----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45] <[email protected]>Kepada: "[email protected]" <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; Persaudaraan <[email protected]>; Sahala Silalahi <[email protected]>Terkirim: Jumat, 26 Januari 2018 20.31.41 GMT+1Judul: [GELORA45] Evaluasi Tanah Abang, Polisi Sebut Kemacetan,Malah Naik 60 Persen ---- 6 Poin Soal Tanah Abang, Polisi: Beleid Anies-Sandi Picu Gangguan
https://metro.tempo.co/read/1054410/evaluasi-tanah-abang-polisi-sebut-kemacetan-malah-naik-60-persen? AllUtama&campaign=AllUtama_Click_3 Evaluasi Tanah Abang, Polisi Sebut Kemacetan Malah Naik 60 Persen Reporter: Caesar Akbar Editor: Dwi Arjanto Jumat, 26 Januari 2018 16:55 WIB 0 komentar 22106 - - - - Suasana trotoar Tanah abang yang masih dipenuhi oleh PKL (pedagang Kaki lima), Jakarta,24 Desember 2017. Menurut Pemprov DKI Jakarta pedagang yang masih menempati trotoar akan didata dan masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan tenda. Tempo/Fakhri Hermansyah TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Komisaris Besar Halim Pagarra berharap enam poin rekomendasinya terkait dengan penataan kawasan Tanah Abang dapat diterima dan dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, menurut dia, beberapa kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu justru memperparah kepadatan lalu lintas di area Tanah Abang, yang sebenarnya telah terjadi menahun. "Kalau kita lihat pengamatan mata, sekitar 60 persen peningkatannya di wilayah itu," tutur Halim, di kantor Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Jumat, 26 Januari 2018. Baca: Anies Baswedan Diminta Buka Jalan, PKL Tanah Abang Pasrah Berdasarkan pengamatan dan survei kepolisian, kata Halim, ada beberapa titik yang menjadi macet dan padat setelah penerapan aturan itu. "Misalnya dari Jalan Fahrudin sampai dengan Tomang, Jalan Slipi sampai dengan Tanah Abang, juga Jalan Jatibaru itu terjadi kemacetan di jam-jam tertentu," tuturnya. Ditambah timbulnya permasalahan baru, yakni terjadi antrean angkot-angkot yang akan mengangkut penumpang. Penutupan Jalan Jatibaru itu juga menimbulkan keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu lantaran akses jalan menuju tempat tinggalnya ditutup sehingga mesti memutar lebih jauh. Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, mengunjungi Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018. MARIA FRANSISCA Kepolisian akhirnya melayangkan surat rekomendasi terkait dengan penataan Tanah Abang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kami telah memberi rekomendasi berdasarkan hasil survei dan pengamatan Ditlantas selama pelaksanaan satu bulan ini, kami merekomendasikan enam poin," ujar Halim. Adapun salah satu poin yang direkomendasikan kepolisian adalah Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi dan mengkaji kembali kebijakan-kebijakan ihwal Tanah Abang, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Lihat juga: Desakan Menguat, Jalan Jatibaru Tanah Abang Akan Dibuka ========================= https://metro.tempo.co/read/1054358/6-poin-soal-tanah-abang-polisi-beleid-anies-sandi-picu-gangguan? BeritaUtama&campaign=BeritaUtama_Click_2 6 Poin Soal Tanah Abang, Polisi: Beleid Anies- Sandi Picu Gangguan Reporter: Caesar Akbar Editor: Dwi Arjanto Jumat, 26 Januari 2018 15:19 WIB 0 komentar 12004 - Font: - Ukuran Font: - + - - Tenda Pedagang kaki lima berjualan di sepanjang jalan di depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, 5 Januari 2018. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra meminta Pemprov DKI Jakarta mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, seperti semula. TEMPO/Subekti. TEMPO.CO, Jakarta -Kepolisian Daerah Metro Jaya akhirnya melayangkan surat rekomendasi terkait penataan Tanah Abang ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Anies-Sandi). "Kami telah memberi rekomendasi berdasarkan hasil survey dan pengamatan Ditlantas selama pelaksanaan satu bulan ini, kami rekomendasikan ada enam poin," ujar Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Komisaris Besar Halim Pagarra di Kantor Polda Metro Jaya, Jumat, 26 Januari 2018 soal Tanah Abang. Kata Halim, berdasarkan pengamatan dan survey direktoratnya, kebijakan yang diambil pemerintah era Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) itu menimbulkan gangguan lalu lintas. "Di situ ada kemacetan, kepadatan, dari Fahrudin menuju Slipi dan Jatibaru itu terjadi kepadatan di jam-jam tertentu," tuturnya. Baca : Begini Perbedaan Jokowi dan Anies Baswedan Bereskan Tanah Abang Belum lagi, penutupan itu juga menimbulkan keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu lantaran akses jalan menuju tempat tinggalnya ditutup sehingga mesti memutar lebih jauh. Adapun 6 poin yang direkomendasikan kepolisian antara lain agar pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi dan pengkajian kembali kebijakan tersebut, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum sehingga tidak timbulkan masalah baru. Puluhan hingga ratusan angkutan kota jalur Tanah Abang tengah berkumpul di Jalan Jati Baru, Tanah Abang pada Senin, 22 Januari 2018. Mereka akan berdemo di Balai Kota menuntut Jalan Jatibaru Raya dan putaran Blok A kembali dibuka. Tempo/M Rosseno Aji Selanjutnya, dia mendorong agar pemerintah menempatkan pedagang kaki lima ke lebih layak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.. "kami sangat memperhatikan pedagang kaki lima sebagai rakyat kecil." Dia juga merekomendasikan pemerintah agar mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan yang sudah dilakukan penutupan. "Sehingga tidak terjadi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan bisa meningkatkan kinerja lalu lintas, termasuk pada angkutan umum," ujarnya. Halim juga meminta pemerintah agar meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang dapat diakses menuju tempat perbelanjaan. Selain itu, Polda mendorong agar pemerintah melibatkan kepolisian sejak awal apabila hendak membuat kebijakan yang berdampak pada masalah keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Begitu pula dengan penggunaan jalan untuk penyelenggaraan di luar fungsi jalan, menurut dia, mesti dikoordinasikan untuk mendapat izin dari kepolisian. Halim berharap rekomendasi itu bisa diterima dan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. "Makanya setiap hari setiap saat harus dievaluasi kembali, dikaji kembali kebijakan tersebut, sehingga fungsi jalan kembali secara normal," tuturnya soal rekomendasi penataan Tanah Abang.
