http://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/11382421/demokrasi-setengah-kamar
Arie Putra <http://kolom.kompas.com/arie.putra>
CEO Inpolin
CEO Inkubator Politik Indonesia (Inpolin)
Demokrasi Setengah Kamar
Arie Putra
Kompas.com - 22/01/2018, 11:38 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi(KOMPAS/DIDIE SW)
*DALAM* studi-studi demokrasi, isu mahar politik hampir tak tersentuh
secara mendalam. Meski orang-orang yang pernah terlibat di dalam proses
kepemiluan sudah saling paham, namun pemain politik masih jarang secara
terbuka mengungkapkan isu tersebut ke ruang publik.
Padahal, jika para pihak mau jujur mengakui, ketika seorang bakal
kandidat mulai berkomunikasi dengan pengurus partai di tingkat
kabupaten/kota, topik pembiayaan untuk memperoleh perahu sebenarnya
sudah mulai diembuskan.
Ada berbagai istilah yang biasanya digunakan oleh para perantara
politik, mulai dari uang pendaftaran, uang keseriusan, hingga yang
terbaru ada pula istilah uang harga diri.
Mahar politik tidak hanya menyasar kandidat nonkader partai politik,
tetapi juga kader partai. Bahkan tak jarang mereka dituntut untuk ikut
menyelesaikan urusan mahar dengan bakal calon.
Setelah dibayarkan, semua kembali seperti biasa, seperti ada kesepatan
diam-diam untuk tidak menganggap transaksi semacam itu pernah terjadi.
Di tengah kegaduhan antara La Nyalla Mattaliti, yang gagal menjadi calon
gubernur Jawa Timur, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto,
misalnya, paling tidak ada tiga hipotesis utama yang menjelaskan kenapa
isu mahar politik yang tadinya hanya berkembang dari mulut ke mulut
berubah menjadi topik perdebatan vulgar di ruang publik.
Baca juga : La Nyalla Kesal Dimaki Prabowo soal Uang Rp 40 M, Fadli Zon
Sebut Miskomunikasi
<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/20541571/la-nyalla-kesal-dimaki-prabowo-soal-uang-rp-40-m-fadli-zon-sebut>
*Puncak gunung es*
Isu mahar politik di Pilkada <http://indeks.kompas.com/tag/pilkada> Jawa
Timur merupakan sebuah puncak dari gunung es. Selama ini, banyak
kandidat menganggap mahar sebagai sesuatu yang sudah lazim jika ingin
berlaga di pilkada <http://indeks.kompas.com/tag/pilkada>.
Tidak sedikit bakal kandidat sudah menghabiskan banyak uang untuk
mendapatkan tiket partai, namun sering kali surat rekomendasi yang
ditunggu-tunggu tak kunjung datang.
Mereka hanya bisa diam, lalu menganggap semuanya sebagai risiko
pencalonan. Lebih dari itu, mereka tentunya juga tidak terlalu yakin
untuk memberanikan diri beradu kuat melawan penguasa partai karena akan
memperlebar kemungkinan urusan akan diperpanjang.
Dalam kasus La Nyalla Mattaliti versus Prabowo, komunikasi yang tadinya
hanya dilakukan "setengah kamar", lalu tiba-tiba menjalar ke ruang publik.
Tensi politik nasional pun ikut memanas karena ternyata satu per satu
kandidat yang sudah dikecewakan oleh masalah mahar politik terpancing
untuk ikut bicara.
Benar saja, tidak lama setelah nyanyian La Nyalla, isu mahar politik
yang melibatkan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PAN (Partai Amanat
Nasional) di Pilkada Kota Cirebon juga ikut terkuak. Nilai mahar yang
mencapai angka miliaran rupiah disebut-sebut sebagai syarat untuk
mendapatkan surat rekomendasi.
Baca juga : PKS Bantah Minta Mahar Politik ke Siswandi-Euis untuk
Pilkada Cirebon
<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/14/15112061/pks-bantah-minta-mahar-politik-ke-siswandi-euis-untuk-pilkada-cirebon>
Jelang penetapan kandidat oleh KPU, isu mahar politik bisa saja kembali
muncul. Kegaduhan politik ini pun berpotensi mendelegitimasi tokoh-tokoh
yang menjadi sasaran tembak dari isu tersebut.
*Unjuk kekuatan elite lokal*
Jawa Timur adalah panggung pertarungan utama di Pemilu 2019. Pemilihnya
merupakan terbesar kedua di Indonesia, setelah Jawa Barat. Apa pun yang
terjadi di sana tentu akan menjadi sorotan nasional.
Hipotesis kedua, La Nyalla ingin memperlihatkan kepada petinggi partai
politik, bahwa kekuatannya tidak main-main. Oleh karena itu, isu mahar
pun menjadi momentum untuk unjuk gigi di depan elite nasional.
Selain itu, isu tersebut membuat barisan pendukung La Nyalla di tingkat
lokal juga ikut terkonsolidasi dengan sendirinya.
Tak hanya itu, perlawanan La Nyalla juga merupakan sinyal kepada elite
nasional agar tidak menganggap remeh kekuatan penguasa lokal.
Meski cakupan pengaruhnya terbatas, manuver elite lokal ternyata dapat
memberi dampak keributan di tingkat nasional. Apalagi, elite lokal
tersebut memang sudah memiliki reputasi di tingkat nasional, layaknya La
Nyalla.
Page:
1
<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/11382421/demokrasi-setengah-kamar?page=1>
2
<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/11382421/demokrasi-setengah-kamar?page=2>
Show All
<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/11382421/demokrasi-setengah-kamar?page=all>
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
* Pilkada Serentak 2018
<http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/4518/pilkada.serentak.2018>
EditorLaksono Hari Wiwoho
