Hal seperti ini kok rasanya tidak begitu sukar diatasin, tempat saya kalau ada
rekanan yg berhenti atau dihentikan tinggal wrap-up saja suruh serahkan
laporannya dan semua kegiatan utk kemudian diambil alih atau diserahkan rekanan
baru.
Sudah sekian tahun, masak hal begitu saja tidak bisa dijalankan.
On Wednesday, January 31, 2018, 6:22:44 PM PST, kh djie <[email protected]>
wrote:
Kalau semua kegiatan Free Port tiba2 dihentikan, berarti tiba2 tidak ada
penghasilanbesar masuk untuk negara, dan ribuan pekerja sampai direktur2
Indonesia haru diberi pesangon. Sekali perjanjian permulaannya tidak jelas
skemanya, akbatnya terasakan sampai sekarang.Sekarang Free Port sudah terlanjur
jadi gede, jadi complex, ngoper seluruhnya jadi sulit ?
2018-01-31 23:31 GMT+01:00 Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>:
Disimpan dulu keburu ganti pemerintah.Papua memang cuman sapi perahan.
On Wednesday, January 31, 2018, 2:17:12 PM PST, [email protected]
[GELORA45] <[email protected]> wrote:
Mungkin betul kurang mampu tapi kan bisa disimpan dulu sampai mampu. Kenapa
harus diolah sekarang? sama saja kan kita nabung buat kelak. Atau Pemerintah
pusat mau sekarang karena takut kelak Papua Barat memisahkan diri malah ga
dapat apa2? Kesian banget orang asli Papua, semua ditentukan pusat tanpa
mengindahkan keinginan dan harapan rakyat asli Papua untuk tidak dirampok hasil
buminya.
---In [email protected], <jonathangoeij@...> wrote :
Apa bukannya sudah berulang kali sudah sejak sekian tahun BUMN pertambangan
termasuk menterinya bilang mampu mengelola Grassberg? Coba simak saja berita2
lama.
Yg dibilang Menteri Pertambangan bukan "tidak mampu" tetapi "belum ada
expertise", permainan kata2 sebenarnya, memang benar juga dibilang belum ada
expertise karena memang belum pernah mengelola Grassberg mine, tetapi kapan
adanya expertise kalau memang dikelola Freeport terus.
Saya kira kata2 belum ada expertise lebih merupakan excuse utk nantinya tetap
Freeport yang mengelola.
---In [email protected], <djiekh@...> wrote :
Kalau memang mampu, kan sudah dibantah oleh BUMN tertentu, Aneka Tambangadan
pekerja Free Port ?Apa ada skema keharusan peralihan jabatan2 ke tenaga
professionil Indonesia ?
2018-01-31 18:31 GMT+01:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [ GELORA45]
<GELORA45@ yahoogroups.com>:
Ucapan "belum ada yang mampu" itu ya artinya tetap Freeport-lah. Jangan mimpi
diambil alih.
Padahal Freeport sudah beroperasi sejak 60-an dan sampai sekarang belum ada
yang mampu.
Kata2 "Kalau diserahkan ke Antam, saya yakin tidak bisa karena expertise-nya
tidak pernah ada" benar juga tidak ada expertise-nya karena memang belum pernah
diserahkan. Dus kata2 "belum ada expertise" itu akan selalu jadi alasan untuk
tetap dikelola Freeport.
---In [email protected] , <ilmesengero@...> wrote :
Kalau belum atau tak ada yang mampu lantas siapa yang akan mengolahnya jika
dinasionalisasikan? Ataukah untuk kepentingan kampanye Pemilu sengaja diisukan
hiruk pikuk dan nanti seandainya berhasil diambil alih akan disewakan oleh
rezim kaum neo-Mojopahit kepada konco bin sahabat mereka. Dengan rejeki nomplok
atas nama nasionalisasi. Adakah sesuatu lain dibalik ucapan belum ada yang
mampu?
https://www.jawapos.com/read/ 2018/01/26/184079/menteri-
jonan-belum-ada-bumn-yang- mampu-kelola-tambang-freeport
Menteri Jonan: Belum Ada BUMN yang Mampu Kelola Tambang Freeport
Jumat, 26 Jan 2018 11:16 | editor : Saugi Riyandi
konferensi pers pemerintah RI dengan Freeport Mc Moran (Dok. JawaPos.com)
Berita Terkait
-
Dua Tahun Digenjot, Program Listrik Jokowi-JK Baru Tercapai 1.358 MW
-
Minyak Bumi Mau Habis, Gus Falah Dorong Penggunaan Energi Terbarukan
-
ESDM Ingin Harga Batubara Acuan Masuk Penetapan Tarif Listrik
JawaPos.com - Kontrak PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Namun,
pemerintah diminta untuk menunggu kontrak habis dan menguasai 100 persen
sahamnya ketimbang 51 persen perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan
pemerintah harus menunjuk kontraktor asing atau perusahaan nasional jika ingin
mengambil alih pengelolaan tambang bawah tanah milik Freeport dengan menyetop
perpanjangan kontrak.
"Kalau tidak diperpanjang (kontrak), ada yang berpandangan bisa diserahkan ke
kontraktor asing lain untuk mengelola. Tapi ada yang berpandangan diserahkan ke
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk," ujar Jonan di Jakarta, Kamis (25/1) malam.
Freeport (Dok. Jawapos.com)
Namun, dia pesimistis dengan kemampuan Antam mengelola tambang bawah tanah
Freeport. Sebab, belum ada pengalaman dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
maupun perusahaan nasional mengelola tambang yang dinilai sangat kompleks
tersebut.
"Kalau diserahkan ke Antam, saya yakin tidak bisa karena expertise-nya tidak
pernah ada. Karena ini adalah tambang tembaga bawah tanah yang panjang
terowongannya 700 km dan kita tidak pernah mengelola tambang sekompleks ini. Di
dunia pun, ini one of the most complex engineering design yang pernah dibikin
untuk tambang bawah tanah," tegas Jonan.
Dia mengatakan, saat ini upaya pemerintah adalah menguasai 51 persen saham
Freeport Indonesia dengan harga paling wajar. Salah satu caranya dengan membeli
hak partisipasi perusahaan asal Australia, Rio Tinto di tambang Freeport
Indonesia sebesar 40 persen.
"Sebesar 40 persen hak partisipasi ini bisa dikonversi menjadi saham pada 2021
seiring dengan perpanjangan hak partisipasi antara Rio Tinto dan Freeport
McMoran pada periode yang sama," kata Jonan.
