Iya betul! Di kapitalisme tidak ada yang haram selama melahirkan keuntungan!!!
Si Chan pun akhirnya sudah memperlihatkan bagaimana "sayangnya" dia dengan
modal!!! Nggak boleh modal itu dirampas!! Dia tidak perduli dan tidak mampu
melihat bahwa justru modal itulah asal penderitaan manusia.Yah, begitulah
aturan di kapitalisme. siapa yang punya modal lebih besar, dialah yang akan
memonopoli apa saja.
On Wednesday, January 31, 2018 6:03 PM, ajeg <[email protected]> wrote:
Mengeruk keuntungan dari tragedi laboratorium semacam ini
bukan sesuatu yang diharamkan dalam kapitalisme. Ibaratnya,
selama para korban belum putus kepala, masih ada waktu untuk
menggaruk laba sampai ukuran ketip - itu pun kalau jumlah
korban cuma belasan orang ya nggak direken.
Tragedi ilmiah seperti ini bukan pertamakali terjadi. Siapa yang
tidak tahu bencana thalidomide, misalnya. Atau obat-obatan
bermasalah yang harusnya ditarik dari peredaran tapi tetap dijual
ke negara-negara dunia ketiga demi menyelamatkan investasi.
Begitu juga dengan bibit transgenik ini yang menimbulkan perdebatan
tentang dampak kesehatan bagi konsumen. Memang butuh waktu
(dan korban) untuk membuktikannya. Tetapi kalau Monsanto betul
adalah pelopor revolusi bahan pangan tentu tidak takut untuk
mempertanggungjawabkan produknya. Sebaliknya, terus memperjuangkan
"ideologi" revolusinya seperti yang dilakukannya di Indonesia
dengan menyuapi pejabat sejak 1997 hingga protes besar-besaran
saat Megawati menggusur Gus Dur.
Faktanya, Monsanto malah menjual dirinya kepada Bayer. Artinya,
segala akibat yang timbul dari racikan GMO di kemudian hari
bukanlah tanggungjawab Monsanto. Karena Monsanto telah merevisidirinya menjadi
revolusioner kekayaan yang berideologi duit.
--- jetaimemucho1@... wrote:
benar sekali, bung ajeg. Harusnya Pemerintah justru menolak bioteknologi
pangan. Dengan semakin besarnya monopoli Monsanto dan Dupont dalam bidang
pertanian-pangan, banyak jenis tanaman asli yang hilang. Adalah kebohongan
bahwa tanaman transgenik/bioteknologi pangan akan menyelesaikan masalah pangan
/kelaparan di dunia. Lagi-lagi itu hanya untuk memuluskan multinasional untuk
mendapatkan super ganancia!!!
On Wednesday, January 31, 2018 6:46 AM, ajeg wrote:
Indonesia belum secara resmi melarang penggunaan bibit
kedele transgenik, tetapi masyarakat khususnya petani
menolak pengadaannya. Yang menarik, penolakan saat menjelang
berakhirnya kekuasaan Orba itu bersamaan dengan polemik
RUU Hak Cipta yang dikhawatirkan hanya melindungi hak
pengusaha / perusahaan.
Setelah Soeharto lengser, Monsanto & Dupont semakin galak
memaksakan bisnisnya di Indonesia sehingga masyarakat tak mau
kalah galak menolaknya. Protes besar-besaran terjadi setelah
Gus Dur dijatuhkan. Berbarengan dengan protes besar di Eropa.
Petani Sumatra dan Jawa menolak bibit GMO apa pun, bukan
cuma kedele transgenik. Monsanto lalu lari ke Sulawesi.
Di sana kedele transgenik sempat dicoba. Hasilnya, bikin petani
geram. Aktivis, ekonom, politisi, dan kaum nasionalis (kecuali PDIP),
juga ikut marah karena selain tumbuhan GMO ini merusak unsur
tanah, rakus menyedot unsur yang dibutuhkan tumbuhan lain, bisnis
pengadaan bibit yang dimonopoli Monsanto maupun Dupont jelas
melabrak UUD'45 dan demokrasi.
Nah, ketika 2014 PDIP kembali menguasai istana, isu transgenik inimulai
dihembuskan lagi. Caranya macam-macam. Antara lain
melalui berbagai pembahasan serta seminar "ilmiah" tentang biotek,
sampai-sampai di rakornas kemarin kadingaren bu ketum tiba-tiba
pidato soal iptek. Minta presiden menaikkan anggaran riset.
Seminar yang diberitakan di bawah ini termasuk. Seolah-olah ilmiah
dengan mengundang 3 profesor doktor sekaligus untuk blabla
soal biotek yang memukau. Padahal bagi yang tahu tentu nyengir
karena ketiga profesor itu dikenal sebagai pendukung pertanian
transgenik.
Jadi tidak salah kalau ada yang menilai pembahasan atau seminar-seminar
"ilmiah" seperti ini sebenarnya cuma iklan dan para pembicaranya
adalah jurkam pemodal, setidaknya dimanfaatkan, untuk merayu awam
dengan mantra-mantra "ilmiah".
Ini yang belum banyak disadari, profesor doktor di Indonesia semua
pinter di bidangnya, tapi kebanyakan hidup di menara gading.
--- djiekh@... wrote:
Bung karma,
Di Bioteknologi diajarkan teknik2 :
1. Fermentasi dengan menggunakan bakteri, jamur. Kalau ini
sudah lama dipakai dan dianggap aman seperti pembuatan
tempe,alcohol, keju, MSG, Ribotiden dll.
2. Enzym (biokatalisator) seperti dalam pembuatan keju, High Fructose Sugar..
3. Yang masih ditakutkan dan tidak dikehendaki di beberapa negeri adalah
dengan rekayasa genetik dengan recombinant DNA. Di Amerika kedelainya
hasil rekayasa genetik. Diimport oleh Indonesia, dibikin tahu, tempe, kecap..
Tetapi rupanya tanam kedele dengan bibit hasil rekayasa genetik dilarang
di Indonesia ?
Waktu saya masih kerja, Unilever tidak menggunakan bahan GMO (Genetic Modified
Organism), dan suppliernya harus membuat pernyataan kalau produknya tidak
mengandung GMO
Salam,
Djie
2018-01-30 1:23 GMT+01:00 'Karma, I Nengah :
Ini sebenarnya ide yang sangat bagus, karena bisa meningkatkan pendapat petani
sampai 20 %
Mungkin sama seperti di teknologi nano perminyakan bisa meningkatkan produksi
minyak sampai 20%
20 % itu lumayan bisa membantu petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Bayangkan jika penghasilan petani diseluruh indonesia mancapai 200 triliun
berarti peningkatan penghasilan petani kurang lebih 400 miliyar
Sangat permitif sekali jika para petani masih menjual hasil taninya dalam
bentuk alami.
Hasil pertaniannya mesti diolah dan difermetasi terlebih dulu dijadikan kecap,
tempe, kripik, yogut, peyek dll sehingga akan meningkatkan hasil taninya
From: Sunny ambon
Bisa dianggap oleh mereka yang menyatakan diri sebagai pemegang kunci pintu
gerbang taman Firdaus bahwa bioteknologi adalah ilmu sihir dan oleh sebab itu
haram karena dapat merubah apa yang telah diciptakanNya.
http://www.suarakarya.id/ detail/54427/Pemerintah-Masih-
Setengah-Hati-Terapkan- Bioteknologi-Pangan
Pemerintah Masih Setengah Hati Terapkan Bioteknologi Pangan
Seminar bioteknologi pangan di Jakarta, Senin (29/1/2018). (foto: laksito)
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah sepertinya masih setengah hati untuk
mengembangkan bioteknologi bidang pertanian. Padahal, teknologi tersebut dapat
menggenjot produksi pangan nasional sehingga kebergantungan terhadap impor bisa
ditekan.
Anggapan bahwa bioteknologi tanaman atau hasil produk rekayasa genetik pada
tanaman tidak aman bagi kesehatan dan lingkungan, masih menjadi ganjalan untuk
diterapkan di Indonesia.
"Produknya kita makan saban hari, tapi penerapannya dilarang, kan nggak masuk
akal sebenarnya," ujar pakar tanaman pangan Bayu Krisnamurthi, dalam Seminar
Refleksi san Masa Depan Bioteknologi Pertanian dalam Mendukung Kedaulatan
Pangan Indonesia, di Hotel Mercure Jakarta, Senin (29/1/2018).
Seminar yang diinisiasi IndoBIC bersama PBPI, Seameo Biotrop dan ISAAA in, juga
menghadirkan Prof Dr Agus Pakpahan, Prod Dr Antonius Suwanto, dan Prof Dr
Bambang Purwantara.
Bayu mengungkapkan, bioteknologi pangan sebenarnya sudah ada sejak ratusan
tahun lalu. Di indonesia sudah ditemukan dalam produk tempe, tahu, jamu, roti,
anggur, keju.
Sedikitnya 28 negara di dunia sangat intensif menerapkan bioteknologi tanaman
pada areal seluas 180 juta hektare.
"Nilai ekonomisnya luar biasa, mencapai 604,4 miliar dolar AS. Di Filipina saja
ada 812.000 hektare yang ditanami hasil bioteknologi pertanian.. India
menargetkan nilai tambah ekonomi sebesar 100 miliar dolar AS pada tahun 2025
dari biotek ini," papar Bayu.
Sejak 2010, bioteknologi pangan sudah diterapkan di banyak negara, dan akan
menjadi tren. "Artinya bisnis biotek akan menguntungkan, jika telah menguasai
riset, teknologi, dan infrastrukturnya," ujarnya.
Laporan International Service for Acquisition Agri-biotech Application (ISAAA)
selama 21 tahun terkahir, bioteknologi tanaman telah mengurangi dampak
lingkungan pertanian secara signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di 28
negara di mana teknologi tersebut diadopsi.
Juga terjadi peningkatan 110 kali lipat adopsi tanaman biotek secara global
dalam kurun waktu 21 tahun terakhir sejak dikomersialkan, dari 1,7 juta hektare
(tahin 1996) menjadi 185,1 juta hektare di tahun 2016.
"Secara umum biotek telah meningkatkan pendapatan lebih dari 22 persen,
mwngurangi pestisida lebih dari 37 persen, serta meningkatkan pendapatan
bersih petani 68 persen," ujar Agus Pakpahan.
Merujuk hasil penelitian Graham Brookes, Bayu Krisnamurthi mengungkapkan bahwa
bioteknologi tanaman telah mengurangi emisi gas rumah kaca dan mampu
mempwrtahan lebih banyak karbon di dalam tanah.
“Teknologi pertanian yang inovatif berkontribusi dalam melestarikan sumber daya
alam dengan menanam lebih banyak tanaman bermutu tinggi. Aplikasi tersebut
membantu mengurangi angka kemiskinan di negara-negara berkembang sebanyak 16,5
juta petani kecil,” ujarnya.
Direktur Indonesian Biotecnology Information Centre (IndoBIC), Bambang
Purwantara menambahkan ada banyak faktor mengapa bioteknologi pertanian di
Indonesia tidak berkembang, salah satunya pada regulasi serta implementasi.
Padahal, apabila kebijakan ini telah lama dikembangkan, pendapatan petani
Indonesia akan meningkat. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi saat ini
yang mana pendapatan petani terus merosot tajam, tak sebanding dengan biaya
yang dikeluarkan untuk produksi.
Menurutnya, persoalan krusial yang melanda pertanian di Indonesia saat ini
meliputi penurunan jumlah petani dan percepatan laju alih fungsi lahan. Karena
itu, dia menyarankan perlunya upaya lain pada sektor pertanian yang lebif
efektif dan efisien. Bila tidak, pemerintah tak akan mampu mengimbangi
pertumbuhan populasi penduduk dengan pasokan pangan nasional.
"Indonesia, sekitar 65 persen penduduk miskinnya ada di desa dan dari jumlah
itu, sekitar 60 persen adalah petani. Ini harus diakhiri dengan pertanian
inovatif,” ujar Bambang. ***
