dilihat dari keamanan bagi pendatang atau warga non Papua asli melihat Papua aman karena banyak tentara. Sedangkan pribumi Papua asli menilai tidak aman karena menimbulkan pelanggaran HAM. "berdasarkan hasil survei, permasalahan di Papua tidak hanya pendidikan, kemiskinan dan miras, namun juga pelanggaran HAM (8 persen). Karena itu penyelesaian soal Papua tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian HAM, baik dengan cara pengadilan apapun rekonsiliasi," katanya di Auditorium Widya Graha LIPI, Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (14/12). Lebih lanjut, salah satu poin penting yang muncul di survei ini adalah terdapat perbedaan persepsi dari masing masing kelompok, hampir 93 persen responden menilai cara dialog nasional 'penting' dan 'penting sekali' untuk mencari solusi bagi masalah masalah yang ada di Papua. Semua kelompok juga menilai bahwa peranan Presiden Joko Widodo efektif menyelesaikan masalah. Pasalnya dalam survei kepemimpinan Jokowi mendapat nilai sebesar 40 persen. Sementara, masyarakat Papua sebanyak 12 persen memegang peranan kunci untuk menyelesaikan masalah masalah yang ada di Tanah Papua. Survei ini diikuti sebanyak 27 ribu responden, di antaranya 61,5 persen laki-laki, 38,5 persen perempuan. Sekitar 51 persen responden berpendidikan S1, 25 persen lulusan SMA/sederajat, lulusan S2 13 persen, dan sisanya gabungan antara lulusan SD, SMP, D3, S3 dan sebagainya. "Kita memilih Papua karena memang isunya sedang naik, dan atensinya juga naik, dan yang kita cari apa sebetulnya yang dipikirkan orang orang di luar Papua atau masyarakat yang tinggal di Papua mengenai isu isu di Papua," kata Direktur Komunikasi Change.org Arief Aziz. Change.org pun membuat survei tentang isu akses ekonomi dan kemiskinan, diskriminasi rasial, eksploitasi SDA dan investasi, harga barang yang tinggi, infrastruktur dan transportasi, KDRT, kebebasan berekspresi dan pers, kekerasan politik, serta ketersediaan air dan listrik. Kemudian, keterwakilan orang asli Papua di lembaga politik dan ekonomi, ketidakadilan terhadap masyarakat adat, konflik antargolongan masyarakat, korupsi, serta kualitas kesehatan rendah, dan kualitas pendidikan rendah. Terakhir, ada miras dan narkoba, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelayanan publik yang tak profesional, proses integrasi dan wacana Papua merdeka. Dalam forum survei itu, dihadiri oleh Direktur Komunikasi Change.org Arief Aziz, Direktur Internasional Amnesty Usman Hamid, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, Peneliti dari Auriga Mumu Muhajir, Tokoh Papua Pater Neles dan di moderatori oleh Peneliti Politik LIPI Adriana Elisabeth. [fik]
[GELORA45] Pelanggaran HAM dan kualitas pendidikan Papua jadi sorotan masyarakat
Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45] Thu, 14 Dec 2017 12:35:55 -0800
