*Partai politik di daerah hanya pelayan induknya di pusat kekuasaan.Jadi
isu SARA adalah buatan dari luar. *


https://pilkada.tempo.co/read/1057301/empat-provinsi-rawan-gunakan-isu-sara-dalam-pilkada-2018
Empat Provinsi Rawan Gunakan Isu SARA dalam Pilkada 2018

Reporter:
Chitra Paramaesti

Editor:
Amirullah

Minggu, 4 Februari 2018 18:00 WIB

0 komentar
<https://pilkada.tempo.co/read/1057301/empat-provinsi-rawan-gunakan-isu-sara-dalam-pilkada-2018#comments>

51006

   -

   [image: Empat Provinsi Rawan Gunakan Isu SARA dalam Pilkada 2018]
   
<https://pilkada.tempo.co/read/1057301/empat-provinsi-rawan-gunakan-isu-sara-dalam-pilkada-2018>
   
<https://pilkada.tempo.co/read/1057301/empat-provinsi-rawan-gunakan-isu-sara-dalam-pilkada-2018>

Presiden Joko Widodo memberi ucapan selamat kepada anggota Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 12
Juni 2017. Tujuh anggota DKPP yang dilantik yakni, Hasyim Asy'ari (KPU),
Ratna Dewi Pettalolo (Bawaslu) dan dari unsur tokoh masyarakat yaitu
Hardjono, Teguh Prasetyo, Muhammad, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati. ANTARA
FOTO

*TEMPO.CO <http://TEMPO.CO>*, *Jakarta* - Anggota Badan Pengawas Pemilu
Ratna Dewi Pettalolo mengatakan setidaknya ada empat provinsi yang
berpotensi tinggi menggunakan politik suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA) dalam pilkada 2018 <https://pilkada.tempo.co/>. Untuk mencegah hal
tersebut, Bawaslu akan menggelar deklarasi pilkada damai menjelang kampanye..

Ratna menyebutkan empat provinsi yang rawan menggunakan politik SARA itu.
"Ada di Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua,” ujarnya dalam
diskusi bertajuk kampanye SARA dalam pilkada 2018 di kantor Kode Inisiatif,
Tebet, Ahad, 4 Februari 2018.

*Baca juga: Bawaslu: Penyelenggara Pilkada 2018 Bisa Menjadi Pemicu Konflik
<https://pilkada.tempo.co/read/1057252/bawaslu-penyelenggara-pilkada-2018-bisa-menjadi-pemicu-konflik>*

Ratna menjelaskan, politik kekerabatan dan dominasi tokoh agama sangat
berpengaruh di empat wilayah tersebut. Menurutnya, dominasi tokoh adat dan
agama dapat mempengaruhi pilihan seseorang.

Karena itu, Ratna menuturkan isu agama dan kesukuan di wilayah tersebut
dapat menjadi alat propaganda politik. "Karena dianggap dapat mempengaruhi
pemilih," katanya.

Pencegahan yang dapat dilakukan Bawaslu ialah menindak berdasarkan
undang-undang. Namun, kata Ratna, Bawaslu memiliki kendala karena tidak
memiliki keleluasaan untuk menindak. "Karena kami mengacu kepada
kewenangan, prosedur, dan substansinya," tuturnya.

*Baca juga: Uang Suap Bupati Jombang untuk Kampanye Pilkada 2018
<https://pilkada.tempo.co/read/1057288/uang-suap-bupati-jombang-untuk-kampanye-pilkada-2018>*

Dalam upaya menciptakan pilkada serentak 2018 berjalan dengan aman, Bawaslu
akan melakukan deklarasi tolak politik uang dan SARA di semua provinsi.

Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Kepolisian
RI dan kejaksaan untuk membantu menindak pelanggaran dalam pilkada 2018.
"Kami merasa menangani politik uang dan isu SARA itu perlu kerja yang
ekstra," ucapnya.

Kirim email ke