From: Sunny ambon [email protected] [GELORA45] 
Sent: Friday, February 9, 2018 4:47 AM
  

Kalau kader-kader PKI mau masuk PDIP, FPI, MUI etc tidak ada yang bisa 
menghalangi, karena mereka cerdik berwibawa intelektual, jadi seperti ikan 
hidup dalam air. Hehehehehehe



http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/02/08/p3tbzm282-benarkah-pdip-dan-fpi-berisi-kader-pki

Benarkah PDIP dan FPI Berisi Kader PKI?
Kamis 08 Februari 2018 10:50 WIB

Red: Karta Raharja Ucu


Simpatisan dan kader Partai Komunis Indonesia. 

Bayang-bayang eskistensi PKI terus menghantui rakyat Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Febrianto Adi Saputro, Amri Amrullah

Bayang-bayang eksistensi Partai Komunis Indonesia (PKI) terus menghantui bangsa 
Indonesia. Sejumlah realita di lapangan dengan munculnya berbagai lambang palu 
arit dalam beberapa tahun terakhir, semakin membuat masyarakat percaya jika 
keberadaan PKI masih ada, baik secara ideologi maupun organisasi.

Bahaya laten PKI, kata yang sering didengungkan sejumlah pihak, mulai dari 
politikus hingga ulama. Kebangkitan PKI pun disebut-sebut hanya tinggal 
menunggu waktu. Seperti yang diucapkan Ustaz Alfian Tanjung dalam akun 
Twitternya, 'PDIP 85 persen isinya kader PKI'. Cuitan itu pun berdampak 
panjang. Alfian dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ia pun kini 
menjadi terdakwa.

Terdakwa kasus ujaran kebencian Alfian Tanjung (kiri) mendengarkan kesaksian 
dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto 
Kristiyanto (kanan) saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 
Rabu (7/2).

PDIP lewat Sekjennya, Hasto Kristiyanto menegaskan partai politik berlambang 
kepala banteng itu tidak memiliki kaitan apa pun dengan PKI yang dilarang di 
Indonesia. Hasto mengklaim, sangat tidak mungkin kader PDIP menjadi kader PKI.

"Di dalam AD/ART partai kami, kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja 
dipecat, apalagi anggota PKI," kata Hasto berdasarkan keterangan pers yang 
diterima Republika.co.id, Rabu (7/2).

Hal itu disampaikan Hasto saat bersaksi di persidangan terdakwa pencemaran nama 
baik, Alfian Tanjung. Melalui akun Twitter-nya, Alfian pernah mencuit 'PDIP 85 
persen isinya kader PKI'. Hasto mengatakan, cicitan Alfian tersebut berdampak 
sangat luas dan negatif terhadap PDIP. Salah satunya terkait pemenangan Pilkada 
Banten 2017.

"Kami melakukan kajian terhadap Pilkada Banten, dampaknya (cuitan terdakwa) 
sangat serius," kata Hasto.

Tidak hanya soal pilkada, Hasto menambahkan para kader partai juga banyak 
mendapat pertanyaan terkait cuitan Alfian tersebut. "Sebagai gambaran dalam 
struktur DPP PDI Perjuangan ada empat orang kader KAHMI (Korps Alumni Himpunan 
Mahasiswa Islam), yakni adalah Pak Idham Samawi, Pak Hamka Haq, Pak M. Prakosa 
dan Pak Rokhmin Dahuri. Bahkan Ketua Bidang Ideologi DPP PDI Perjuangan 
dipegang oleh Idham Samawi yang merupakan alumnus Universitas Islam Indonesia 
(UII) Yogyakarta. Beliau (Idham Samawi) pun dipertanyakan," kata Hasto.

Karenanya, tegas Hasto, cuitan Alfian Tanujung yang menuding 'PDIP 85 persen 
isinya kader PKI' adalah fitnah yang keji, merugikan nama baik PDI Perjuangan, 
dan menyakiti hati kader-kader PDI Perjuangan, khususnya yang bergama Islam. 
"Lebih dari 92 persen kader PDI Perjuangan beragama Islam," kata Hasto.

Lebih jauh, Hasto mengatakan, pihaknya sudah melakukan sedikitnya sembilan 
pelaporan sejenis terhadap hal seperti yang dilakukan Alfian. "Bahkan ketika 
kantor kami diserang pada 27 Juli 1996 kami tetap bertindak di jalur hukum. Ibu 
Megawati selalu mengajarkan kami untuk selalu taat pada hukum," tegas Hasto.

Sayangnya, Hasto yang merasa PDIP difitnah dengan cuitan Ustaz Alfian Tanjung, 
di persidangan memberikan keterangan yang dinilai menimbulkan masalah baru, 
menambah panas suasana. Saat menjadi saksi, Hasto menyatakan banyak anak PKI di 
tubuh Front Pembela Islam (FPI). Hasto mengklaim mendengar perkataan itu 
langsung dari mulut imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

Klaim itu pun langsung disambut Ketua Umum FPI, KH Ahmad Sobri Lubis. Ia 
menilai Hasto memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan 
Ustaz Alfian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

"Hasto pendusta. Dia beri keterangan palsu dalam sidang Ustaz Alfian Tanjung, 
dengan menyatakan bahwa Habib Rizieq sebut banyak anak PKI di FPI," kata Sobri 
Lubis, Rabu (7/2).

Ketua Umum Front Pembela Islam KH Ahmad Sobri Lubis (kanan).

Ia mengingatkan kepada Hasto agar berhati-hati karena bisa dikenakan pasal 
terkait keterangan palsu di pengadilan. Sobri Lubis menegaskan, Habib Rizieq 
tidak pernah menyatakan di FPI banyak anak PKI. Baik di depan Hasto mau pun di 
belakang Hasto, bahkan di mana pun dan kapan pun.

Kiai Sobri mengungkapkan saat Hasto datang menemui Habib Rizieq di Markaz 
Syariah Mega Mendung Bogor sekitar akhir Januari 2017 lalu, dihadiri juga Wakil 
Ketum FPI KH Ja'far Shiddiq. Dia mengatakan, saat itu Hasto mengklarifikasi dan 
minta maaf tentang pidato Megawati yang diprotes umat Islam karena mengandung 
penistaan terhadap ajaran Islam.

Selain itu, Sobri mengatakan, Habib Rizieq juga menasihati Hasto agar PDIP 
jangan jadi sarang penampungan anak keturunan PKI yang masih mengusung ideologi 
PKI. Bahkan Rizieq meminta Hasto memberi jaminan tertulis bahwa PDIP bukan 
sarang PKI. Caranya dengan membuat pernyataan resmi terbuka atas nama PDIP dan 
bertandatangan Megawati, bahwa PDIP Partai Nasionalis dan bukan Sarang PKI.

Selanjutnya, Habib Rizieq menyatakan langsung kepada Hasto anak keturunan PKI 
yang tidak lagi mengusung ideologi PKI tidak boleh diganggu. Bahkan hak-hak 
sosial ekonomi, pendidikan dan politiknya harus dipulihkan. Mereka juga berhak 
hidup membaur secara normal di tengah masyarakat, termasuk belajar agama di 
pesantren mau pun ikut ormas dan Orsosopol, hingga jadi PNS dan pejabat sekali 
pun.

Habib Rizieq menegaskan mereka tidak boleh menanggung beban kesalahan orang tua 
mereka. "Dalam konteks ini, FPI selalu siap mendidik dan membina anak keturunan 
PKI agar menjadi Muslim yang beriman dan bertaqwa, sebagaimana di Tasik dan 
Garut. FPI mendidik dan membina ribuan warga Ahmadiyah sehingga sadar dan 
taubat kembali kepada Islam," papar Sobri.



  Fakta angka pengkhianatan PKI.
Namun Sobri menegaskan, lain halnya jika anak keturunan PKI mengusung kembali 
ideologi mereka. Maka harus dibasmi dan dicabut hak-haknya tersebut.

Jadi, Sobri menekankan, FPI tidak pernah kompromi dengan PKI. "Namun FPI selalu 
siap mendidik dan membina anak keturunan PKI, kapan saja dan di mana saja."

Hal itu bukan berarti anak keturunan PKI serta merta bisa menjadi anggota, 
apalagi pengurus FPI. Namun, kata dia, justru di PDIP, anak keturunan PKI yang 
masih mengusung ideologinya, dengan bangga mengarang buku membela PKI, bahkan 
menjadi anggota parlemen.

Pernyataan dan penjelasan dari PDIP dan FPI di atas diharapkan tidak 
mengendurkan kewaspadaan rakyat terhadap keberadaan PKI. Karena isu eksistensi 
PKI dan sedang menyusun kekuatan untuk bangkit itulah yang terus menerus 
menghantui rakyat Indonesia.

Presiden Jokowi pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila 
Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, 1 Oktober 2017 lalu menegaskan Indonesia 
tidak memberikan ruang kepada PKI. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan 
Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki empat makna.

Pertama yakni dengan peringatan ini mengingatkan agar peristiwa kelam 
pembantaian tujuh jenderal pada 30 September 1965 tak terulang kembali. "Yang 
pertama, jangan sampai sejarah kelam, kekejaman PKI, itu terulang lagi," kata 
Jokowi usai menghadiri upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, 
Jakarta Timur, Ahad (1/10).

Selanjutnya, Hari Kesaktian Pancasila ini bermakna agar tetap berpegang teguh 
pada Pancasila dan menjaga persatuan kesatuan. Sehingga, tak ada ruang bagi 
ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila di Tanah Air. 
"Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak," tegas dia.

Makna ketiga yakni menegaskan posisi pemerintah yang berpegang teguh terhadap 
TAP MPRS Nomor 25 tahun 66. Di mana dengan jelas dilarang adanya PKI. "Artinya 
apa? Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas. Karena di TAP 
MPRS 25/66 jelas bahwa PKI itu dilarang. Saya kira tidak perlu diulang-ulang," 
kata dia.

Dan makna Hari Pancasila yang terakhir bagi Presiden yakni mengajak seluruh 
komponen bangsa, dan menginstruksikan TNI-Polri dan lembaga-lembaga pemerintah 
untuk bersinergi membangun bangsa. Sehingga, tercipta persatuan dan ketenangan 
di masyarakat, terlebih saat menghadapi kompetisi global.

PKI memang memiliki riwayat panjang dalam perjalanan sejarah Indonesia. 
Sayangnya, sejarah yang ditorehkan partai berlambang palu arit di perjalanan 
bangsa ini menimbulkan pertumpahan darah. Ideologi komunis setidaknya tiga kali 
menyeret bangsa ini kepada perang saudara. Semoga semua pihak, pemerintah, 
kelompok nasionalis dan agamis bisa menjaga Indonesia dari tipu daya PKI dan 
tidak membawa bangsa ini kembali dilanda perang saudara.






Kirim email ke