----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Sunny ambon [email protected] [nasional-list] <[email protected]>Terkirim: Selasa, 30 Januari 2018 02.27.02 GMT+1Judul: [nasional-list] Sosok Militerkah Calon Pendamping Jokowi?
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/01/30/p3bxf9440-sosok-militerkah-calon-pendamping-jokowi Sosok Militerkah Calon PendampingJokowi? Selasa 30 January 2018 05:19 WIB Red: Elba Damhuri Foto: AP PHOTO Jokowi dinilai butuh sosok militer sementara PDIP banyakmengangkat jenderal polisi. REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Dessy Suciati Saputri, RonggiAstungkoro, Febrianto A Saputro Pendaftaran kandidat presiden dan wakil presiden untuk Pilpres2019 masih tergolong lama. Namun, berbagai manuver politik sudahterlihat untuk bisa tampil baik sebagai capres maupun cawapres. Sejumlah tokoh mencoba menarik perhatian dengan memasang balihodan poster-poster di jalan-jalan. Ada juga yang memberikan komentarsensitif untuk mendapat atensi rakyat atas masalah-masalah krusial.Lainnya, mencoba tampil dengan gerakan bawah tanah yang tak terlihat. Presiden Jokowi salah satu yang menjadi sorotan saat ini. Banyakindividu yang mencoba merangsak masuk untuk bisa menjadi calon wapresPresiden Jokowi. Namun, tampaknya upaya-upaya itu masih jauh dariharapan. Yang menarik, ada semacam sinyal dari Presiden Jokowi untukmenarik sosok militer ke dalam lingkaran pilpres mendatang. Yang jelas, pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi,menlilai Presiden Joko Widodo membutuhkan sosok berlatar belakangmiliter untuk persiapan Pilpres 2019. Penunjukan Jenderal (Purn)Moeldoko dan Agum Gumelar untuk mengisi posisi strategis dipemerintahan mengesankan hal itu. "Itu memungkinkan kenapa Pak Jokowi memilih Pak Moeldoko danPak Agum Gumelar," ungkap Muradi, Senin (29/1). Muradi menilai pemilihan kedua figur berlatar belakang militer itudipilih untuk mengimbangi figur lain yang berlatar belakang militerpula. Figur yang sekiranya akan menjadi lawan pada Pilpres 2019mendatang. "Jadi memang ini langkah yang saya kira harus dilihatuntuk persiapan 2019. Saya kira sosok Moeldoko dan Agum relatifbersih," katanya. Melihat perkembangan sejak 2016-2017, ada persepsi yangdikembangkan oleh lawan politik Jokowi. Persepsi di mana pemerintahanJokowi dikesankan berjarak dengan TNI. Khususnya, kata Muradi, saatpanglima TNInya dijabat Gatot Nurmantyo. Karena itu, kata Muradi,dengan menjadikan sejumlah purnawirawan TNI pada posisi strategis,diharapkan persepsi dan kesan berjarak dengan TNI itu tidak lagimenguat, justru sebaliknya dapat dikesankan mencair dan semakinakrab. Presiden Jokowi pada Rabu (17/1) lalu melantik Moeldoko sebagaikepala Kantor Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki yang akanmenjabat sebagai koordinator Staf Khusus Presiden. Selain itu, iajuga melantik Agum Gumelar sebagai anggota Wantimpres. Dalam beberapa diskusi tentang calon pendamping Jokowi padaPilpres 2019 sejumlah nama militer muncul. Salah satunya nama Moldokoitu sendiri yang kini masuk ke dalam lingkaran satu Presiden.Sebelumnya, nama Gatot Nurmantyo sempat santer dikabarkan, namunkemudian hilang seiring kurang harmonisnya hubungan Gatot danPresiden. Nama lain yang masuk bukan dari militer. Ada Kapolri TitoKarnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani,Agus Harymurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, hingga mantan Ketua MKMahfud MD. PDIP dekati polisi Penilaian persiapan Jokowi untuk Pilpres 2019 dengan mendekatisosok militer berbanding terbalik dengan PDIP selaku partai yangmengusung Jokowi pada 2014 lalu. Belakangan ini, PDIP justru merapatke jenderal-jenderal polisi, terutama yang masih aktif. PDIP mengusung tiga jenderal aktif untuk maju di sejumlah daerahpilkada, yaitu Irjen Anton Charliyan di Jawa Barat, Irjen MuradIsmail di Maluku, dan Irjen Safaruddin di Kalimantan Timur. Selain itu, yang terbaru, Mendagri Tjahjo Kumolo yang berasal dariPDIP berkeras mengangkat dua jenderal aktif polisi sebagai penjabatgubernur, yaitu Irjen M Iriawan yang saat ini menjabat asistenkapolri bidang operasi sebagai pj gubernur Jawa Barat dan KadivPropam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi pj gubernur Sumatra Utara. PDIP hingga saat ini belum resmi mendeklarasikan untuk mengusungJokowi sebagai capres 2019. Padahal, sejumlah partai seperti Hanura,Nasdem, dan Golkar sudah resmi mengusung Jokowi. Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago melihat adaindikasi PDIP lebih merapat ke jenderal polisi. Itu tak terlepas darisosok Jenderal Budi Gunawan yang memang terkenal dekat dengan PDIPdan Megawati Soekarnoputri. Menurut Pangi, ada indikasi PDIP menginginkan BG untuk menjadicawapres pada pilpres mendatang, sedangkan hingga saat ini PDIP belummelihat ada capres lain yang lebih potensial dari Jokowi. Karena itu,langkah politiknya adalah PDIP dan BG perlu memasang dan mengaderpara jenderal. Tujuannya untuk menguatkan jaringan BG hingga ke bawahdari lingkaran Polri. “Ini bukan tidak mungkin ada jaringan ke BG. Jadi, BG membangunjaringan dulu, ibaratnya cakar ayam. Nah, kita tahu BG dan PDIP itukan dekat,” kata Pangi. Sementara, Jokowi juga memasang strategi menguatkan sosok militerdi sekitarnya. Tujuannya untuk memecah barisan para purnawirawan agartidak mendukung capres lain yang berasal dari militer. “Prabowo,misalnya,” kata Pangi. Polri sebelumnya menegaskan netralitasnya dalam pilkada 2018maupun pemilu 2019. Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sorminmengeluarkan 13 butir pedoman netralitas polisi pada pilkada 2018 danPemilu 2019. Sikap netralitas Polri, kata dia, bersikap wajib untuk seluruhanggota Polri.. Anggota Polri dilarang terlibat langsung dalam politikpraktis. Siapa pun yang melanggar akan disanksi. PDIP tak Pernah Ikut Campur Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP tidakpernah campur tangan menentukan sosok yang akan dipilih menjadipenjabat (pj) gubernur. PDIP menyerahkan seluruhnya urusan itu kepadapemerintah. "Kami yakin pemerintah menjalankan tugasnya sepenuhnya denganketentuan UUD," kata Hasto, Senin (29/1). Hasto mengakui, dirinya sudah berkoordinasi dengan Mendagri TjahjoKumolo terkait hal tersebut. Menurut dia, hal yang paling utama yangharus dipikirkan adalah bagaimana penjabat menjalankan tugassebaik-baiknya. "Kita menempatkan segala sesuatu padaproporsinya. Sekali lagi, partai tidak pernah campur tangan haltersebut," ujarnya. Hasto menilai ada kesalahpahaman terkait kabar usulan pengangkatanpenjabat gubernur tersebut. Hasto mengambil contoh, pengangkatanpenjabat gubernur di Sumatra Utara dan Jawa Barat baru akan dimulaipada pertengahan Juni, mengingat gubernur pejawat masih menjabatsampai pertengahan juni atau 10 hari sebelum pilkada serentakdijalankan. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies(CSIS) Philips J Vermonte berpendapat penunjukan anggota Polri danTNI dalam pemerintahan ini lebih dimaksudkan untuk mengantisipasipotensi konflik di tiap daerah. “Sebetulnya pertimbangannya mungkin, ya, karena kita tahumungkin ini mengantisipasi pilkada dan kemungkinan potensi konflik.Tapi, yang kedua, memang Mendagri punya wewenang menetapkan pltsehingga itu kewenangan Mendagri,” jelasnya. Philips mengatakan, penunjukan jenderal polisi aktif ini tak akanmemengaruhi citra pemerintahan Jokowi. Sebab, jabatan tersebut hanyaakan diemban sementara. (Pengolah: muhammad hafil).
