----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'Chan CT' [email protected]
[nasional-list] <[email protected]>Kepada: GELORA_In
<[email protected]>Terkirim: Senin, 22 Januari 2018 04.36.18 GMT+1Judul:
[nasional-list] Jangan perdebatkan lagi impor beras
Jangan perdebatkan lagi impor beras
Senin, 22 Januari 2018 07:15 WIB
Pekerja memindahkan karung berisi beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta
Timur, Jumat (19/1/2018). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta (ANTARA News) - Keputusan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang
akan impor beras 500..000 ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri menuai pro dan kontra.
Sementara Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia tak seharusnya impor beras
karena stok dalam negeri cukup, apalagi panen raya di sejumlah daerah akan
terjadi, sehingga stok nasional otomatis akan bertambah.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga rata-rata beras medium di tingkat
penggilingan pada Desember 2017 naik sebesar 2,66 persen menjadi Rp9.526 per
kilogram jika dibandingkan dengan November.
Kenaikan harga beras, khususnya kualitas medium pada Desember 2017, tersebut
akibat ada kenaikan permintaan dari masyarakat.
Masih menurut BPS, kenaikan rata-rata harga beras bukan hanya terjadi pada
beras kualitas medium saja, namun, untuk beras kualitas premium tercatat juga
mengalami kenaikan menjadi Rp9.860 per kilogram atau naik 3,37 persen
dibandingkan bulan sebelumnya.
Kementerian Perdagangan menjamin keputusan untuk mengimpor beras oleh Perum
Bulog sebanyak 500.000 ton tidak akan mengganggu para petani karena untuk
menghindari kekosongan stok sebelum masa panen raya.
Importasi beras yang direncanakan oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka
memenuhi stok beras sebelum adanya panen raya yang mulai pada bulan Maret 2018.
Kemendag berdalih impor dilakukan untuk menghindari kekosongan stok yang dapat
mengakibatkan melambungnya harga beras di berbagai daerah.
Berdasar catatan Kemendag, hingga 17 Januari 2018, stok beras kewajiban
pelayanan publik (PSO) Bulog sebesar 854.947 ton. Dari total stok tersebut,
termasuk cadangan beras pemerintah yang sebesar 134.646 ton. Sementara
rata-rata penyaluran beras untuk operasi pasar (OP) kurang lebih 8.902 ton per
hari.
Dengan rencana penyaluran pada tanggal 18 Januari hingga 31 Maret 2018 sebesar
462.918 ton, diperkirakan sisa stok Perum Bulog per 31 Maret 2018 tinggal
142.029 ton.
"Pemerintah tidak mau ambil risiko kekurangan pasokan beras, mengingat panen
raya diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Maret 2018," ujar Enggartiasto.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan Indonesia akan memasuki
masa panen puncak padi pada Februari sehingga diharapkan dapat meningkatkan
produksi beras.
Menurut Mentan, Oktober 2017 musim hujan sehingga kalau umur padi tiga bulan,
maka Januari 2017 berarti panen sehingga di Februari masuk panen puncak.
Kondisi cuaca tersebut sama dengan yang terjadi pada awal 2017. Ia mengatakan
cuaca di Indonesia baru normal dalam dua tahun terakhir mengingat sebelumnya
terjadi fenomena el nino dan la nina.
Selain itu terjadi peningkatan produksi beras karena dukungan pemerintah
melalui penambahan luas sawah, pembangunan irigasi tersier, dan normalisasi
saluran irigasi dan embung, serta pembagian bibit unggul.
Hal tersebut dinilai telah mampu meningkatkan produktivitas dan indeks
pertanaman yang biasanya tanam satu kali menjadi dua kali.
Amran secara diplomatis menilai keputusan mendag impor beras khusus sebanyak
500.000 ton di awal 2018, tidak akan menganggu petani karena ada harga
pembelian pemerintah (HPP).
Jangan diperdebatkan
Adanya perbedaan pendapat dua menteri tersebut tentu menjadi tanda tanya
mengapa tidak ada satu suara mengenai perlu tidaknya impor beras, karena di
satu sisi impor harus dilakukan karena stok menipis tapi di satu sisi impor tak
perlu dilakukan karena stok cukup apalagi akan panen raya.
Sejumlah pihak pun ikut bersuara, apalagi sejumlah pimpinan daerah menyatakan
menolak beras impor masuk di wilayahnya karena produksi dan stok yang ada di
wilayahnya cukup.
Tapi ada juga yang mendukung langkah mendag karena stok beras dengan volume
yang besar akan memberikan jaminan.
Apapun keputusannya yang diambil pemerintah tentunya sudah memperhitungkan
plus-minusnya dan untuk kebaikan masyarakat, karena bagaimanapun juga
pemerintah yang tahu pasti langkah yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas
harga dan stok beras.
Masyarakat pun tentunya diminta untuk jangan lagi memperdebatkan perlu tidaknya
impor beras dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengurus
kebutuhan pokok itu dengan harga terjangkau dan stok tersedia.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan
kebijakan pemerintah yang mengimpor beras dari Vietnam tidak perlu lagi
diperdebatkan karena keputusan sudah diambil.
"Kebijakan mengenai impor beras itu sudah tidak perlu lagi diperdebatkan karena
sudah diputuskan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana mengawasi
pendistribusiannya nanti," katanya.
Masyarakat memang seharusnya untuk tidak terus berpolemik terkait impor beras
karena kondisi masing-masing daerah berbeda. Kalau akhirnya keputusan
pemerintah pusat harus ada impor beras, pasti telah melalui pertimbangan yang
sangat matang.
Polemik mengenai impor beras justru rawan digunakan untuk menekan petani agar
menguntungkan pihak-pihak tertentu, padahal kenyataannya tidak sebesar polemik
yang muncul.
Impor beras ini bagaikan dua sisi keping mata uang. Di satu sisi tentang
kestabilan harga, di sisi lain tentang keuntungan petani sehingga melihatnya
tidak bisa hanya dari satu sisi.
Apalagi jika polemik terkait impor beras terus terjadi justru menekan petani
dan menguntungkan spekulan. Kondisi di masing-masing daerah bisa berbeda.
Tetapi, karena sudah menjadi isu nasional lalu seakan-akan dipukul rata di
semua daerah dampaknya sama.
Pemerintah tentunya sudah berhitung tujuan dari impor beras yang dilakukan oleh
pemerintah tidak lain karena melihat stok cadangan beras dalam negeri yang
memang berkurang.
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Aditia Maruli Radja
