Ditjen Imigrasi Tahan Paspor Jurnalis BBC Akibat Cuitan di Twitter
Reporter: Maya Saputri 
03 Februari 2018Ditjen Imigrasi menahan paspor jurnalis BBC, Rebecca Alice 
Henschke, akibat cuitannya di Twitter yang dinilai menghina TNI.
tirto.id - Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Timika menahan 
paspor jurnalis BBC asal Australia, Rebecca Alice Henschke. Rebecca dinilai 
menghina anggota TNI yang bertugas di Asmat, Papua melalui cuitan di 
Twitter.“Cuitan beliau di dalam media sosal dapat menimbulkan persepsi dan 
kesan negatif terhadap Pemerintah. Tindakan keimigrasian yang dilakukan adalah 
menahan Paspor yang bersangkutan sampai dengan proses pemeriksaan selesai 
dilakukan,” ujar Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, dalam 
rilis yang diterima Tirto, Sabtu (3/2/2018).Cuitan jurnalis BBC Rebecca 
Henschke di twitter dinilai kurang tepat dan menyinggung anggota TNI yang 
bertugas di Satgas KLB Asmat. Dalam akun twitternya, @rebeccahenschke, Rebecca 
menuliskan, "this is the aid coming in for severely malnourished children in 
Papua - instant noodles,  super sweet soft drinks and biscuits" sebagai 
keterangan foto yang diunggahnya. Pada gambar terlihat foto beberapa kardus 
biskuit, mie instan dan minuman ringan yang menurut Rebecca adalah bantuan bagi 
penduduk Asmat.Dari keterangan TNI, cuitan itu tidak sesuai kenyataan bahwa 
foto di dermaga itu bukan sumbangan, melainkan barang-barang dagangan yang 
kebetulan ada di lokasi.Menurut pihak imigrasi, cuitan Rebecca dipermasalahkan 
karena Pemerintah telah berusaha sangat keras dalam memberikan bantuan 
kemanusiaan terhadap bencana yang saat ini menimpa masyarakat Asmat.“Cuitan di 
akun pribadinya tidak hanya menyinggung Pemerintah tetapi juga masyarakat 
Indonesia yang selama menyaksikan kemajuan pembangunan di wilayah Papua, serta 
mencederai profesi jurnalis yang harus berimbang dalam pemberitaan berdasarkan 
fakta yang ada,” jelasnya.Agung mengatakan keberadaan Rebecca di Indonesia 
untuk melakukan tugas jurnalistik dari kantor berita BBC, sehingga perbuatan 
beliau juga menjadi tanggung jawab sponsor yang mendatangkannya.“Aktivitas 
beliau sebagai orang asing diawasi oleh Tim PORA yang di dalamnya terdiri dari 
berbagai instansi di luar imigrasi termasuk instansi keamanan. Temuan oleh Tim 
PORA ini menunjukkan fungsi pengawasan orang asing di wilayah Timika efektif 
dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Papua,” 
ujarnya.Praktek ini lazim dilakukan di semua negara dan bagian dari fungsi dan 
tugas Pemerintah dalam menjaga kedaulatan. Kebijakan keimigrasian nasional 
adalah selective policy, dikatakan Agung, dimana hanya orang asing yang membawa 
manfaat bagi bangsa dan negara yang diberikan masuk untuk tinggal dan berada di 
Indonesia.Pihak Kantor Imigrasi Timika akan melakukan koordinasi dengan sponsor 
yang mendatangkan Rebecca dan akan memantau perkembangan kasus ini.Baca juga 
artikel terkait TWITTER atau tulisan menarik lainnya Maya Saputri 
(tirto.id - may/may)



AJI Indonesia Kecam Pengusiran Jurnalis BBC dari Asmat, Papua
Reporter: 
M Taufiq
Editor: 
Rina Widiastuti
Sabtu, 3 Februari 2018 16:40 WIB
Seorang ibu memberikan susu kepada anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 27 Januari 2018. Sebanyak 7 pasien penderita 
campak, gizi buruk 73 pasien, gizi buruk plus campak 2 pasien dan gizi kurang 6 
pasien dirawat di RS ini. ANTARATEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI) Indonesia mengecam pengusiran terhadap kontributor dan jurnalis BBC 
Indonesia yang tengah melakukan peliputan di Asmat, Papua. Mereka adalah Dwiki, 
Affan, dan Rebecca.Ketiganya tidak bisa melanjutkan aktivitas jurnalistiknya 
setelah diperiksa polisi di Agats, Asmat dan dimintai keterangan petugas 
imigrasi di Timika, Mimika. Asmat mendapat perhatian media dan masyarakat luas 
karena KLB Campak dan Busung Lapar yang menyebabkan 71 anak meninggal, 69 di 
antaranya karena campak dan tiga karena busung lapar.Baca: TNI Telah Salurkan 
34 Ton Bantuan untuk Kasus Gizi Buruk di Asmat"Kami mengecam pengusiran 
jurnalis BBC ini. Peristiwa ini juga mengesankan ada ketakutan pemerintah 
terhadap peliputan media asing soal kondisi Papua," kata Ketua Umum AJI 
Indonesia Abdul Manan di Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2018.Menurut informasi yang 
dihimpun Bidang Advokasi AJI Indonesia, awalnya tiga jurnalis BBC yang sedang 
liputan di Asmat itu diperiksa polisi di Agats. Dari pemeriksaan itu, diketahui 
mereka diperiksa karena salah satu jurnalis BBC membuat cuitan di akun 
twitternya, dalam teks dan foto, soal bantuan untuk anak yang mengalami gizi 
buruk di Asmat berupa mie instan, minuman ringan dan biskuit. Informasi resmi 
dari Kodam Cenderawasih dan Imigrasi menyatakan bahwa cuitan itu yang menjadi 
alasan polisi dan imigrasi memeriksa jurnalis BBC itu.Seusai diperiksa polisi, 
Jumat, 2 Februari 2018, Dwiki terbang ke Jakarta dari Agats. Sedangkan Affan 
dan Rebecca diperiksa di Imigrasi Mimika hingga Sabtu, 3 Februari 2018. Usai 
pemeriksaan itu Rebecca dan Affan tak bisa melanjutkan liputannya. Keduanya 
dikawal aparat keamanan menuju Bandara Timika, untuk penerbangannya ke Jakarta, 
Sabtu pagi.Baca: Panglima TNI: Pemantauan KLB Campak di Asmat Masih 
DiperlukanBerdasarkan informasi yang didapat AJI, tak ada bukti adanya 
pelanggaran administratif yang dilakukan oleh tiga jurnalis BBC ini. Pelarangan 
peliputan terhadap jurnalis asing yang sebelumnya terjadi sering kali 
menggunakan alasan administratif, yaitu tidak memiliki visa jurnalistik. 
Sementara Rebecca adalah pemegang visa jurnalis, mempunyai kartu izin peliputan 
yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan memiliki izin tinggal sementara 
(Kitas) di Indonesia.AJI menyesalkan soal cuitan itu menjadi dasar untuk 
menghalangi aktivitas peliputan jurnalis di Papua. Selain itu, meskipun tak 
ditemukan ada pelanggaran administratif yang dilakukan, mereka tak bisa 
melanjutkan peliputannya karena aparat keamanan mengawalnya menuju bandara 
untuk naik pesawat ke Jakarta.Kasus terbaru ini, menurut Manan, tidak sejalan 
dengan janji Presiden Joko Widodo tiga tahun lalu. Saat menghadiri Panen Raya 
di Kampung Wameko, Hurik, Merauke, 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan 
pernyataan yang intinya menegaskan bahwa Papua terbuka bagi jurnalis asing 
untuk melakukan peliputan.Penegasan soal tidak adanya pelarangan bagi jurnalis 
asing meliput juga disampaikan pemerintah saat Indonesia menjadi tuan rumah 
peringatan World Press Fredom Day, 3 Mei 2017. "Kasus terbaru di Papua ini 
merupakan salah satu indikasi bahwa pemerintah tak serius dengan janjinya untuk 
lebih membuka akses jurnalis ke Papua," Manan menambahkan. Kejadian yang 
menimpa jurnalis BBC ini menambah daftar jurnalis asing yang diusir ketika 
melakukan peliputan di Papua. Berdasarkan data AJI tahun 2017, setidaknya 
terdapat delapan jurnalis asing diusir dari sana.Ketua Bidang Advokasi AJI 
Indonesia, Hesthi Murthi menambahkan, kasus ini juga menunjukkan bahwa aparat 
negara tidak memahami fungsi pers sebagai alat kontrol sosial seperti 
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Kritik yang 
disampaikan media berdasarkan fakta di lapangan seharusnya disikapi dengan 
bijak sebagai masukan untuk memperbaiki penanganan campak dan busung lapar di 
Asmat dan Papua, bukan malah dijadikan dalih untuk membatasi akses jurnalis," 
ujarnya.
  • [GELORA45] Ditjen Imigra... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]

Kirim email ke