http://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/14512991/ini-alasan-ketua-bem-ui-acungkan-kartu-
kuning-ke-jokowi
Ini Alasan Ketua BEM UI Acungkan "Kartu
Kuning" ke Jokowi
Ihsanuddin
Kompas.com - 02/02/2018, 14:51 WIB
Mahasiswa UI memberikan simbol kartu kuning untuk Presiden Joko Widodo
saat menghadiri Dies Natalies ke-68 UI, Jumat (2/2/2018).
Mahasiswa UI memberikan simbol kartu kuning untuk Presiden Joko Widodo
saat menghadiri Dies Natalies ke-68 UI, Jumat (2/2/2018).(istimewa)
*JAKARTA, KOMPAS.com —* Ketua BEM UI
<http://indeks.kompas.com/tag/Ketua-BEM-UI> Zaadit Taqwa memberikan "
kartu kuning <http://indeks.kompas.com/tag/kartu-kuning>" kepada
Presiden Joko Widodo.
Aksi itu dilakukan saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Ke-68 UI di
Balairung, Depok, Jumat (2/2/2018).
Akibat aksi itu, Zaadit diamankan Paspampres.
Zaadit mengatakan, kartu kuning itu diberikan kepada Jokowi sebagai
bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri.
"Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan
evaluasi di tahun keempatnya” kata Zaadit kepada /Kompas.com/, Jumat
(2/2/2018).
(Baca juga: Acungkan Buku Kuning di Depan Jokowi, Ketua BEM UI Dibawa
Paspampres
<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/13533421/acungkan-buku-kuning-di-depan-jokowi-ketua-bem-ui-dibawa-paspampres>)
Zaadit mengatakan, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada sejumlah
hal yang menjadi sorotan BEM UI.
Masalah tersebut adalah isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali
dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa.
"Masih banyak isu yang membuat masyarakat resah atas kondisi Indonesia,"
kata Zaadit.
Isu gizi buruk di Asmat berdasarkan data Kemenkes menyebutkan, terdapat
646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat.
Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang
terkena campak dan gizi buruk.
(Baca juga: Menkes: 71 Orang Meninggal dalam Kasus Gizi Buruk dan Campak
di Asmat
<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/15410691/menkes-71-orang-meninggal-dalam-kasus-gizi-buruk-dan-campak-di-asmat>)
BEM UI mempertanyakan mengapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua
memiliki dana otonomi khusus (otsus) yang besar.
Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp
8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi
Papua Barat.
"Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus
yang pemerintah alokasikan untuk Papua," katanya.
BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan Asisten Operasi
Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadiv
Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut.
Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.
"Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI," kata
Zaadith.
(Baca juga: Jokowi: Dulu Ada Penjabat Gubernur dari TNI-Polri, kenapa
Sekarang Ramai?
<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/11230321/jokowi-dulu-ada-penjabat-gubernur-dari-tni-polri-kenapa-sekarang-ramai>)
Lalu, pada isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draf peraturan
baru organisasi mahasiswa (ormawa).
Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan
kritis mahasiswa.
Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memastikan,
Presiden tidak tersinggung
<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/14454041/diberi-kartu-kuning-di-ui-jokowi-tidak-tersinggung>
dengan aksi mahasiswa UI yang mengacungkan kartu kuning tersebut.
"Terhadap aksi ini, Presiden Jokowi biasa saja, enggak tersinggung,"
ujar Johan seusai acara tersebut.
Presiden tetap mengikuti acara hingga selesai. Ia juga tidak
memerintahkan apa-apa kepada jajarannya terkait peristiwa tersebut.
TNI akan membuka jalur transportasi dengan mendatangkan kapal perang
yang digunakan untuk mengangkut bantuan dari Timika ke Agats.(Kompas TV)