From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Wednesday, January 17, 2018 2:19 AM
  



https://pilkada.tempo.co/read/1050996/aktivis-tolak-reklamasi-menyurati-pasangan-cagub-bali?

BeritaUtama&campaign=BeritaUtama_Click_5


Aktivis Tolak Reklamasi Menyurati Pasangan 

Cagub Bali 
Reporter: 
Bram Setiawan (Kontributor)
Editor: 
Ninis Chairunnisa
Selasa, 16 Januari 2018 16:48 WIB 

 
Massa aksi tolak reklamasi Teluk Benoa dijaga aparat kepolisian saat menuntut 
anggota dewan menemui rakyat adat di halaman DPRD Bali, Kamis, 13 Oktober 
2016.TEMPO/Bram Setiawan

TEMPO.CO, Denpasar - Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) mengirimkan 
surat terbuka kepada pasangan calon serta koalisi partai politik dalam 
kontestasi pemilihan Gubernur Bali 2018. "Surat dikirimkan kemarin dan hari 
ini," kata Koordinator ForBALI I Wayan 'Gendo' Suardana saat jumpa media di 
Sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Selasa, 16 Januari 
2018.

Surat bernomor 02/ForBALI/2018 itu berisi peringatan bagi pasangan calon agar 
tidak semena-mena menggunakan isu reklamasi sebagai bahan kampanye. "Kami tidak 
ingin energi perjuangan menjadi bahan kampanye. Itu pelecehan perjuangan 
rakyat," ujar Gendo.

Surat setebal tujuh halaman itu juga berisi catatan ForBALI ihwal rekam jejak 
setiap pasangan calon terkait dengan isu reklamasi Teluk Benoa. "Rekam jejak 
ini untuk menguji kesungguhan para calon menolak reklamasi," ucap Gendo.

Baca: Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Peneliti: Punya Napas Panjang

Adapun dua pasangan calon yang akan melaju dalam kontestasi pilgub Bali adalah 
Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) serta Ida Bagus Rai 
Dharmawijaya Mantra (Rai Mantra) dan Ketut Sudikerta.

Pasangan Koster dan Cok Ace diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Amanat Nasional, dan Hanura, 
dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai 
partai pendukung. Sedangkan Rai Mantra dan Sudikerta diusung Golkar, NasDem, 
Gerindra, dan Demokrat, serta tiga partai pendukung, yaitu Partai Keadilan 
Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Perindo.

ForBALI mencatat, selama 5 tahun perjuangan rakyat menolak reklamasi, Koster 
tidak pernah menunjukkan perhatian dan keberpihakan. "Itu dalam kapasitasnya 
(Koster) sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun Ketua DPD (Dewan 
Pimpinan Daerah) PDIP Bali," kata Gendo. Sedangkan Cok Ace, kata dia, dianggap 
cukup berkontribusi dalam penolakan reklamasi melalui Perhimpunan Hotel dan 
Restoran Indonesia.

Baca: Demo Tolak Reklamasi Teluk Benoa Kritisi World Ocean Summit

Sedangkan Rai Mantra, yang saat ini menjabat Wali Kota Denpasar, menurut 
ForBALI, pernah menolak rekomendasi bagi pemberian izin lokasi oleh pemerintah 
pusat kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional. "Namun tidak ada langkah 
lanjutan dalam upaya penolakan reklamasi Teluk Benoa," ujarnya.

Sudikerta, yang kini menjabat Wakil Gubernur Bali, tidak pernah memberikan 
perhatian terhadap aspirasi penolakan reklamasi. "Selama menjabat sebagai Wakil 
Gubernur Bali periode 2013-2018, tidak sekali pun (Sudikerta) pernah menemui 
rakyat yang berunjuk rasa di depan kantor gubernur, kecuali setelah memasuki 
pilgub 2018," kata Gendo.

Selain itu, ForBALI meminta koalisi partai, yang mengusung masing-masing 
pasangan calon, mengeluarkan keputusan politik untuk menolak reklamasi. 
"Meminta secara tertulis agar DPP (dewan pimpinan pusat) partai mengeluarkan 
sikap supaya Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 51 Tahun 2014 dibatalkan oleh 
Presiden Joko Widodo," ujar Gendo.

Gendo pun meminta penegasan sikap setiap pasangan calon, bila serius menolak 
reklamasi menggunakan jabatan aktif saat ini, untuk bersurat secara resmi ke 
Presiden guna membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. "Sebelum (masing-masing 
pasangan calon) memasuki masa cuti," tuturnya.

Menurut Gendo, penolakan reklamasi tidak bisa hanya janji. "Kami tidak ingin 
ada pembodohan. Ini supaya isu penolakan reklamasi tidak hanya dijadikan 
komoditas politik untuk menaikkan elektabilitas," katanya.








Kirim email ke