From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Monday, February 5, 2018 2:56 AM
  



https://pilkada.tempo.co/read/1057301/empat-provinsi-rawan-gunakan-isu-sara-dalam-pilkada-2018?

BeritaUtama&campaign=BeritaUtama_Click_1


Empat Provinsi Rawan Gunakan Isu SARA dalam 

Pilkada 2018 
Reporter: 
Chitra Paramaesti
Editor: 
Amirullah
Minggu, 4 Februari 2018 18:00 WIB 
 
Presiden Joko Widodo memberi ucapan selamat kepada anggota Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 12 Juni 
2017. Tujuh anggota DKPP yang dilantik yakni, Hasyim Asy'ari (KPU), Ratna Dewi 
Pettalolo (Bawaslu) dan dari unsur tokoh masyarakat yaitu Hardjono, Teguh 
Prasetyo, Muhammad, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu Ratna Dewi Pettalolo 
mengatakan setidaknya ada empat provinsi yang berpotensi tinggi menggunakan 
politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada 2018. Untuk 
mencegah hal tersebut, Bawaslu akan menggelar deklarasi pilkada damai menjelang 
kampanye.

Ratna menyebutkan empat provinsi yang rawan menggunakan politik SARA itu. "Ada 
di Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua,” ujarnya dalam diskusi 
bertajuk kampanye SARA dalam pilkada 2018 di kantor Kode Inisiatif, Tebet, 
Ahad, 4 Februari 2018.

Baca juga: Bawaslu: Penyelenggara Pilkada 2018 Bisa Menjadi Pemicu Konflik

Ratna menjelaskan, politik kekerabatan dan dominasi tokoh agama sangat 
berpengaruh di empat wilayah tersebut. Menurutnya, dominasi tokoh adat dan 
agama dapat mempengaruhi pilihan seseorang.

Karena itu, Ratna menuturkan isu agama dan kesukuan di wilayah tersebut dapat 
menjadi alat propaganda politik. "Karena dianggap dapat mempengaruhi pemilih," 
katanya.

Pencegahan yang dapat dilakukan Bawaslu ialah menindak berdasarkan 
undang-undang. Namun, kata Ratna, Bawaslu memiliki kendala karena tidak 
memiliki keleluasaan untuk menindak. "Karena kami mengacu kepada kewenangan, 
prosedur, dan substansinya," tuturnya.

Baca juga: Uang Suap Bupati Jombang untuk Kampanye Pilkada 2018

Dalam upaya menciptakan pilkada serentak 2018 berjalan dengan aman, Bawaslu 
akan melakukan deklarasi tolak politik uang dan SARA di semua provinsi.

Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Kepolisian RI 
dan kejaksaan untuk membantu menindak pelanggaran dalam pilkada 2018. "Kami 
merasa menangani politik uang dan isu SARA itu perlu kerja yang ekstra," 
ucapnya.


--------------------------------------------------------------------------------

a.. Pilkada 2018 
a.. Pilkada 










Kirim email ke