----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Sunny ambon [email protected] [GELORA45] <[email protected]>Terkirim: Rabu, 27 Desember 2017 13.18.28 GMT+1Judul: [GELORA45] Batu sandungan Jokowi di Pilpres 2019
https://www.merdeka.com/politik/batu-sandungan-jokowi-di-pilpres-2019.html?utm_source=Notification&utm_medium=Mdk-notif&utm_campaign=Mdk-Notification Batu sandungan Jokowi di Pilpres 2019 Rabu, 27 Desember 2017 06:03 Reporter :WisnoeMoerti, RaynaldoGhiffari Lubabah - Presiden Jokowi di Rapimnas Golkar. ©2017 Biro Pers Istana Merdeka.com - Sejumlah lembaga survei masih menempatkannama Joko Widodosebagai calon terkuat jika kembali maju sebagai calon presiden diPemilihan Presiden 2019. Rata-rata, tingkat elektabilitas Joko Widodojelang Pemilihan Presiden 2019 cenderung naik di angka 40-45 persen.Namun, kenaikannya dinilai lamban. Sementara di belakang Joko Widodomembuntuti rival terkuatnya yakni mantan Danjen Kopassus yang kinimenjadi Ketua Umum Partai Gerindra, PrabowoSubianto. Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi dinilai belum berada di zonaaman. Alasannya, separuh jumlah pemilih di Indonesia masih bisaberubah pilihannya. Ada beberapa isu yang dinilai berpotensi menjegalJokowi di pertarungan 2019. Direktur Eksekutif Lingkar MadaniIndonesia Ray Rangkuti melihat isu itu sudah mulai dimainkan danterbukti memengaruhi lambannya kenaikan elektabilitas Jokowi.Lambatnya kenaikan elektabilitas Jokowi diyakini terimbas politiksuku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di Pemilihan Gubernur DKIJakarta2017. Jokowi kerap diserang isu komunisme hingga terlalumengistimewakan atau memiliki orientasi pada perekonomian China. "Kenapa lambatnya elektabilitas Jokowi? Dugaan saya karenamasih terkena imbas dari politik SARA," kata Ray di D Hotel,Jalan Sultan Agung, Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12). Permainan isu SARA diyakini tidak akan terhenti dan akandihembuskan di Pilkada serentak 2018, Pemilu hingga Pilpres 2019. IsuSARA digunakan untuk kepentingan politik karena memiliki dampaksignifikan menghancurkan elektabilitas lawan politik. Selain itu,efeknya berkepanjangan. Selain efek signifikan, isu SARA banyakdipakai karena muncul suasana yang melegalkan tindakan politik SARA. "Jadi SARA tidak bermasalah karena dianggap mengamalkankepercayaan tertentu, ada kegamangan," ujarnya. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto melihat,konflik di masyarakat bakal terjadi hingga Pilpres 2019. Isu-isu yangdigunakan beragam. Mulai dari ketidakpuasan elit politik dalampembagian kekuasaan. Ketidakpuasan itu tergambar di 3 tahunpemerintahan Jokowi-JK di mana sikap politik dua kaki PAN antaramendukung pemerintahan dan oposisi. Yang juga perlu disikapi adalah permainan isu jika masyarakattidak puas dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pemicunya,ekonomi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. "Ekonomi cenderung stabil 3 tahun, tapi ada kesenjanganbesar. Pertumbuhan tidak diikuti dengan distribusi merata. Lebihparah kalau tidak ada kepuasan pembangunan," Arif di D Hotel,Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12). Isu ketiga yang berpotensi jadi batu sandungan Jokowi adalahpenilaian jika pemerintah gagal dalam penegakan hukum, HAM dan antikorupsi.Arif menyinggung buruknya kualitas penegakan hukum di Indonesia.Penyebabnya karena Presiden Joko Widodo memercayakan institusipenegak hukum dipimpin dari unsur partai politik. Contohnya, YasonnaLaoly menjadi Menteri Hukum dan HAM serta M Prasetyo di posisi JaksaAgung. Laoly merupakan kader PDIP dan Prasetyo berasal dari PartaiNasDem. Arif juga menyoroti soal banyaknya aparatur sipil negaratersangkut kasus korupsi oleh KPK serta janji Jokowi menyelesaikanpelanggaran HAM masa lalu seperti pembunuhan aktivis Munir. "Kesalahan Jokowi adalah mengangkat Menkum HAM dan JaksaAgung seorang politikus. Selama itu tidak akan pernah prestasihukumnya Jokowi bagus. Kalau mau bagi, ganti Jaksa Agung dan MenkumHAM," tegas Arif. Terakhir, lanjut Arif, peluang konflik besar jika tidak adainstitusi sosial di luar politik yang mampu memoderasi politik. "Agama enggak lupa diseret ke politik. Jadi tidak adainstitusi di luar politik yang bisa diharapkan untuk jadi jalankeluar di jalan politik," ucapnya. [noe] Baca Juga: Agartak gaduh, Jokowi diminta keluarkan Inpres buat ganti Airlangga dikabinet KetikaAnies-Sandi diminta contek Jokowi-Ahok soal penataan Tanah Abang Katapengamat, kesalahan Jokowiini bisa picu konflik di Pemilu 2019 PenyuapDirjen Hubla buat identitas palsu di bank, terinspirasiJokowi-Prabowo ElektabilitasJokowi bisa merosot jika lawan pakai politik identitas
