Stop bantuan ke Palestina. Hanya menjadikan mereka malas dan korup. hanya
nungguin bantuan dari segala penjuru angin. Ingat dulu waktu Yasser Arafat
meninggal, ketahuan duit bantuan selama itu dikorup dan dibuat hidup ber-mewah2
istrinya Sufa. Ga mungkinlah Yasser ga tahu.
Belum lama berita jumlah uang yang diberikan US menurut Trump dan yang disebut
oleh siapa ga tau namanya pemimpin Palestina sangat jauh berbeda. Ga tau mana
yang benar.
Baca juga kutipan dari berita dibawah :
=== BC Indonesia sudah menanyakan nilai bantuan pemerintah Indonesia untuk
Palestina selama 2016 dan 2017 kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri,
Arrmanatha Nasir, namun tidak mendapat tanggapan.====
Pastilah dikorup lagi. Ngapain bantu2 terus. goblok aja yang bantuin.
mj
On Tuesday, January 9, 2018, 7:38:50 PM PST, [email protected] wrote:
tempo hari baca di RMOL sumbangan Indonesia $5,000 per tahun
marthajan04@... wrote :
Rabu 10 Januari 2018, 10:12 WIB
AS Donatur Terbesar untuk Palestina di PBB, Bagaimana Indonesia?
BBC Indonesia - detikNewsPresiden Joko Widodo menyatakan akan terus membela
kepentingan Palestina. (Foto pada Maret 2016 saat Jokowi menyambut Presiden
Palestina Mahmud Abbas dalam KTT OKI di Jakarta.) (AFP)
Jakarta - Di antara negara-negara dan lembaga pendonor badan Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang mengurus pengungsi Palestina (UNRWA), jumlah negara
mayoritas Muslim yang menjadi pendonor hanya mencapai 20% dari keseluruhan 52
negara.
Amerika Serikat, yang memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota
Israel, justru merupakan pendonor terbesar UNRWA--walau belakangan Presiden
Donald Trump mengancam akan menghentikan aliran dana tersebut.
- Trump ancam hentikan bantuan ke Palestina
- Ancaman Trump 'mencabut' bantuan keuangan: Indonesia tetap tolak Yerusalem
ibu kota Israel
- Dubes Palestina ikut acara Natal di gereja Grogol: Harapkan perdamaian dan
tunjukkan toleransi
Dalam daftar donor yang disusun UNRWA pada Desember 2016, AS tercatat
menyumbang sekitar US$370 juta atau setara Rp5 triliun untuk badan
internasional tersebut. Nilai itu mencapai 30% dari total pendanaan UNRWA itu
ditujukan untuk program pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya.
Adapun dalam daftar yang sama, hanya terdapat 11 negara mayoritas Muslim,
antara lain Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.
Indonesia tidak termasuk dalam daftar penyumbang bantuan untuk Palestina
melalui UNRWA, setidaknya hingga 2015.
Walau demikian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut pemerintah selalu
memprioritaskan Palestina dalam kebijakan di dunia internasional.
"Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak hanya berupa dukungan politik, namun
juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis," ujar Retno di Jakarta, Selasa
(09/01).
Menteri Luar Negeri Marsudi menyebut bantuan pemerintah Indonesia untuk
Palestina masih akan terus bergulir. (AFP)
Pemerintah Indonesia sejak Desember 2017 juga menerapkan zero tariff atau
kebijakan tidak memungut cukai apapun untuk produk Palestina yang masuk ke
Indonesia, seperti kurma dan minyak zaitun.
Tahun 2018, kata Retno, pemerintah Indonesia berencana meningkatkan bantuan
kesehatan untuk penduduk Palestina, termasuk penyediaan air bersih.
Bantuan lainnya berbentuk capacity building berupa pelatihan, antara lain untuk
personel kepolisian Palestina.
BBC Indonesia sudah menanyakan nilai bantuan pemerintah Indonesia untuk
Palestina selama 2016 dan 2017 kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri,
Arrmanatha Nasir, namun tidak mendapat tanggapan.
Dalam situs Kementerian Komunikasi dan Informasi, pemerintah mengklaim telah
menyalurkan bantuan sekitar US$1 juta kepada Palestina. Dana itu disebut di
luar yang ditujukan untuk program pembangunan sumber daya manusia, yang telah
diikuti sekitar 1.364 warga Palestina hingga awal 2016.
BBC
Bagaimanapun, kata Muhammad Luthfi, pengamat Timur Tengah dari Universitas
Indonesia, pemerintah perlu berperan lebih besar untuk Palestina, terutama
setelah Trump mewacanakan penghentian donor.
Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah untuk Palestina, kata Luthfi, selama
ini lembaga donor publik seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan PKPU, telah
menyalurkan sumbangan masyarakat dalam nominal yang besar.
Menurut Luthfi, pemerintah harus mulai memasok data tentang jenis kebutuhan
mendesak dan lokasi penduduk Palestina yang tak dapat memenuhi keperluan
mendasar mereka.
"Sekarang kelas menengah Indonesia sudah mencapai 120 juta orang, dana
masyarakat banyak sekali. Jadi harus ada koordinasi antara donatur publik dan
pemerintah agar bantuan lebih terarah," kata Luthfi.
Namun Luthfi mengingatkan agar pemerintah hanya menjadi penyedia data dan bukan
penghimpun sumbangan publik mengingat publik kerap menjauhi program pengumpulan
bantuan yang digelar pemerintah karena isu penyelewengan dana.
Juru bicara ACT, Lukman Azis Kurniawan, menyebut warga Palestina selalu
kesulitan mendapatkan bahan pangan karena akses mereka dibatasi Israel. Lembaga
mereka kini mengelola dapur umum di Palestina yang membagikan 500 hingga 2.000
porsi makanan setiap hari.
Pengalaman yang sama juga dialami PKPU, yang bersama Inisiatif Zakat Indonesia,
mendistribusikan bantuan makanan untuk ribuan pasien di Rumah Sakit Indonesia
dan Rumah Sakit Dar Al Shifa di Gaza.
(ita/ita)
