----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Marco 45665 [email protected] [wahana-news] <[email protected]>Kepada: Chalik Hamid <[email protected]>; Sunny ambon <[email protected]>; Temu Eropa <[email protected]>; kh djie <[email protected]>; RKB <[email protected]>; Jakarta Globe <[email protected]>; Sheila Kartika [email protected] [PERS-Indonesia] <[email protected]>; Awind <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; Hsin Hui Lin <[email protected]>Terkirim: Rabu, 31 Januari 2018 17.08.19 GMT+1Judul: [wahana-news] Re: [nasional-list] Menteri Jonan: Belum Ada BUMN yang Mampu Kelola Tambang Freeport
Jika hanya dimulut saja ....Tidak pernah ada Perusahaan Nasional maupun Ahli Indonesia yang bisa memproces segala Proces Produksi dan Menagement dari setiap Perusahaan Cabang Utama apalagi Dunia PERTAMBANGAN.... 1/. KOK anehnya CHINA atau India sanggup dan bisa bermandiri ..... !! Padahal Chinapun dan atau Indiapun adalah Bangsa Asia .... seperti juga Indonesia.... 2/.Jika BUMN dan Pemerintah R.I. dan DPR .RI sementara ini belum sanggup Juga.... dan bahkan selama dan setelah 7O th Merdeka belum juga sanggup MENGATASI dan MENGUASAI MASALAH INDUSTRI PERTAMBANGANNYA (bukan menglola atau Meng-kelola !! ...karena salah memakaI Istilah maka tak pernah bisa menyelesaikan sesuatu hal2 yg Essential Pokok, makaTAK HERAN karena selalu Salah Memahami Hakiki Masalahnya.. )..... maka TIDAK BERARTI HARUS MENJUAL dan MENGOBRAL LISENSI DAN IZIN OPERATIONIL PERTAMBANGAN melalui PERJANJIAN JANGKA PANJANG YANG HAMPIR TAK TERBATAS DAN PRAKTIS DAN SANGAT DAN SANGAT MERUGIKAN NEGARA serta MEMBIARKAN FREEPORT Mac MORRANdan PERUSAHAN2 MONOPOL DUNIA SEJNISNYA untuk HABIS2AN MENGURAS KEKAYAAN ALAM MILIK NEGARA dan BANGSA INI dan Tanpa Peduli MENINGGALKAN SAMPAH INDUSTRI yang mematikan serta KRATER YANG SANGAT MERUSAK KELESTRAIAN ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP BANGSA INDONESIA.. 3/. Jika BUMN dan Pemerintah R.I. dan DPR .RI sementara ini belum sanggup .... Lalu mengapa selama 7O thn Merdeka Tidak mengirim dan menyekolahkan Para Ahli Pertambangannya da Ahli2 Technik dan Technology Indonesia untuk belakajar di LN 9 misalnza di USA, Canada , German , Swedia ,dll,dll .. ) Ketimbang hanya Mengirim para Eselon Partai Politik dan Anggouta2 serta Eselon2 DPR .R.I yg duduk untuk " STUDY BANDING " ke Luar Negri untuk MEMPERBESAR PRODUKSI HAJI yang sama sekali TIDAK PRODUKTIVE dan Tidak lebih hanya Menghamburkan Uang Negara FOR NOTHING dan menghabiskan Waktu yang sangat berharga FOR NOTHING ..KETIMBANG untuk dipakai BERPIKIR dan MEMECAHKAN MASALAH POKOK NASIONAL dibidang Ekonomi dan PENDIDIKAN Pendidikan NOTHING an Ilmiah , dibidang Social dan terutama juga dibidang Cabang2 Perekonomian Nasional yang Pokok agar bisa berdikari dalam segala Bidang Pokok Nasional seperti PERTANIAN, PERTAMBANGAN, INFRASTRUKTUR DAN KOMUNIKASI ( Darat,Laut dan Udara ), ENERGY (Listrik, Air dan Angin serta Solar System ) serta dibidang INDUSTRI ( Berat, Sedang dan Ringan ), RESEARCH ILMIAH dan PENDIDIKAN , PERTUKANGAN AHLI, INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN ,TEXTIL dan SUKU CABANG ( Spare Parts ) serta INDUSTRI MINYAK ( Oil Refinery Industry ) dan INDUSTRI KIMIA ( termasuk Kimia Makanan dan Obat2an) , dll, dll....???? 4/- BAGAIAMANA BUMN , PEMERINTAH , DPR RI dan NEGARA BISA BERHASIL MENGGULANGI SEGALA MASALAH POKOK NASIONAL , jika Banyak PARA " ILMUWAN Yang berijazah PERGURUAAN TINGGI dan bahkan SEMENTAR PROFESORNYA dan JUTAAN MANUSIA INDONESIA " lebih baik dan lebih senang menyambut , mengelu- ngelukan dan menghabiskan Waktu , Beaya dan Energinya bahkan Tanpa mikir ,membiarkan dirinya DIINDOKTRINASI MENTAL serta JIWANYA dikuasai dan Disulap oleh SEORANG HABIB - PROCESOR ( Bukan Professor ) dan DOKTOR ( Obat Muzizat ) ..dari Padang Pasir Hadramaut ...?? Yang kerjanya Tidak lebih MENYEBARKAN KEBENCIAN , KEKERASAN DAN MEMECAH BELAH BANGSA dng AGATASI dan PROVOKASI2NYA yang bersifat dan bermuatan RADIKALISME , EXTERMISME dan bahkan Yang mengarah ke TERROR....?Y 5/. BAIK TIDAKNYA MUTU MANAGEMENT SYSTEM BUMN ( System Pengendalian atau POLICY BUMN ) akan selalu terikat, tergantung dan langsung saling berhubungan dengan (Langsung TAK Langsung ) dan DIPENGARUHI OLEH SYSTEM PEMERINTAHAN , nota bene akan tergantung PADA POLITIK DAN POLICY PEMERINTAH itu sendiri , pada KEPUTUSAN DPR dan pada SYSTEM HUKUMNYA ( dng kata lain pada Policy Pemerintah > Governance System serta pada KEBIJAKSANAAN POLITIK PEMERINTAH - Pada Kebijaksanaan Legislative dan pada KEBIJAKSANAAN HUKUM ( System Hukum ) yang berlaku -Termasuk KELEMAHAN dan atau KETIDAK SEMPURNAAN PASAL2 HUKUM dibidang Usaha Terkait ( BIDANG PERTAMBANGAN - termasuk SystemPemberian Lisensi dan Izin Usaha Operationil dibidang terkait ,dll dan atau pada Level dan Kesanggupan Para EXPERT dibidangnya masing2...).. > DARI YANG UMUM menjurus pada YANG KHUSUS dan atau Dari SYSTEM ke SUBSYTEM.... Sedangkan BANYAK Orang yang cenderung berpikir sebaliknya ..... 2018-01-31 11:21 GMT+01:00 Sunny ambon [email protected] [nasional-list] <[email protected]>: Kalaubelum atau tak ada yang mampu lantas siapa yang akan mengolahnya jikadinasionalisasikan? Ataukah untuk kepentingan kampanye Pemilu sengajadiisukan hiruk pikuk dan nanti seandainya berhasil diambil alih akandisewakan oleh rezim kaum neo-Mojopahit kepada konco bin sahabatmereka. Dengan rejeki nomplok atas nama nasionalisasi. Adakah sesuatulain dibalik ucapan belum ada yang mampu? https://www.jawapos.com/read/ 2018/01/26/184079/menteri- jonan-belum-ada-bumn-yang- mampu-kelola-tambang-freeport Menteri Jonan: Belum Ada BUMN yang Mampu KelolaTambang Freeport Jumat, 26 Jan 2018 11:16 | editor : Saugi Riyandi konferensi pers pemerintah RI dengan Freeport Mc Moran (Dok.JawaPos.com) BeritaTerkait - Dua Tahun Digenjot, Program Listrik Jokowi-JK Baru Tercapai 1.358 MW - Minyak Bumi Mau Habis, Gus Falah Dorong Penggunaan Energi Terbarukan - ESDM Ingin Harga Batubara Acuan Masuk Penetapan Tarif Listrik JawaPos.com - KontrakPT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Namun, pemerintahdiminta untuk menunggu kontrak habis dan menguasai 100 persensahamnya ketimbang 51 persen perusahaan tambang asal Amerika Serikatini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonanmengatakan pemerintah harus menunjuk kontraktor asing atau perusahaannasional jika ingin mengambil alih pengelolaan tambang bawah tanahmilik Freeport dengan menyetop perpanjangan kontrak. "Kalau tidak diperpanjang (kontrak), ada yang berpandanganbisa diserahkan ke kontraktor asing lain untuk mengelola. Tapi adayang berpandangan diserahkan ke PT Aneka Tambang (Antam) Tbk,"ujar Jonan di Jakarta, Kamis (25/1) malam. Freeport (Dok. Jawapos.com) Namun, dia pesimistis dengan kemampuan Antam mengelola tambangbawah tanah Freeport. Sebab, belum ada pengalaman dari Badan UsahaMilik Negara (BUMN) maupun perusahaan nasional mengelola tambang yangdinilai sangat kompleks tersebut. "Kalau diserahkan ke Antam, saya yakin tidak bisa karenaexpertise-nya tidak pernah ada. Karena ini adalah tambangtembaga bawah tanah yang panjang terowongannya 700 km dan kita tidakpernah mengelola tambang sekompleks ini. Di dunia pun, ini one ofthe most complex engineering design yang pernah dibikin untuktambang bawah tanah," tegas Jonan. Dia mengatakan, saat ini upaya pemerintah adalah menguasai 51persen saham Freeport Indonesia dengan harga paling wajar. Salah satucaranya dengan membeli hak partisipasi perusahaan asal Australia, RioTinto di tambang Freeport Indonesia sebesar 40 persen. "Sebesar 40 persen hak partisipasi ini bisa dikonversimenjadi saham pada 2021 seiring dengan perpanjangan hak partisipasiantara Rio Tinto dan Freeport McMoran pada periode yang sama,"kata Jonan.
