----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com
[GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>Kepada: GELORA_In
<GELORA45@yahoogroups.com>Terkirim: Jumat, 15 Desember 2017 03.55.54
GMT+1Judul: [GELORA45] Agama dan nasionalisme 'alat pemenangan' Pilpres 2019?
Agama dan nasionalisme 'alat pemenangan' Pilpres 2019?
Nuraki AzizBBC Indonesia Hak atas fotoGETTY IMAGESImage captionMayoritas rakyat
Indonesia menolak radikalisme agama.
Masalah agama, nasionalisme dan komunisme masih tetap akan dipakai pada
Pemilihan Presiden 2019, termasuk kepada presiden Joko Widodo, kata pengamat
militer, Soleman Ponto.
"Sekarang ini kan sedang, seperti nasionalisme, agama dan komunisme bertempur.
Bagaimana Pak Jokowi itu dianggap, wah PKI, seorang komunis. Dia dianggap
sebagai seorang yang anti agama.
"Kalau yang namanya mencari dukungan, itu kan segala cara. Saya tidak yakin itu
dia punya data yang kuat tentang ini. Tetapi karena ini dipakai sebagai alat,
sebagai alat apa aja bisa dipakai," lanjut Soleman yang mantan Kepala Badan
Intelijen Strategis (BAIS).
- FPI: ‘Indonesia bukanlah negara demokrasi’
- Saudi dirikan sekolah di Indonesia, isu Wahabi kembali ramai
- Tentang milad, jilbab, Raja Salman, dan Indonesia
Tetapi pada bulan Agustus lalu, Wahid Institute menyebutkan 11 juta orang
bersedia melakukan tindakan radikal, 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak
radikal dan 7,7% mau bertindak radikal jika memungkinkan.
Tindakan radikal -dalam bentuk mengkafirkan, ujaran kebencian, menolak orang
yang tidak beriman menjadi pejabat tinggi negara- dapat menjadi semakin besar
pengaruhnya karena ditularkan ke lingkungan sekitar, kata pengamat politik
Donny Gahral Adian.
"Bagaimana pengaruh mereka terhadap lingkungan sekitar mereka. Kalau mereka
ayah, ke istrinya, ke anaknya, ke teman kantornya, teman peer group-nya. Nah
itu sebenarnya bagaimana radicalism bisa menyebar melalui jaringan-jaringan,
apakah kekerabatan, atau sosial, bisnis," kata pengamat dari Universitas
Indonesia ini.
Hak atas fotoAFPImage captionBasuki Tjahaja Purnama divonis bersalah dan
dihukum pidana penjara dua tahun, awal Mei 2017.
Pilkada Jakarta cerminan Pilpres?
Sebagian orang memandang pihak-pihak yang melancarkan tuduhan-tuduhan tersebut
bisa diketahui lewat apa yang terjadi pada Pilkada Jakarta, berdasarkan
indication and warning intelijen, meskipun indikasi dan peringatan tersebut
tetap bukanlah suatu kepastian, kata Soleman.
"Bagaimana kasus gubernur Jakarta kan, pak Ahok ini, bagaimana gertaknya
penggunaan SARA ini dipakai. Nah yang tidak diharapkan adalah situasi pemilihan
gubernur Jakarta ini dibawa menjadi pada saat Pilpres 2019," kata Mayjen (purn)
Soleman.
- Ada apa di balik pengunduran dua pengacara Setya Novanto?
- Siapa berebut posisi ketua umum Golkar -jika Setya Novanto mundur atau
jatuh
- Golkar tak ganti Setya Novanto, partai bisa terbelah?
Pihak-pihak ini bisa saja pesaing terdekat Jokowi, Prabowo Subianto, pendukung
mantan presiden Suharto atau siapa saja yang berkepentingan ingin memenangkan
pemilihan presiden, tambahnya.
Pengamat intelijen, Muchyar Yara, memandang radikalisme agama, nasiolisme dan
komunisme hanyalah dipakai saja, tetapi tidak terlalu berpengaruh.
"Itu dibuat. Bisa juga hilang sekejap, bisa juga muncul dengan tiba-tiba,
issue-issueseperti komunisme, nasionalisme, agama. Itu tergantung kemampuan dan
kekuatan pihak-pihak yang me-manage issue-issue tersebut. Dan itu berpulang
kembali kepada, dalam situasi sekarang ini, dengan kemampuan uang, " kata
mantan pejabat BIN dan Partai Golkar ini.
Hak atas fotoAFPImage captionPenanaman modal asing diterima selama menumbuhkan
ekonomi Indonesia.
Investasi dan pekerja asing
Radikalisme nasionalisme adalah salah satu hal yang tetap dipakai dalam
memenangkan Pilpres 2019. Apakah itu terkait dengan afiliasi politik ataupun
ekonomi.
Topik pekerja atau investasi asing, seperti tambang Freeport di Papua dan
pekerja dari Cina akhir-akhir ini kembali muncul.
"Nasionalisme yang diusung oleh pak Jokowi, itu bukan nasionalisme yang
tertutup, menjadi ultra nationalisme anti asing. Foreign investment welcome to
Indonesia as long as itu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, menyumbang terhadap penerimaan negara, itu pada akhirnya
dipakai untuk rakyat," kata pengamat Donny Gahral Adian.
- Terorisme dan Masyarakat Ekonomi ASEAN jadi sorotan KTT ASEAN
- Apa yang harus Anda ketahui tentang Masyarakat Ekonomi Asean
- Cegah ekstremisme, ASEAN 'harus moderat'
Muchyar Yara juga setuju nasionalisme tetap mempengaruhi pemilihan presiden
2019.
"Menurut saya iya. Menurut saya iya begitu. Dan sepanjang sejarah yah di
Indonesia, mungkin hanya Gus Dur yang berhasil menjadi presiden mewakili
platform politik Islam. Itupun beliau dianggap sangat toleran. Jadi umumnya
nasionalis yang biasanya bisa lebih diterima."
Hak atas fotoREUTERSImage captionPenolakan tegas Jokowi atas keputusan Trump
terkait dengan Yerusalem, dinilai menguntungkan dirinya.
Yerusalem, Palestina
Pandangan para calon Pilpres 2019 terkait dengan keputusan Presiden Amerika
Serikat, Donald Trump, memandang Yerusalem sebagai ibukota Israel juga dianggap
penting para pemilih. Soleman memandang kebijakan luar negeri pemerintah Jokowi
yang memihak Palestina dianggap penting mayoritas rakyat Indonesia.
"Sasaran tembak yang, apa sekarang terjadi pada rakyat Palestina, kalau beliau
nanti kurang, masih dianggap kurang effort nya, itu akan jadi masalah," kata
Ponto.
- Donald Trump: Yerusalem adalah ibu kota Israel
- PM Netanyahu tentang Yerusalem: Palestina mesti menerima kenyataan
- Yerusalem: Tiga hal yang perlu Anda ketahui tentang kota suci
Pada hari Rabu (13/12) di KTT Organisasi Kerja sama Islam di Istanbul, Turki,
Presiden Jokowi secara tegas menolak pengakuan Trump tersebut.
Respon tanggap dan tegas Jokowi dipandang positif terkait dengan Pilpres 2019,
pandang pengamat politik Donny Gahral Adian.
"Cukup positif karena dia langsung merespon bahwa menolak Yerusalem sebagai ibu
kota Israel. Dia dalam posisi bahwa dispute antara Palestinians dan Israel itu
perlu diselesaikan dengan cara-cara yang lebih civilised," katanya.
Hak atas foto@ALARABY_ARImage captionFoto kejadian di masjid Mesir beberapa
tahun lalu, yang dibuat seolah-olah baru saja terjadi di media sosial.
Siapa pemenang?
Jadi siapa yang diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden? Hal-hal apa
yang penting untuk diusung agar mengungguli persaingan?
Posisi petahana, dukungan terhadap UUD 1945, Pancasila dan keberagaman adalah
faktor-faktor penentu, menurut pengamat Soleman Ponto.
"Walaupun dia sudah sebagai incumbent, dia harus tetap bisa memperlihatkan
kepada masyarakat Indonesia bahwa beliaulah, masih dalam tangan beliau
Indonesia masih bisa berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan
keberagamannya," kata Mayjen Ponto.
- Pemain game di YouTube raup US$7 juta
- Perempuan AS tembak kekasihnya agar 'bisa terkenal’ di YouTube
- Gangnam Style tak lagi jadi video terpopuler di YouTube
Selain faktor petahana, jumlah dana dan kemampuan mengelolanya, menentukan
tokoh yang akan menjadi presiden Indonesia, kata pengamat Muchyar Yara.
"Kalau soal dana, kita sekarang ini tidak bisa menghitung secara jelas. Di
Indonesia ini kan hanya pelaporan saja ke KPU dan KPU tidak punya akses yang
kuat untuk bisa menelusuri. Namun secara umum yang namanya petahana pasti
banyak dapat support," Muchyar menjelaskan.
Salah satu medan persaingan politik yang penting akhir-akhir ini adalah media
sosial. Tetapi saat ini masih belum jelas pihak yang akan meraup keuntungan
dari mempengaruhi pemakai Facebook atau medsos lainnya, kata Donny Gahral Adian.
"Pertarungannya masih cukup ketat karena social media itu kan cair, apapun bisa
terjadi, satu issue di viral kan, itu seolah-olah menjadi kebenaran. Orang
gampang percaya terhadap sesuatu yang sebenarnya fake news, sesuatu yang
sebenarnya hoax, sesuatu yang sebenarnya tidak benar," kata Donny Gahral Adian
dari UI.
