Mengentaskan kemiskinan, memajukan pedesaan itu tugas pemerintah melalui
kementreriannya.
Memberi bimbingan dll., tetapi kalau tidak ada yang benar2 berpengalaman,
ya ini yang paling
sulit cari pembimbingnya.
Mungkin ada dari kaum pensiunan ?
Bupati bisa extra membantu dengan minta bantuan usahawan2 di bidang yang
mereka dapat bantu
secara fisik, misalnya pemberian pompa air, pemberian pipa2 pralon, ngajari
pakainya, mendatangkan
orang ahli cari sumber air, bikin embung dengan mesin, dll., tetapi tidak
bisa ditugasi untuk hal2 yang
membutuhkan waktu banyak, dan hal2 bukan bidang mereka. Mereka sendiri kan
repot cari nafkah.
Kalau kebetulan ada seperti Ir. Kwik Kian Djien (Budi Dharmawan) yang punya
usaha pertanian di Bawen,
dengan Yayasannya OBOR TANI , yang membuat embung gratis senilai 1 milyard
rupiah untuk desa
Genting, ya bisa bantu dalam masalah bibit dan penjualan hasil.
Tetapi bukan maksudnya, tugas kementerian harus dikerjakan oleh pengusaha.
http://nasional.kompas.com/read/2009/07/30/03225613/twitter.com


2018-02-09 9:57 GMT+01:00 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> Masalah pokok yang dihadapi setiap negara sebetulnya yaaa sama saja,
> kekuasan Pemerintah itu ditangan siapa? Ditangan RAKYAT dalam arti
> sesungguhnya atau hanya mengatasnamai rakyat, ... Tiongkok bersandar pada
> Partai Komunis menegakkan Republik Rakyat TIongkok, dimana sampai sekarang
> TETAP mempertahankan prinsip Dikatatur Proletariat, kekuasaan tunggal PKT!
>
> Sekalipun dihujat sementara orang yang menuduh PKT sudah berubah menjadi
> Partai KAPITALIS Tiongkok, menghianati RAKYAT, ... tapi dalam kenyataan,
> masih menunjukkan kemampuannya membawa maju 1,4 milyar RAKYAT TIongkok
> hidup lebih sejahtera dan BEBAS dari kemiskinan. Selalu menekankan
> keberhasilan mengentaskan kemiskinan RAKYAT sepenuhnya tergantung dari
> komite Partai setempat. Lebih dahulu membenahi organisasi Partai
> didesa-desa terbelakang/miskin itu, ... mengirimkan kader, teknokrat dan
> dana untuk membangun desa terbelang/miskin menjadi desa maju dan makmur, ....
>
> Pengalaman dinegara lain, seperti Indonesia tentu harus bersandar pada
> kondisi di Indonesia sendiri, tidak bisa bersandar pada Partai Komunis yang
> sampai sekarang tetap saja dijadikan momok yg ditakut-takuti, semua orang
> yang bela RAKYAT jadi takut dituduh komunis! Sebelum pemerintah yang
> berkuasa sungguh2 pemerintah RAKYAT, tentu tidak bisa dituntut seperti RRT,
> memusatkan kerjanya utk RAKYAT! Yaa, harus bangkitkan kesadaran masyarakat,
> termasuk kesadaran pengusaha berjiwa sosial, ... agar bersedia tanamkan
> modal utk mengentaskan kemiskinan RAKYAT disekitarnya saja? Atau ada gerak
> pengusaha berhasil kumpulkan dana, entah sekian % dari keuntungan setiap
> tahunnya dalam satu foundation, lalu menemukan organisasi sosial macam Lion
> Club untuk kerjakan usaha membantu RAKYAT miskin. Syukur pemerintah ikut
> memberikan rangsang dan kemudahan pengusaha utk buka usaha didaerah miskin,
> ...! Jadi BETUL-BETUL menggerakan sumber daya, SDM sebaik-baiknya dan bisa
> meningkatkan kesejahteraan dgn usaha yang berhasil, ... bukan hanya sedekah
> dengan memberi 10-20Kg beras saja!
>
>
>
> *From:* ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
> *Sent:* Friday, February 9, 2018 2:25 PM
> *To:* GELORA45@yahoogroups.com
> *Subject:* Re: [GELORA45] Entas Rakyat Miskin melalui Pemberdayaan Ekonomi
>
>
>
> Mengentaskan Rakyat miskin ya Rakyatnyalah yang harus
> didekati, diberi motivasi, dibimbing, didampingi sampai
> betul-betul berdaya untuk keluar dari kemiskinan. Berdikari.
>
> Kalau yang didekati pengusaha, tidak ada jaminan kerja itu
> betul-betul memberdayakan Rakyat. Biasanya hanya
> memberdayakan si kepala pemerintahan dengan memperdaya
> Rakyat.
>
> Kalau pun pengusaha berinisiatif melakukan gerakan sosial,
> juga tidak ada jaminan bakal memberdikarikan Rakyat karena
> gerakan sosialnya terbatas pada satu atau dua program dan
> berjangka waktu pendek. Walhasil bantuan sosialnya jatuhnya
> hanya sekaliber sedekah.
>
> Jadi, harus ada pengembalian pola pikir bahwa Rakyatlah
> pemilik tanah / negeri sesungguhnya. Rakyat bukanlah entitas
> yang terstruktur untuk berada di bawah sementera penguasa,
> pengusaha, dan konco adalah kaum yang di atas. Ini yang
> diperjuangkan orang sejak perang dunia pertama, lalu seenaknya
> dijungkirbalik oleh para "pemenang" perang dunia kedua.
>
> Manusianyalah yang harus dibangun. Bukan desanya, kotanya,
> apalagi sekedar rel kereta.
>
>
>
> --- djiekh@... wrote:
>
> Kalau di beberapa kota kalau bupatinya mau melakukan pendekatan
> pada organisasi sosial dan pengusaha untuk membantu memajukan
> pedesaan melalui proyek2 kecil dulu, yang mereka sanggup lakukan,
> saya kira bisa berhasil.
> Kalau sudah berpengalan, ditawari kerjaan yang lebih besar. Jasa mereka
> paling sedikit dipasang nama dan bantuannya di kabupaten, dan di desa
> yang proyeknya berhasil.
> Pengusaha biasanya suka mendekati bupati.
> Teman saya (dua tahun yang lalu meninggal) memimpin sendiri proyek
> dari Lion Club Malang, menyalurkan air minum dan air mandi dari
> gunung dengan pipa plastik dan bak tandon air di Blitar Selatan. Wah,
> mereka omong enak saja, ngoko satu sama lain antara teman dengan
> pak carik.
> Teman saya angkut dan stuur sendiri bawa pipa2 plastik, dengan
> sambungan dan fittingnya, lalu ajari penduduk desa bikin ulir dan nyambung
> pipa2 plastik. Waktu saya diajak, pipa2 di kamar mandi masih ditutupi
> gabus.
> Minggu depan dia akan datang lagi, bawa dan pasang kran2nya bersama
> penduduk.
> Penduduk langsung dapat ajaran bikin ulir, nyambung pipa pakai packing,
> bikin konstruksi, bangun bak.
> Pendeta Kristen di situ minta teman, supaya disebut proyek itu bantuan
> gereja.
> Teman saya menolak, tidak bisa, ini proyek banuan Lion Club Malang, dan
> dibak
> nya sudah ditatah nama Lion Club sebagai penyumbangnya..
>
> 2018-02-08 3:32 GMT+01:00 ajeg :
> Buat RRC segalanya lebih mudah karena program-program
> disusun dan digarap partai tunggal selama puluhan tahun.
> Partai lainnya tetap boleh hidup, sekedar untuk pembuktian
> menganut sistem multipartai
>
> Usul Anda agar pemerintah memberi rangsang kepada pengusaha
> untuk tanam modal di pedesaan (seperti di RRC?) menimbulkan
> banyak pertanyaan, dan pernyataan. Pernyataan teratas, pemerintah
> tidak bisa memberi rangsang kepada pengusaha karena yang terjadi
> selama ini justru sebaliknya.
>
> --- SADAR@... wrote:
> Betuuul, yang harus dipikirkan bagaimana memberdayakan warga miskin, ...
> bukan sekadar bansos, memberikan 10Kg beras/bulan saja! Pemerintah
> disamping harus berani memberikan DANA untuk mereka menjalankan usaha, juga
> harus bisa memberikan bimbingan keahlian untuk berusaha, teknologi
> pertanian, peternakan, perkebunan yang hendak dikerjakan mereka dan
> tentunya untuk mendorong warga bisa tergabung dalam kerja kolektif,
> membentuk koperasi-desa yang baik. Begitu yang dijalankan Tiongkok dalam
> mengentaskan desa-desa miskin menjadi desa-desa makmur, dan tentu
> sandaran-utama yang mengerjakan adalah organisasi partai komunis didesa
> itu! Komite PKT yang baik tentu akan BERHASIL membawa desa itu berhasil
> menjadi makmur, ...
>
> Jalan lain, Pemerintah berikan rangsang bagi pengusaha-pengusaha berhasil
> untuk tanamkan modal didesa-terbelakang itu membuka usahanya, ... jadi
> dana, teknologi dan manajemen diserahkan pada pengusaha berhasil utk
> meningkatkan sejahtera warga desa itu. Agak lebih lambat, mungkin karena
> kalah militansi dengan kader PKT, tapi juga ada yang berhasil, ........
>
> *From:* Sunny ambon
> *Apakah ada kemungkinan besar untuk memberi pekerjaan kepada 26 juta orang
> miskin. Pada umumnya orang miskin melakukan pekerjaan manual yang dewasa
> ini makin berkurang, karena diambil alih oleh adaptasi kemajuan teknologi
> di berbagai bidang. Memakai alat modern dan automatisasinya jauh lebih
> murah dari pada tenaga manusia.*
>
> *http://mediaindonesia.com/ index..php/news/read/144205/
> entas-rakyat-miskin-melalui- pemberdayaan-ekonomi/2018-02- 07*
> <http://mediaindonesia.com/index..php/news/read/144205/entas-rakyat-miskin-melalui-pemberdayaan-ekonomi/2018-02-07>
>
> *Entas Rakyat Miskin melalui Pemberdayaan Ekonom**i*
> Rabu, 7 February 2018 09:30 WIB Penulis:
>
>
> TENAGA pendamping sosial dalam program pengentasan rakyat miskin idealnya
> bukan sekadar bertugas mengantarkan bantuan. Mereka harus dibekali motivasi
> untuk memberdayakan masyarakat miskin, minimal harus bisa meluruskan
> pandangan masyarakat bahwa bantuan sosial (bansos) tidak cukup untuk
> meningkatkan taraf hidup.
> “Pendamping bukan hanya bertugas mengantarkan beras 10 kilogram setiap
> bulan. Lebih dari itu, mesti meluruskan pikiran masyarakat agar bisa naik
> kelas, tidak lagi jadi fakir miskin,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus
> Marham pada Bimbingan Pemantapan Pendamping Sosial di Makassar, Sulawesi
> Selatan, kemarin.
> Acara tersebut merupakan pembekalan bagi tenaga penyalur bantuan pangan
> nontunai (BPNT) dan bantuan sosial beras sejahtera (rastra). Ia
> mengungkapkan jumlah rakyat miskin di Indonesia saat ini sebanyak 26 juta
> jiwa. Angka itu tidak bisa ditekan lewat berbagai bantuan, tetapi harus
> melalui pemberdayaan ekonomi yang modelnya tengah dirumuskan pemerintah.
> “Tenaga pendamping juga bukan sekadar menelusuri keluarga yang mendapatkan
> bantuan, melainkan juga di sekitarnya, yang mungkin belum tersentuh
> bantuan,” kata Idrus.
> Mensos juga menegaskan Februari merupakan bulan pencanangan penuntasan
> bansos kepada masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, ia akan turun
> ke daerah dan mengajak anggota komisi VIII DPR guna memastikan seluruh
> bansos yang diberikan kepada masyarakat tuntas bulan ini.
> Khusus terkait dengan rastra, pada Februari ini sudah 80% hingga 100%
> disalurkan bertahap. “Kita pastikan nanti berjalan dengan baik sampai
> kepada rakyat dan di sinilah urgensi kehadiran pada pendamping, tidak hanya
> memastikan bansos sampai. Tapi paling penting pemanfaatannya di tengah
> masyarakat dan tugas lain diberikan menelusuri kemungkinan ada yang tidak
> mendapatkan,” ujarnya.
> Bimbingan tenaga pendamping diikuti 589 peserta dari empat provinsi, yakni
> Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
> Para peserta diberi materi seputar fungsi dan tugas pendampingan sosial,
> dalam penyaluran bansos.
> “Kita ingin mempersiapkan tenaga berkompetensi dan berpengetahuan dalam
> penanganan bantuan BPNT dan rastra,” kata Dirjen Penanganan Masyarakat
> Miskin Kemensos Andi ZA Dulung. (RO/Ant/H-2)
>
>
> 
>

Kirim email ke