----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com
[GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>Kepada: GELORA_In
<gelor...@yahoogroups..com>Terkirim: Kamis, 18 Januari 2018 08.40.58
GMT+1Judul: [GELORA45] Tak Penuhi Panggilan Bawaslu, La Nyalla: Sudah Cukup di
Media
Tak Penuhi Panggilan Bawaslu, La Nyalla: Sudah Cukup di Media
Reporter:
Artika Rachmi Farmita (Kontributor)
Editor:
Rina Widiastuti
Kamis, 18 Januari 2018 07:46 WIB
La Nyalla Mattalitti. TEMPO/Ilham Fikri
TEMPO.CO, Jakarta - La Nyalla Mattalitti tak memenuhi panggilan kedua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Rabu, Januari 2018. La Nyalla
beralasan dirinya tidak menerima undangan pemanggilan dari Bawaslu.
"Emangnya ada panggilan tah?" tulisnya membalas pesan Tempo melalui aplikasi
Whatsapp, Rabu, 18 Januari 2018.
Baca: La Nyalla Mangkir Lagi dari Panggilan Bawaslu Jawa Timur
Bawaslu kembali mengirimkan panggilan kepada La Nyalla untuk meminta
klarifikasi terkait pernyataannya yang menyatakan ada permintaan duit Rp 40
miliar dari Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon
gubernur Jawa Timur.
Sebelumnya, Bawaslu juga menjadwalkan panggilan kepada Ketua Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN) Jawa Timur itu pada Senin, 15 Januari 2018. Tapi,
ketika itu Direktur Eksekutif KADIN Jawa Timur Heru Pramono yang hadir mewakili
La Nyalla yang berhalangan hadir.
Meski sudah dua kali mangkir dari panggilan Bawaslu Jawa Timur, La Nyalla
menolak dianggap tak mempunyai itikad baik. Menurut dia, penjelasannya melalui
media sudah cukup. "Itikad baik apa? Saya sudah cukup ngomong di media. Silakan
aja media nggoreng," ujarnya.
Baca: Kini La Nyalla Membantah Diminta Mahar oleh Prabowo
Tempo juga menerima keterangan tertulis dari La Nyalla terkait persoalan mahar
politik tersebut. Ia membantah pernah mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo
Subianto memalaknya. Menurut dia, kalimat itu merupakan bahasa media. "Tidak
pernah pula saya mengatakan bahwa Prabowo meminta uang mahar," tulisnya dalam
keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 17 Januari 2018.
Pada 12 Januari lalu, La Nyalla blakblakan menyatakan diminta oleh Prabowo
untuk menyediakan dana Rp 40 miliar agar bisa ikut dalam pertarungan kepala
daerah. "Duit itu untuk dana saksi sebagai syarat surat rekomendasi dari Partai
Gerindra bisa keluar," kata pengusaha yang juga kader Gerindra ini dalam
konferensi pers 12 Januari 2018.
Dalam siaran pers yang dirilis hari ini, La Nyalla mengatakan ketika dipanggil
Prabowo, dia diminta untuk menyiapkan dan menyerahkan dana saksi Rp 40 miliar
sekira 20 Desember 2017. Namun dia tidak setuju.
La Nyalla mengatakan hanya bersedia menyiapkan dan menyerahkan dana saksi dan
dana pemenangan setelah resmi terdaftar sebagai calon Gubernur di KPU. Karena
itu dia membuka cek Rp 70 miliar, yang bisa cair setelah resmi menjadi calon
gubernur.
Setelah itu, La Nyalla diberi surat tugas Prabowo untuk mencari sendiri partai
koalisi, dan diberi waktu 10 hari. Partai Gerindra memang tak bisa mengusung
calon gubernur sendiri di Jawa Timur karena hanya memiliki 13 kursi di DPRD,
dari syarat 20 kursi.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan La
Nyalla bahwa Prabowo meminta duit Rp 40 miliar. Namun Fadli membenarkan bahwa
di setiap pilkada akan diperlukan dana untuk maju sebagai kepala daerah karena
pertarungan memerlukan logistik. "Tapi itu dari berbagai pihak dalam bentuk
penggalangan dana."
Dalam menangani permasalahan "mahar politik" La Nyalla ini, Bawaslu tidak akan
gegabah. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa
Timur Aang Kunaifi mengatakan pihaknya memerlukan laporan langsung dari La
Nyalla Mattalitti dan bukti-bukti yang cukup. Karena itu, ia pun memastikan
pihaknya telah menyampaikan undangan tersebut kepada La Nyalla untuk hadir pada
Rabu, 17 Januari 2018, pukul 14.00. "Tapi sampai pukul 14.00 tidak ada utusan
atau beliau sendiri hadir ke kantor kami," kepada Tempo, Rabu, 17 Januari 2018.
Selain itu, kata Aang, Bawaslu juga perlu bersinergi dengan Kepolisian RI dan
Kejaksaan ketika dugaan pelanggaran itu memenuhi unsur pidana. "Jadi kami di
Bawaslu mendirikan Sentra Gakundum untuk memudahkan koordinasi dengan
kepolisian dan kejaksaan dalam hal menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang
sifatnya pidana," ujarnya.
YUSUF MANURUNG
