----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Sri Isni <[email protected]>Kepada: "[email protected]" <[email protected]>Terkirim: Rabu, 24 Januari 2018 18.57.49 GMT+1Judul: tahun-politik-rawan-maladministrasi - Otomotif IPK Gaya Hidup Sehat 25 Januari 2018
TAHUN POLITIK RAWAN MALADMINISTRASI OMBUDSMAN PERLU GANDENG KPK AGAR LAPORAN MASYARAKAT BISA DITINDAKLANJUTI 22 Januari 2018 20:28 BC Editorial dibaca: 517 Pin It Tweet Kabar 24 / ilustrasi Keluhan masyarakat terhadap rendahnya pelayanan publik di berbagai daerah cenderung terus meningkat. Ombdusman RI bahkan menilai isu mal-administrasi (penyimpangan kewenangan) akan semakin banyak terjadi tahun ini terkait penyelenggaraan Pilkada serentak sehingga lembaga ini akan membentuk tim khusus untuk mengawasinya. "Tahun 2018 ini daerah-daerah, termasuk Jakarta rentan maladministrasi. Karena ini tahun politik. Semua orang sibuk. Mungkin nanti kita akan rumuskan gugus tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018, karena tahun itu rentan maladministrasi," ujar Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Jakarta pekan lalu. Anggota Ombudsman Laode Ida menambahkan, "Tahu 2018-2019 ini rentan sekali maladministrasi karena fokus orang kepada perebutan kekuasaan, utamanya akan terjadi di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun ini. Disana ada pengarahan massa dan pengerahan dana. Jadi penyalahgunaan anggaran oleh bupati yang incumbent, atau yang didukung oleh incumbent, itu bisa terjadi. Ada kesulitan yang tinggi untuk melakukan pengawasan karena itu ada daerah," kata Laode. Pemerintah Daerah menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI sepanjang tahun lalu. Laporan yang masuk terkait Pemda berjumlah 3.247, melampaui kepolisian yang berada di urutan kedua dengan jumlah 1.041 laporan. Berdasarkan evaluasi Ombudsman, kepatuhan pemerintah daerah kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sangat rendah. Hanya 36 persen pemerintah provinsi yang dinilai sudah patuh kepada UU Pelayanan Publik. Sementara pemerintah kebupaten atau kota persentasenya lebih rendah lagi yaitu hanya persen. Tahun ini akan lebih rawan terutama mengenai penyaluran anggaran yang bisa disalahgunakan oleh kepala daerah atau birokrasi di daerah untuk kepentingan politiknya. "Mereka sekali lagi akan menggunakan anggaran itu secara sembrono untuk menggapai kekuasaan," kata Laode. Kita sepakat dengan sinyalemen Ombudsman RI mengenai kondisi yang makin rentan terhadap penyalahgunaan jabatan dan anggaran negara. Orientasi para pejabat dan elite politik yang masih haus kekuasaan makin tak peduli dengan pengelolaan administrasi dan anggaran secara baik, benar dan bertanggungjawab.. Ini semua adalah biang rendahnya pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Maka kita sependapat bila Ombudsman membentuk berbagai gugus tugas untuk melakukan pengawasan, termasuk rencana pembukaan kantor perwakilan di daerah-daerah yang dinilai rawan. Namun demikian, sejumlah pertanyaan bisa kita ajukan terhadap rencana tersebut. Pertama, sejauhmana efektifitas dan tindak lanjut pelaporan masyarakat kepada Ombudsman RI? Apa yang bisa dilakukan Ombudsman untuk menindaklanjutinya? Bagaimana caranya untuk menekan instansi pemerintah agar bersedia memperhatikan laporan masyarakat tersebut? Kedua, penyalahgunaan anggaran terus menerus terjadi baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi penegak hukum lainnya. Ini menunjukkan mandulnya aparat pengawas pemerintah, baik inspektorat maupun BPK. Ketiga, Tidak adanya UU atau peraturan pembubaran partai politik yang terlibat korupsi menyebabkan tetap suburnya penyalahgunaan anggaran oleh pejabat, baik di pusat maupun daerah. Sebab, bila kasusnya terbongkar, yang dijerat hanya kader parpolnya, sedangkan partai yang menikmati dana korupsi pun tak terjamah sanksi apapun. Keempat, Ombudsman RI seharusnya bekerjasama dengan KPK untuk mengawasi masalah penyimpangan anggaran tersebut. Dengan demikian aparat pemerintah akan lebih berhati-hati. Kita ingin ke depan Ombudsman RI bukan lagi “macan ompong” yang hanya menerima laporan masyarakat tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Karenanya, kita menyarankan agar Ombudsman menggandeng lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya KPK, agar temuan-temuannya bisa ditindaklanjuti. Masyarakat sudah capek melaporkan temuannya, maka jangan sampai mereka lelah menunggu yang tidak ada ujungnya. Sumber : BERBAGAI SUMBER Berita Lain Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini ©2013 Sinar Harapan Online Subcribe -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "forumdiskusi" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]. To post to this group, send email to [email protected]. Visit this group at https://groups.google.com/group/diskusiforum. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
