*https://mail.google.com/mail/#inbox/16173cba24929656?compose=16174dd03e31ea07
<https://mail.google.com/mail/#inbox/16173cba24929656?compose=16174dd03e31ea07>*

*Kata Sambutan oleh UN High Commissioner for Human Rights (KTHAM/Komisi
Tinggi Hak Asasi Manusia) **Zeid** Ra’ad Al Hussein pada Konferensi
Pers untuk Misi Kunjungannya ke Indonesia*


Jakarta, 7 Februari 2018

Selamat pagi dan terima kasih atas kedatangan Anda.


Saya ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko
Widodo dan Pemerintah Republik Indonesia yang telah mengundang kami untuk
mengunjungi negara yang luar biasa dan beragam ini. Undangan kepada kami
dengan sendirinya membuktikan keseriusan sebuah Negara dalam memenuhi
kewajibannya atas Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan keterbukaan untuk
melakukan dialog membangun dan kemauan untuk bekerja sama guna memastikan
dukungan dan perlindungan HAM bagi semua. Semua Negara memiliki kewajiban
HAM dan banyak Negara yang telah mencapai hal-hal yang luar biasa. Meskipun
demikian, semua negara, tanpa terkecuali, memiliki tantangan-tantangan HAM
yang harus mereka hadapi.


Selama masa kunjungan saya, saya telah mendengarkan dengan seksama
suara-suara dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Saya mendapat
kehormatan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat
tinggi negara, Lembaga HAM Nasional dan anggota masyarakat sipil yang
terlibat dalam berbagai isu di Negara kepulauan luas yang terdiri dari
17,000 pulau ini.


Saya juga berterima kasih atas kehadiran para perwakilan masyarakat yang
dinamis dan tangguh, beberapa diantaranya harus menempuh perjalanan jauh
untuk berbagi pengalaman dan menyampaikan suara mereka demi memperjuangkan
hak-hak mereka dan masyarakat yang diwakilinya. Ibu petani yang berbicara
tentang hak atas tanah dan kekhawatiran akan kehilangan tanahnya karena
industri ekstraktif. Seorang ayah dari Papua yang putranya ditembak. Istri
dari seorang pejuang HAM yang meninggal karena diracun pada tahun 2004,
namun pelakunya masih belum ditangkap dan diadili. Para penganut keyakinan
minoritas yang menginginkan tempat untuk beribadah. Seorang ibu yang,
setelah 20 tahun kehilangan putranya karena kekerasan tahun 1998 di
Yogyakarta, masih sangat merindukan anaknya. Seorang ibu sepuh yang
memperjuangkan keadilan 53 tahun setelah beliau dipenjarakan dan dicap
sebagai “komunis” selama tragedi 1965. Dan seorang pengacara yang
menyaksikan secara langsung ketidakadilan hukum dalam pemberian hukuman
mati. Mereka semua meminta saya untuk menyampaikan suara-suara mereka, dan
saya berterima kasih atas keuletan dan ketabahan mereka, dan saya kagum
atas keberanian mereka. Saya telah meneruskan semua situasi yang mereka
sampaikan dalam pertemuan saya dengan Pemerintah dan saya akan segera
memberikan pandangan serta rekomendasi saya.


Tetapi pertama-tama, marilah kita melihat terlebih dahulu apa-apa saja yang
telah dicapai oleh rakyat Indonesia. Indonesia telah berkembang cukup pesat
dalam waktu singkat. Setelah merdeka dari penjajahan kolonial selama 300
tahun, diikuti dengan puluhan tahun pembatasan kebebasan sipil, Indonesia
telah, sejak tahun 1998, berhasil melakukan transisi demokrasi dan
memperkuatnya dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Saat ini, Indonesia
adalah salah satu Negara paling progresif di kawasan dalam HAM.
Keterlibatan aktif Indonesia dalam kondisi buruk yang dialami Muslim
Rohingya patut dipuji dan sangat diperlukan.


Pemerintah telah menyambut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta
menyertakannya dalam Rencana Aksi HAM Nasional. Indonesia juga telah
mencapai kemajuan cukup besar dalam mewujudkan hak atas Kesehatan serta
memperluas cakupan kesehatan universal (Universal Health Coverage). Negara
juga telah menyediakan ruang dan sumber daya bagi Komnas HAM dan Komnas
Perempuan untuk menjadi Lembaga HAM nasional yang kuat dan independen. Saya
menganjurkan Pemerintah untuk memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi
penting yang dibuat oleh Lembaga-lembaga ini agar diimplementasikan.


Ada dua draf legislasi penting yang telah diajukan ke parlemen untuk
mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan untuk memberikan
perlindungan yang diperlukan oleh para korban kekerasan seksual dan
kekerasan berbasis gender. Saya mendesak parlemen untuk segera mensahkan
draf undang-undang penting ini.


Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama
beberapa tahun terakhir dan memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia,
tetapi tidak semua rakyatnya ikut menikmati hasil kekayaan ini. Tolak ukur
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seharusnya ditekankan pada dampaknya
terhadap masyarakat yang paling rentan, dimulai dari mereka yang paling
kekurangan. Presiden telah melakukan banyak langkah positif untuk mencapai
keadilan sosial, namun masih ada kesenjangan serius dalam perlindungan
hak-hak ekonomi dan sosial bagi rakyat Indonesia. Kondisi gizi buruk yang
parah dilaporkan terjadi di wilayah terpencil di negara ini, termasuk di
dataran tinggi Papua, dan masih banyak yang menderita dalam kemiskinan dan
penyakit yang dapat dicegah.


Aktor masyarakat sipil telah menyampaikan kepada kami bahwa, dari Sumatra
hingga Papua, pertambangan dan penebangan hutan yang dilakukan
perusahaan-perusahaan besar telah menjadi penyebab utama pelanggaran HAM
terhadap para petani, pekerja dan masyarakat adat. Secara luas,
proyek-proyek ini telah disetujui dan dilaksanakan tanpa melakukan
konsultasi yang berarti dengan unsur masyarakat lokal. Perampasan tanah,
kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber air telah menyebabkan munculnya
bahaya kesehatan. Setelah kehilangan sumber daya alam mereka karena ulah
perusahaan yang memiliki kekuasaan besar, masyarakat menyampaikan kepada
saya tentang rasa frustrasi mereka. Sebuah dialog inklusif dan konsultasi
mengenai proyek-proyek demikian sangat diperlukan dan seharusnya tidak
dilakukan tanpa persetujuan bebas, adil dan diinformasikan dengan baik
kepada masyarakat yang terdampak. Perkiraan Organisasi Masyarakat Sipil
menyebutkan hampir 200 pejuang tanah dan lingkungan, tengah menghadapi
tuntutan hukum hingga bulan Agustus tahun lalu.


Seperti yang telah saya sampaikan dalam konferensi HAM regional Jakarta
Conversation hari Senin lalu, pembangunan dapat memberikan akses untuk
barang dan jasa fundamental yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
luas. Tetapi kalau mereka tidak dapat menyuarakan kekhawatiran mereka dan
turut terlibat dalam pengambilan keputusan, pembangunan yang dihasilkan
tidak akan memperbaiki kesejahteraan mereka. Saya mendesak Pemerintah
Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam,
perkebunan dan usaha perikanan skala besar, untuk mematuhi UN Guiding
Principles on Business and Human Rights dengan memastikan agar kegiatan
bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat. Saya juga
memohon kepada Pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi para pejuang
HAM, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam melakukan advokasi isu lahan
dan lingkungan dan memastikan bahwa mereka tidak dihukum atau dipersekusi
saat mereka mempraktekkan hak kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan
damai.


Saya juga prihatin atas meningkatnya laporan mengenai penggunaan kekuatan
yang berlebihan oleh petugas keamanan, pelecehan, penangkapan
sewenang-wenang dan penahanan yang terjadi di Papua.


Saya sangat prihatin dengan diskusi mengenai revisi KUHP.


Diskusi ini tidak sejalan dengan berbagai jenis intoleransi yang tidak
sesuai dengan budaya Indonesia yang telah berlangsung disini. Pandangan
ekstremis yang dimainkan di arena politik sangat mengkhawatirkan, disertai
dengan semakin meningkatnya hasutan terhadap diskriminasi, kebencian atau
kekerasan di berbagai wilayah di negara ini, termasuk di Aceh.


Pada saat tengah menikmati keuntungan atas demokrasi, kami mendesak
masyarakat Indonesia untuk maju - bukan mundur – dalam hal hak asasi
manusia dan menolak upaya untuk mengizinkan bentuk diskriminasi baru dalam
undang-undang. Karena amandemen yang diusulkan ini, akan menyebabkan
kriminalisasi terhadap sebagian besar masyarakat miskin dan terpinggirkan,
yang pada dasarnya sudah rentan terhadap diskriminasi. LGBTI Indonesia
sudah menghadapi stigma, ancaman dan meningkatnya intimidasi. Retorika
kebencian terhadap komunitas ini sering dimanfaatkan untuk tujuan politik
yang sinis dan hanya akan memperdalam penderitaan mereka serta menciptakan
perpecahan yang tidak perlu.


Selain itu, jika peraturan KUHP diubah dengan beberapa ketentuan yang lebih
diskriminatif, hal itu akan sangat menghambat usaha Pemerintah untuk
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan bertentangan dengan
kewajiban hak asasi manusia internasional. Pada kesempatan yang sama, saya
juga telah menyatakan keprihatinan saya kepada Pemerintah tentang penerapan
undang-undang penistaan agama yang tidak jelas, yang telah digunakan untuk
menghukum anggota kelompok agama atau agama minoritas.



Jika kita mengharapkan untuk tidak didiskriminasikan berdasarkan
kepercayaan, warna kulit, ras atau jenis kelamin, jika masyarakat Muslim
mengharapkan orang lain untuk melawan Islamofobia, kita juga harus siap
untuk mengakhiri diskriminasi di Negara sendiri. Islamofobia jelas salah.
Diskriminasi atas dasar keyakinan dan warna kulit itu salah. Diskriminasi
berdasarkan orientasi seksual atau status lainnya juga salah.


Tahun lalu Kantor saya mengundang para pemuka agama dan tokoh masyarakat
berbasis agama dan masyarakat beragama lainnya di Beirut yang menyampaikan
kerangka “Faith for Rights” atau "Iman untuk Hak Asasi Manusia " untuk
menetapkan peran "Agama dan Keyakinan" dalam membela "Hak". Deklarasi Faith
for Rights ini mengacu pada komitmen bersama dalam semua agama dan
kepercayaan untuk "menegakkan martabat dan nilai yang setara untuk semua
manusia". Ini menegaskan bahwa "kekerasan atas nama agama tidak sesuai
dengan dasar ajaran agama, belas kasih dan cinta", sesuai dengan Pasal 1
dalam Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia dan menetapkan tanggung
jawab bagi komunitas keagamaan, pemimpin dan pengikut mereka untuk
memastikan bahwa tidak ada yang mengalami diskriminasi oleh siapapun.


Perlunya untuk menegakkan martabat semua manusia juga penting dalam
menangani masalah-masalah sulit terkait kejahatan narkoba. Narkoba dapat
merusak kehidupan individu, seluruh keluarga dan masyarakat. Namun
menembaki orang yang diduga tersangka pelaku narkoba bukanlah cara terbaik
untuk mengatasi masalah ini. Semua orang berhak mendapatkan proses
peradilan yang adil. Semua tuduhan berlebihan, bahkan mematikan, penggunaan
kekuatan terhadap tersangka pelaku narkoba juga perlu diselidiki. Tidak ada
pengadilan yang luput dari kesalahan dan penelitian menunjukkan bahwa
hukuman mati tidak efektif sebagai upaya pencegahan dan penggunaannya
seringkali tidak proporsional terhadap masyarakat yang sudah kurang
beruntung. Saya telah mendesak Pemerintah untuk menghentikan penggunaan
hukuman mati terhadap mereka yang terbukti melakukan pelanggaran narkoba.
Yurisprudensi hak asasi manusia telah berulang kali menegaskan bahwa
kejahatan terkait narkoba tidak termasuk dalam kategori pelanggaran paling
serius.


Saya juga ingin mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil
langkah-langkah menuju akuntabilitas atas pelanggaran berat hak asasi
manusia di masa lalu. Ini adalah usaha yang sulit namun penting.


Hampir semua negara memiliki kesulitan dalam menghadapi masa-masa kelam di
masa lalu, tapi harus tetap dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh seorang
pejabat senior kepada saya, Indonesia masih terjebak pada tahun 1965 -
tidak dapat memperhitungkan kejadian mengerikan tersebut, pembunuhan
terhadap sekurangnya 500.000 orang yang dituduh komunis, dan penahanan
terhadap lebih banyak lagi. Tapi ini bisa dilakukan - melalui pemberitaan,
rekonsiliasi, investigasi dan penuntutan kebenaran. Lembaga HAM nasional,
KOMNAS HAM, telah menyoroti sembilan kasus utama pelanggaran berat hak
asasi manusia yang harus diselesaikan, antara 1965 dan 2003. Saya mendesak
Jaksa Agung untuk menangani kasus-kasus ini, khususnya dengan membawa
pelaku ke pengadilan dan memprioritaskan pemberian ganti rugi yang sudah
lama tertunda kepada para korban.



Ketika pendahulu saya sebagai High Commissioner for Human Rights (KTHAM),
Navi Pillay, mengunjungi Indonesia pada tahun 2012, beliau mengatakan bahwa
beliau melihat sebuah negara yang menunjukkan harapan besar dalam mengubah
dirinya menjadi sebuah demokrasi yang dinamis. Dalam banyak hal, Indonesia
memenuhi janji ini, tapi tentu saja semua Negara memiliki kelemahan dan
semuanya berjalan dalam proses, dan tidak terkecuali Negara ini. Ada awan
gelap yang menggantung di cakrawala tapi saya didorong oleh momentum
positif dan berharap akal sehat dan tradisi toleransi orang Indonesia yang
kuat akan menang melawan populisme dan oportunisme politik.


Saya berharap dalam peringatan 70 Tahun Deklarasi Universal tentang Hak
Asasi Manusia ini, Indonesia akan beralih dari kekuatan menjadi kekuatan
dalam memajukan hak-hak masyarakatnya. Saya juga berharap kunjungan saya
telah menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama antara Kantor Saya
dengan Pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dalam diskusi kami selama dua
hari terakhir, Pemerintah Indonesia mengundang kami untuk mengunjungi Papua
dan kami akan segera mengirim misi. Saya ucapkan terima kasih kepada
Pemerintah atas undangan ini.


Perwakilan saya di Kantor Regional Hak Asasi Manusia PBB di Bangkok akan
terus menjalin kemitraan kami guna melakukan apa yang kami dapat lakukan
untuk membantu Indonesia dalam mengkonsolidasikan dan mengembangkan capaian
hak asasi manusianya.


Terima kasih.


SELESAI


Untuk keperluan media, silakan menghubungi

*Di Jenewa*: Rupert Colville (+41 22 917 9711 / rcolvi...@ohchr.org) or Liz
Throssell (+41 22 917 9466 / ethross...@ohchr.org).

*Ikut dalam Rombongan High Commissioner*: Ravina Shamdasani (+41 79 201
0115 / rshamdas...@ohchr.org)

*This year, 2018, is the 70th anniversary of the Universal Declaration of
Human Rights, adopted by the UN on 10 December 1948. The Universal
Declaration – translated into a world record 500 languages – is rooted in
the principle that “all human beings are born free and equal in dignity and
rights.” It remains relevant to everyone, every day. In honour of the
70thanniversary of this extraordinarily influential document, and to
prevent its vital principles from being eroded, we are urging people
everywhere to Stand Up for Human Rights: **www.standup4humanrights.org*
<http://www.standup4humanrights.org>*.*

*Tag and share - Twitter: **@UNHumanRights*
<http://twitter.com/UNHumanRights>* and Facebook: *
*unitednationshumanrights*
<https://www.facebook.com/unitednationshumanrights>

Kirim email ke